NERACA

Malang – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berusaha menyatunafaskan kegiatan pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terutama kaitannya dengan pengembangan bisnis di sektor kelautan dan perikanan.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDM KP, Balok Budiyanto, mengatakan, program pelatihan SDM yang mereka gencar laksanakan tidak lepas dari upaya meningkat daya saing para pelaku di sektor kelautan dan perikanan.

“Ada pelatihan di pengolahan, budidaya, pemasaran, dan lainnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Balok kepada pers di area Expo Kelautan dan Perikanan yang merupakan bagian dari pagelaran Pekan Nasional (Penas) XIV Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) 2014 di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/6). Acara Penas XIV ini sendiri dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Menurut Balok, kegiatan pelatihan di KKP tidak hanya untuk masyarakat Indonesia. “Ada 26 negara yang sudah kita latih di balai-balai kita. Seperti dari Afganistan, Timur Leste, Papua Nugini, Filipina, belajar pada kita untuk mampu punya usaha bidang budidaya, konservasi, dan lain-lain,” lanjutnya.

Kegiatan Penas KTNA ini, sebut Balok, merupakan ajang unjuk kerja pembangunan nasional, terkait dengan petani dan nelayan. “Pusat pelatihan perikanan untuk meningkatkan kompetensi para nelayan. Nelayan kita latih untuk wirausaha. Kaitannya dengan Penas, harapannya masyarakat lebih mau dan mampu untuk berusaha di bidang perikanan. Karena perikanan potensinya luar biasa dan pesaingnya sedikit. Dengan Penas ini kita berharap, masyarakat akan lebih banyak berusaha di bidang perikanan, karena perikanan ini sangat menjanjikan,” jelas Balok.

Secara teknis, menurut dia, dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat, KKP punya Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang jumlahnya 387 unit untuk melatih masyarakat agar mampu memiliki usaha di bidang kelautan dan perikanan. “Sekarang untuk P2MKP dari pelaku yang berhasil menjadi pelatihan masyarakat. Selain hasil budidaya dan pemasaran, kahliannya dapat digunakan. Ada 387 wirausaha yang sudah didirikan KKP. Omzetnya ada 84 P2MKP, satu wirausaha sekitar Rp 500 miliar, setengah triliun. Ini luar biasa, ini berkembang terus,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan Balok, pihaknya akan memperkuat jaringan bisnis SDM yang bergerak di sektor perikanan, tidak hanya untuk lokal, dan juga ke ritel modern, tapi juga akan kita bawa ke luar negeri. Apalagi, beberapa produk perikanan dari Jawa Timur sudah diekspor ke luar negeri. “Ke Amerika Serikat permintaannya besar, ke Eropa juga. Saya berharap P2MKP lebih bisa membuka pasar ekspor di Amerika Serikat,” tandasnya.

Perkuat Pendidikan

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan BPSDM KP, I Nyoman Suyasa, menjelaskan, KKP saat ini tengah memperkaya kurikulum pendidikan di sekolah dan kampus kelautan dan perikanan dengan wawasan kebaharian serta memperkenalkan budaya bahari.

Dijelaskan Nyoman, pendidikan kelautan dan perikanan punya empat strategi. Pertama adalah partisipasi, karena melibatkan seluruh stakeholder. “Kita selalu mengundang stakeholder terkait dengan apa yang sesungguhnya diperlukan oleh industri. Kemudian mereka ikut mengevaluasi, kurikulumnya harus seperti apa, sarana praktiknya seperti apa, teknologi apa yang berkembang di industri sekarang, dan kita menyesuaikan. Bahkan sampai soal uji kompetensi. Kita melibatkan lembaga LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Kita juga melibatkan para pengusaha,” kata dia.

Strategi kedua, kampus-kampus kelautan dan perikanan bersifat dinamis. “Artinya, setiap saat kita mengevaluasi silabus. Kalau kurikulum ada masa, paling lambat lima tahun harus digrounded. Tapi silabus akan terus berubah. Seperti sekarang, ada kebijakan pemerintah blue economy. Kita coba untuk memasukkan blue economy dalam silabus,” ujarnya.

Adapun yang ketiga, membangun networking (jaringan). Pembangunan jaringan pendidikan ini juga melahirkan kerjasama antara kampus dan pemerintah. Sehingga saluran informasi itu berjalan terus. “Yang terakhir adalah spesifik lokal. Karena kita tidak bisa menseragamkan pendidikan kita, karena situasi alam dari sekolah-sekolah kita berbeda. Kita ini pendidikan vokasi. Misalnya, bicara budidaya, kalau kampus kita di Serang, Banten, maka yang kita dorong kekuatannya adalah budidaya tambak (air payau),” papar Nyoman.

Nyoman juga mengatakan, unsur pendidikan memegang peranan penting di dalam usaha perikanan. “Persoalannya di Indonesia persyaratan tenaga kerja di sektor perikanan itu belum ketat. Suatu contoh, kalau hitung di budidaya, di level bawah, 1 hektar tambak itu harus ada 1 teknisi lulusan SMK. Untuk 5 hektar tambak, itu harus ada supervisor. Supervisor itu SMK dan plus pengalalaman. Untuk 25 hektar, itu harus ada manager untuk unit pengelolaan. Tapi sekarang ini kan belum jalan,” tegasnya.

Kondisi tersebut membuat usaha perikanan seperti di tambak-tambak belum terlalu optimal. “Kalau kita lihat tambak-tambak kita, mungkin yang bekerja di situ pendidikannya sembarang. Itu juga yang mengakibatkan tambak-tambak kita kurang, tingkat kematian ikan tinggi. Kalau ada supervisor dari D3, lain. Ikan persoalannya kualitasnya rendah. Karena pemahaman pelaku usahanya juga rendah. Kalau dilakukan oleh orang terdidik, pemahamannya akan lain, ikan-ikan itu diperlakukan lebih baik, kualitasnya lebih baik, harapannya harganya juga lebih baik,” tuturnya.