Rekomendasi Dekopin Untuk Presiden Terpilih

BOX

Rekomendasi Dekopin Untuk Presiden Terpilih

Rapimnas Dekopin 2014 yang diadakan di Jakarta awal pekan ini (9/6), berhasil merumuskan delapan butir rekomendasi yang diberikan kepada para pasangan capres dan cawapres.

Pertama,melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menempatkan Kementerian Koperasi pada posisi ‘kelas tiga’ yang berimplikasi luas pada kebijakan terkait perkoperasian.

Kedua,mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang kewajiban membayar pajak 1% dari pendapatan bruto setiap badan usaha, termasuk koperasi dan UMKM.

Ketiga,mendukung berdirinya bank koperasi dan “rumah koperasi” dari tingkat Dekopin pusat hingga tingkat propinsi (Dekopinwil) dan kabupaten/kota (Dekopinda), sebagai institusi pelaksana Ayat (1) Pasal 33 UUD 1945.

Keempat,membuat regulasi dan kebijakan yang mendorong berkembangnya koperasi produksi dari hulu ke hilir, berbasiskan produk sumber daya alam unggulan di tingkat lokal, sekaligus membuka pasar nasional, regional, dan global.

Kelima,memperkuat kelembagaan ekonomi pedesaan dengan menyalurkan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR), pupuk bersubsidi, benih/bibit, dan sebagian dana APBN untuk desa melalui koperasi-koperasi di tingkat desa.

Keeenam,memperluas dan memperkuat kerjasama kemitraan koperasi dengan badan usaha swasta, BUMN dan BUMD, bank, Pemda, dan perguruan tinggi di daerah-daerah.

Ketujuh,mendesak Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) agar besaran alokasi dana APBD untuk koperasi diberikan secara merata di setiap kabupaten/kota maupun tingkat propinsi (Dekopinwil).

Kedelapan,memberi kesempatan kepada koperasi-koperasi desa untuk mendapatkan alokasi dari 10% dana APBN untuk desa sesuai UU Desa yang baru, termasuk untuk mendirikan dan mengelola lumbung desa bagi produk-produk pertanian di pedesaan. ()

BERITA TERKAIT

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol NERACA Jakarta - KPK mengusulkan Rp20 triliun dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan…

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pariwisata, Pencetak Devisa Cepat

Selain Tanjung Kelayang, pemerintah akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan yang…

Ajang MotoGP: Manfaat Bagi Pariwisata Dan Olahraga

Presiden Jokowi menyebut ajang balap motor bergengsi MotoGP akan membawa dua kemanfaatan bagi Indonesia dari sisi olahraga dan pariwisata. "Kita…

Upaya Mendukung Penguatan Desa Adat di Bali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan 1.000 persen mendukung dan siap membahas lebih lanjut inisiatif untuk memberikan alokasi anggaran bagi…