Dicari, Presiden Baru yang Dukung Koperasi

Dicari, Presiden Baru yang Dukung Koperasi

Menyongsong pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menitipkan delapan butir rekomendasi bagi pasangan presiden-waki presiden terpilih.

Dan, sebagai lembaga atau organisasi yang tidak berpolitik alias independen, Dekopin pun memilih bersikap netral. Namun, jangan salahkan masuyarakat perkoperasian menaruh harapan besar kepada pasangan presiden/wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sebab, Prabowo telah memenuhi undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dekopin yang diadakan awal pekan ini (9/6) di sebuah hotel berbintang di Jakarta Utara.

Sebaliknya, pasangan capres/cawapres Joko Widodo dan M Jusuf Kalla tak menampakkan wajahnya di depan para insan perkoperasian di tingkat pusat, provinsi, juga kota dan kabupaten.

“Kami tidak bermaksud membawa koperasi dalam kancah politik, karena orang-orang koperasi terdiri dari beragam partai. Namun sebaliknya, kalau koperasi tidak disuarakan dalam politik, maka keberadaan koperasi akan tetap termarjinalkan, tidak mendapat perhatian dari pemerintah,” kata Ketua Umum Dekopin Andi Muhamad (AM) Nurdin Halid.

Nurdin berharap, sebagai anak dari Begawan ekonomi Indonesia, yaitu Soemitro Djojohadikoesoemo, Prabowo bisa menitiskan tekad ayahnya dalam membangun gerakan koperasi sebagai bangun perekonomian rakyat. "Kita harapkan Prabowo dapat memelihara sumber daya alam, koperasi, dan menjamin kedaulatan pangan,” katanya.

Prabowo juga diminta untuk mendukung pengembangan koperasi ditingkat hulu dan hilir untuk memperkuat perekonomian desa. Menurut Nurdin, presiden yang punya perhatian dan kepedulian terhadap institusi koperasi akan membawa dampak positif bagi pembinaan dan pertumbuhan koperasi. Karena itu pulalah, dia berharap kepada para pegiat dan pecinta koperasi di tanah air, untuk ikut serta memperjuangkan kepentingan koperasi. Antara lain dengan cara memilih pemimpin yang tepat.

Dia pun memberi contoh tentang status Kementerian Koperasi dan UKM. Menurut Nurdin, posisi kementerian itu dalam struktur kabinet saat ini ibarat masuk kategori kelas tiga. “Artinya dalam struktur kabinet, kementerian koperasi boleh ada boleh tidak, tergantung kebutuhan. Buntutnya, anggaran APBN untuk kementerian koperasi menjadi sangat minim, cuma Rp 1,8 trilun untuk tahun 2014,” kata Nurdin.

Bandingkan dengan APBN secara keseluruhan sebesar Rp 1.800 triliun. Anggaran kementerian koperasi tak sampai 1% dari total APBN. Sangat timpang jika dibandingkan dengan anggaran kementerian lainnya. Itu sebabnya, Nurdin minta para insane koperasi untuk secara cermat memilih pasangan capres-cawapres yang memiliki kepedulian dan mendukung program koperasi. “Kelak jika mereka terpilih menjadi presiden, maka janji itu akan ditagih Dekopin,” tutur Nurdin.

Agung Sujatmoko, wakil ketua umum Dekopin menambahkan, selain menitipkan sejumlah rekomendasi kepada presiden dan wakil prwesiden terpilih, Dekopin juga menetapkan blue print Perkoperasian Indonesia 2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bidang perkoperasian. “Dekopin akan menjadi rumah besar bagi koperasi yang akan berhubungan dengan pihak rekanan, anggota koperasi, kalangan masyarakat, juga pihak otoriti. Rekanan Dekopin meliputi BUMN dan swasta, asosiasi, media dan LSM, distributor, dan para sponsor,” kata Agung.

Dengan pola kerja seperti itu, kata Yosep, koperasi diharapkan mampu berperan merawat bumi dan seisinya (ayat 3 Pasal 33 UUD 1945), melestarikan budaya gotong royong (Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, koperasi diharapkan mampu mengentasan kemiskinan dan pengangguran, mempertahankan kearifan lokal, serta memperkuat demokrasi dan negara hukum.

Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, yang membuka Rapimnas, menyambut baik inisiatif Dekopin menyampaikan rekomendasi pada pemerintahan baru nanti, dan masukan RPJM. “Rekomendasi tersebut, tentu saja sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi. Telebih, Dekopin merumuskannya dari aspirasi di berbagai daerah,” kata Syarif.

Masa kerja Syarif Hasan sebagai Menkop dan UKM akan berakhir pada Oktober 2014. Selanjutnya, dia akan berada di Gedung Parlemwen di Senayan, menjadi bagian dari Fraksi Partai Demokrat DPR. Namun dia berjanji akan mengawal gerakan koperasi melalui DPR. “Saya mendapat amanah sebagai anggota DPR. Di sana nanti tetap bisa memperjuangkan pengembangan koperasi,” tutur anggota DPR dari daerah pemilihan Jabar VIII (Cianjur dan Kota Bogor). (saksono)

Related posts