Blue Print Perkoperasian 2045

Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tengah menyusun blue print ‘Visi Koperasi 2045: Koperasi Pilar Negara’. Untuk mewujudkan Koperasi sebagai Pilar Negara, perlu dibentuk Rumah Koperasi sebagai holding company yang membawahi seluruh unit usaha koperasi.

“Rumah Koperasi itu untuk mengakomodasi seluruh kegiatan usaha koperasi, baik koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa,” tutur Agung Sudjatmoko, wakil ketua umum Dekopin.

Menurut Agung, peran yang bisa dilakukan Dekopin untuk mengembangkan Rumah Koperasi dalam bentuk program edukasi, fasilitasi dan advokasi. Program edukasi yang ditawarkan, kata Agung, dalam bentuk pelatian, sosialisasi program, serta fungsi kehumasan.

Sedangkan program fasilitasi yang dapat dilakukan Dekopin meliputi temu bisnis, membuka jaringan usaha, dan bisnis global. Lalu, untuk program advokasi yang bisa dilakukan Dekopin adalah pengajuan rancangan undang-undang(RUU), peraturan pemerintah, maupun regulas lainnya.

Direktur Humas Dekopin Yosep Tor Tulis menambahkan, Rumah Koperasi akan melakukan berbagai program fasilitasi dan usaha, seperti melakukan riset pasar bagi setiap produk koperasi, menjadi provider teknologi informasi, manajemen, penyediaan logistik, hingga menangani masalah keuangan.

“Dekopin akan menjadi rumah besar bagi koperasi yang akan berhubungan dengan pihak rekanan, anggota koperasi, kalangan masyarakat, juga pihak otoriti,” ujarnya. Rekanan Dekopin meliputi BUMN dan swasta, asosiasi, media dan LSM, distributor, dan para sponsor.

Sedangkan pihak anggota koperasi meliputi unsure Dekopinwil, Dekopinda, koperasi primer, koperasi sekunder, induk koperasi, koperasi produksi/konsumsi, koperasi jasa/simpan pinjam. “Masyarakat jug adapt berhubungan dengan Dekopin, misalnya para petni, nelayan, tukang, pengrajin, mahasiswa, buruh, dan profesi lainnya,” kata Yosep lagi.

Dengan pola kerja seperti itu, kata Yosep, koperasi diharapkan mampu berperan merawat bumi dan seisinya (ayat 3 Pasal 33 UUD 1945), melestarikan budaya gotong royong (Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, koperasi diharapkan mampu mengentasan kemiskinan dan pengangguran, mempertahankan kearifan lokal, serta memperkuat demokrasi dan negara hukum. (saksono)

BERITA TERKAIT

Menkeu: Ekonomi RI Tembus 5 Besar pada 2045

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia bisa menembus 5 besar pada 2045. Indonesia pun berpeluang menjadi negara berpenghasilan…

Industri 4.0 Patok Pendapatan Per Kapita US$31.000 di 2045

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 dinilai membuka kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan lompatan jauh dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.…

Pegiat Film Sumbar Ikut Pelatihan Perkoperasian

Pegiat Film Sumbar Ikut Pelatihan Perkoperasian NERACA Padang - Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pelatihan tentang nilai dasar perkoperasian dengan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pariwisata, Pencetak Devisa Cepat

Selain Tanjung Kelayang, pemerintah akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan yang…

Ajang MotoGP: Manfaat Bagi Pariwisata Dan Olahraga

Presiden Jokowi menyebut ajang balap motor bergengsi MotoGP akan membawa dua kemanfaatan bagi Indonesia dari sisi olahraga dan pariwisata. "Kita…

Upaya Mendukung Penguatan Desa Adat di Bali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan 1.000 persen mendukung dan siap membahas lebih lanjut inisiatif untuk memberikan alokasi anggaran bagi…