Cirebon – Rusak parahnya jalan Kramat-Palimanan Kabupaten Cirebon, yang diakibatkan kelebihan tonase akibat melintasnya truk-truk pengangkut batu, hingga saat ini masih belum diperbaiki. Kabar tentang adanya bantuan dari pengusaha angkutan, yang akan memperbaiki ruas jalan tersebut, hingga berita ini diturunkan belum ada kejelasan. Bahkan, Kasi Pemeliharaan Dinas Binamarga  (DBM) Kabupaten Cirebon, Ahim mengaku, belum ada kepastian kapan para pengusaha tersebut merealisasikan janjinya.

NERACA

“Kemarin memang kami kedatangan tiga orang  perwakilan dari pengusaha angkutan. Mereka berjanji akan memperbaiki sendiri ruas jalan yang rusak, yang sering mereka lalui. Namun sampai saat ini belum pasti, kapan janji tersebut terealisasi. Mungkin dalam waktu dekat ini,” kata Ahim kepada Harian Ekonomi Neraca di Cirebon, Kamis (11/8).

Menurut Ahim, ruas jalan yang akan diperbaiki sendiri oleh para pengusaha angkutan tersebut panjangnya kurang lebih 450 meter, dengan kisaran lebar yang bervareasi. Lokasi perbaikan ungkapnya, tepat berada di kilometer 45 arah pasar Kramat, yang juga bertepatan di depan salah satu rumah anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka siap menyediakan maka dam sampai lapisan penutup, dengan biaya sendiri.

“Lokasi itu dipilih karena mungkin paling sering dilalui truk-truk pengangkut material untuk Indocement. Ini bukan permintaan atau tekanan Binamarga. Ini murni kesadaran para pengusaha itu sendiri. Masalah detail biaya, kami tidak mengetahuinya. Itu urusan mereka,” ungkap Ahim.

Ahim juga berpendapat, bahwa ruas jalan Kramat-Palimanan, termasuk kategori pemeliharaan, dan bukan kategori peningkatan. Padahal, awalnya dia berpendapat, bahwa anggaran pemeliharaan untuk ruas jalan Kramat-Palimanan hanya bisa mencover 5% saja. Sementara menurutnya, tingkat kerusakan untuk ruas jalan tersebut mencapai 50%.

“Tingkat kerusakan untuk ruas jalan Kramat-Palimanan sekitar 50%. Anggaran pemeliharaan yang kita miliki, hanya bisa mengcover 5% saja. Jadi ya tidak akan cukup. Untuk berapa jumlah anggaran pemeliharaan ruas jalan ini, tanya saja pada UPT, atau dengan Kabid peningkatan. Kami tidak tahu menahu,” kilah.

Anggaran Cekak

Sementara itu, data yang diperoleh  Neraca menyebutkan, memang kenyataannya Dinas Binamarga Kabupaten Cirebon memperoleh anggaran terkecil, dari beberapa dinas Tekhnis yang ada. Padahal, Dinas Binamarga dihadapkan kepada kondisi parahnya jalan pada setiap ruas yang ada. Tercatat, tahun ini total anggaran DBM hanya berjumlah Rp 8.342.500.000.

Jumlah tersebut berupa program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  dari APBD Kabupaten yang berjumlah Rp. 170.000.000, serta program pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 5.228.000.000. Sedang program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, serta program pembangunan infrastruktur pedesaan hanya berjumlah Rp. 2.944.500.000.

Dari total jumlah tersebut, bantuan Provinsi Jawa Barat untuk tahun ini hanya berjumlah Rp. 1.400.000.000. Bantuan tersebut berupa pengadaan alat-alat berat berupa mesin gilas sebesar Rp. 800.000.000 serta peningkatan tiga  jalan poros desa, masing-masing Rp. 200.000.000.

“Padahal pengajuannya ke provinsi sekitar Rp 34 miliaran. Yang pasti, dana sebesar ini tetap kita akan gunakan untuk memperbaiki kerusakan jalan yang ada. Mau bagaimana lagi, mungkin dapat jatahnya hanya segitu,” kata Kadis DBM Kabupaten Cirebon, Avip Suherdian beberapa waktu lalu.

Sedangkan, Kabid pemeliharaan jalan, DBM Kabupaten Cirebon, Cepy Wirahmana, tidak berada ditempat. Beberapa kali telepon selulernya dihubungi, selalu mail box. Begitupun dengan Kepala UPT Arjawinangun, Zaenudin, ketika dihubungi via telepon selulernya, selalu tidak aktif.