Pasca Pilpres, Obligasi Korporasi Bakal Marak

NERACA

Jakarta – Meskipun di masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden saat ini banyak memicu kekhawatiran pelaku pasar untuk melakukan aksi korporasi. Namun tidak sebaliknya bagi pasar obligasi yang justru masih tumbuh positif dan bahkan pasca pemilu presiden (pilpres) nanti bakal kembali marak seiring dengan kehadiran pemerintahan baru.

Senior Vice President Financial Institution Ratings, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Hendro Utomo mengatakan, penerbitan obligasi akan marak pasca pemilu presiden nanti, “Penerbitan obligasi akan marak dengan asumsi arah kebijakan presiden baru ke depannya dinilai bisa mendorong ekonomi tumbuh,"ujarnya di Jakarta, Selasa (10/6).

Untuk saat ini, lanjut dia, faktor pemilu presiden masih mempengaruhi psikologis investor untuk melakukan investasi,”Investor sedang menanti hasil pemilu presiden, jika sesuai dengan harapan pasar, serta diiringi dengan pertumbuhan ekonomi maka instrumen investasi seperti obligasi akan mengalami permintaan yang kuat,”kata dia.

Dalam catatan Pefindo, dia menyebutkan bahwa baru sebanyak 10 perusahaan yang akan menerbitkan obligasi senilai total Rp12 triliun dengan rincian sektor perbankan sebesar Rp7 triliun, pembiayaan Rp2 triliun, dan korporasi Rp3 triliun.,”Penerbitan obligasi di semester I tahun lalu masih cukup marak dibandingkan tahun ini," katanya.

Dalam data BEI, total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat per 5 Juni 2014 adalah 17 emisi dari 17 emiten senilai Rp15,68 triliun. Sementara pada periode sama tahun lalu tercatat sebesar Rp27,34 triliun terdiri 24 emisi dari 21 emiten.

Sebelumnya, Head of Fixed Income Research at PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menilai bahwa penerbitan obligasi korporasi pada tahun 2014 ini masih akan tinggi menyusul kebutuhan perusahaan untuk melakukan pendanaan kembali (refinancing),”Obligasi jatuh tempo pada tahun 2014 ini sekitar Rp38 triliun, kondisi itu yang akan mendorong perusahaan akan menerbitkan obligasi,”ungkapnya.

Maraknya penerbitan obligasi, menurut dia, dikarenakan juga industri perbankan di Indonesia yang mengalami sumber pendanaan terbatas. Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) perbankan domestik saat ini mencapai 92%.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sarjito pernah bilang, pihaknya akan mengupayakan kondisi pasar yang ideal sehingga perusahaan tertarik untuk menerbitkan obligasi,”Prioritas OJK adalah menyederhanakan proses penawaran umum yang sekarang ini mewajibkan emiten untuk menyampaikan kembali dokumen registrasi setiap kali menerbitkan obligasi,”ujarnya

Dia menambahkan, OJK juga akan menerapkan skema shelf registration untuk penerbitan efek. Maka dengan skema tersebut, emiten cukup menyampaikan surat pendaftaran satu kali untuk beberapa kali emisi untuk jangka waktu tertentu. (bani)

Related posts