Capres Berniat Pertahankan BTN dan Perumnas - Ingin Bangun Ribuan Rumah Susun

NERACA

Jakarta – Para pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Wdodo-M. Jusuf Kalla bermiat mempertahankan bahkan mengembangkan keberadaan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang selama ini menjadi motor penggerak mesin penyediaan perumahan Rakyat untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Bank Tabungan Negara (BTN) dan Perum Perumnas.

Menurut tim sukses dari capres Prabowo Hatta, Drajad Wibowo, Prabowo ingin membangun 2000 tower rumah susun. “Lahannya sudah disiapkan di kawasan hutan,” kata Drajad dalam debat capres “Siapa Capres Yang Peduli Sektor Perumahan” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, selasa (10/6/2014).

Drajad menambahkan, untuk pembiayaannya, sudah disiapkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “APBN kita siapkan Rp 2000 triliun, setiap tahun,” jelas Drajad.

Di tempat yang sama, Enggartiasto Lukita, tim sukses pasangan Capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyatakan, jika mendapat amanah rakyat menjadi presiden, Jokowi akan membangun 5000 tower rumah susun di seluruh Indonesia. “Kami memiliki tim yang sudah siap membangun rumah susun,” ujarnya.

Menurut dia, program pembangunan 5.000 menara rumah susun merupakan bagian dari lima pilar utama visi Jokowi-Jusuf Kalla dalam membenahi sektor perumahan. "Hal itu akan didukung perbaikan infrastruktur termasuk di dalamnya penyusunan tata ruang secara transparan, karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kunci pembangunan itu sendiri. Setiap orang yang membangun di kawasan tidak perlu berkeliling dari satu meja ke meja," papar Enggar dalam acara bedah visi Capres 2014 mengenai sektor perumahan di Jakarta, Selasa (10/6).

Pilar kedua, lanjut Enggar, Jokowi-Jusuf Kalla akan menjamin perizinan satu pintu, agar lebih efisien. Ketiga, Jokowi-Jusuf Kalla juga berjanji akan mengembalikan subsidi untuk rumah sederhana tapak (RST). Dengan demikian, diharapkan kekurangan pasokan (backlog) rumah sebanyak lebih dari 15 juta unit dapat diatasi.

Keempat, mengembalikan Perum Perumnas pada khittah-nya sebagai penyedia perumahan untuk masyarakat kalangan marjinal yang berpengasilan rendah (MBR). "Perum Perumnas itu orientasinya bukan profit. Kalau profit, jangan salahkan kalau (Perumnas) melakukan diversifikasi bisnis. Apabila orientasinya ketersediaan rumah bagi MBR, kita bisa tuntut manajemen anggaran. Tujuannya jelas, anggarannya jelas, tinggal bagaimana pelaksanaannya," ujar Enggar.

Kelima, mengenai pembiayaan, Jokowi-Jusuf Kalla pun telah menyiapkan formulasi uang muka murah. Uang muka yang mereka tawarkan hanya satu persen dari total nilai rumah dengan angsuran berbunga satu persen selama masa tenor. "Saya yakin, bank bisa melaksanakan program ini dengan harga (rumah) maksimal Rp 250 juta," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Sesuaikan Hasil Kajian RBB - Bank BTN Optimis Bisnis Tetap Tumbuh

Tahun 2019, menjadi tahun yang penuh tantangan karena pertumbuhan ekonomi dunia dan  domestik diperkirakan melambat akibat berkepanjangannya perang dagang antara…

Torehkan Kinerja Sangat Baik - BTN Meraih Penghargaan CSA Award 2019

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) meraih penghargaan CSA Award 2019. Penghargaan emiten dengan kinerja terbaik tersebut, hasil kerja…

Siapkan Dana Investasi US$ 100 Juta - Saratoga Bangun Rumah Sakit di Bekasi

NERACA Jakarta –Genjot pertumbuhan portofolio investasi, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) terus mengembangkan investasinya. Salah satunya yang tengah dikembangkan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Realisasi Lifting Migas Tidak Mencapai Target

NERACA Jakarta – Realisasi lifting atau produksi siap jual minyak dan gas bumi (migas) pada semester I 2019 tidak mencapai…

Pemerintah Serukan Industri Tarik Plastik Dari Laut

NERACA Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta semua industri yang memproduksi plastik untuk menarik plastik mereka dari…

Program Rehabilitasi Tambak Rakyat Diapresiasi

NERACA Jakarta – Pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengapresiasi keputusan Kementerian Kelautan dan…