NERACA

Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan pemerintah akan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau biasa diterjemahkan sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di 2015 mendatang. Pelaksanaan MEA yang bermakna sebagai pasar bebas harus diantisipasi untuk menghindari kekalahan dalam perang dagang dan perang industri antar negara di kawasan regional ini.

“Indonesia segera akan menghadapi pasar tunggal ASEAN akhir 2015. Satu dari 12 sektor strategis yang akan diliberalisasi adalah perikanan. Pemerintahan ke depan perlu memperkuat sektor pengolahan ikan. Faktanya, hanya 1 dari 10 pelaku usaha perikanan di Indonesia yg bergerak dibidang pengolahan. Selebihnya berada pada level produksi dan pemasaran,” ujar Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik di Jakarta, Rabu (4/6).

Menurut Riza, dengan struktur tenaga kerja seperti itu, mustahil Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan, termasuk memperoleh manfaat dari kerjasama ekonomi ASEAN dan maupun dengan kawasan lainnya. “Kegagalan hilirisasi produk perikanan telah memperburuk ekonomi perikanan Indonesia, bahkan lebih rendah dari Thailand maupun Vietnam,” tambahnya.

Berdasarkan KKP dalam Angka 2013, jumlah total tenaga kerja Indonesia di sektor perikanan 13,8 juta orang, meliputi produksi (tangkap dan budidaya), pengolahan, dan pemasaran. “Jika saja prioritas hilirisasi diperkuat, maka 10 juta lapangan pekerjaan baru akan tersedia dengan nilai ekonomi perikanan meningkat hingga 5 kali lipatnya,” tandasnya.

Terkait hal ini, sebelumnya, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut Hutagalung  mengatakan publik sering merasakan MEA itu sebagai ancaman dan menakutkan bagi sebagian kalangan. Sebenarnya jika pemerintah mau fokus dan terus meningkatkan sektor UMKM terutama untuk kebutuhan domestik, maka produk lain tidak bisa masuk.

“Bagaimana produk lain bisa masuk, jika produk dalam negeri saja sudah membanjiri pasar domestik, tidak ada ruang untuk produk negara lain. Maka dari itu pemerintah saat ini harus fokus penguatan produk sektor UMKM,” katanya.

Karena jika mengandalkan industri perlu permodalan besar, teknologi tinggi, dan tempo yang lama. Tapi UMKM nasional itu kan jumlahnya sudah ratusan ribu bahkan mungkin jutaan jika diberikan supporting lebih maka produk mereka bisa di andalkan untuk bekompetisi dengan produk negara Asean lain. “Waktunya tinggal beberapa bulan lagi, salah satu cara terus mendorong sektor UMKM menjadi garda depan saat MEA 2015 nanti,” imbuhnya.

Adapun caranya dengan memberikan insentif lebih, diberikan standarisasi produk atau sertifikasi lembaga produk (SLP) yang nantinya memverifikasi standar nasional untuk perbaikan mutu dan kulitas, dan tentu saja memberikan kemudahan untuk penambahan permodalan. “Jika produk UMKM sudah memenuhi standar siap berkompetisi dengan produk negara Asean lainnya,” ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya untuk sektor perikanan terus memberikan insentif-insentif dan pembinaan untuk UMKM pengolahan perikanan terutama untuk terus meningkatkan kualitas produk yang berstandar nasional bahkan bisa berstandar ASEAN. “Bukan hanya di sektor perikanan, saya rasa di sektor lain juga harus berbuat sama guna menyiapkan MEA nanti,” paparnya.

Masalah lain yang harus dibenahi adalah biaya logistik nasional yang saat ini masih sangat mahal berkisar 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan maka dari itu ada pemebenahan dan peningkatan infrastrukstur untuk distribusi barang sehingga cost logistik bisa ditekan.

“Ongkos logistik mempengaruhi harga produk, logistik Indonesia masih mahal dibandingkan negara Asean lainnya, jika biaya bisa ditekan produk nasional secara harga mampu bersaing dengan produk Asean lainnya,” tukasnya.

Pemerintah kini tengah memproyeksikan kawasan Indonesia Timur sebagai basis pengolahan ikan di Indonesia. Saat ini, sejumlah sentra pengolahan ikan di pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara), Ambon, dan sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur bakal menjadi fokus pemerintah mengembangkan industri perikanan. Terkait dengan peningkatan teknologi pemerintah bakal memfasilitasi peningkatan alat pembeku ikan berkapasitas besar untuk industri, termasuk memberi bantuan es balok secara gratis ke sejumlah nelayan di kawasan Timur Indonesia.