Pemotongan Anggaran Bakal Ganggu Industri Kecil

NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut terkena pemotongan anggaran belanja pemerintah. Pemotongan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian atau Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan akibat pemotongan tersebut, anggaran kementerian yang dialokasikan untuk pengembangan sektor IKM ikut mengalami pemangkasan sekitar 45%-50% yaitu dari sekitar Rp 360 miliar menjadi hanya Rp 190 miliar.

"Untuk anggaran IKM juga kena pemotongan sekitar 50%. Jadi terpaksa anggaran-anggaran IKM untuk 33 provinsi juga ikut dipotong," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/6).

Dia menjelaskan, pemangkasan anggaran ini juga akan mempengaruhi keinginan kementerian untuk mencetak 100 ribu wirausahawan baru hingga akhir tahun ini. "Dengan anggaran yang belum terpotong saja mungkin hanya cukup untuk 5 ribu wirausahaan. Dengan pemotongan ini, mungkin hanya cukup untuk 2 atau 3 saja," lanjut dia.

Meski demikian, Euis yakin bahwa IKM dalam negeri tetap mampu tumbuh meski pertumbuhannya tidak sebesar apa yang diharapkan. Hal ini lantaran adanya bantuan dari perusahaan baik swasta dan BUMN yang menyalurkan dana CSR-nya untuk pengembangan IKM.

"Tapi kami yakin ini akan tetap tercapai dan mudah-mudahan tidak banyak menganggu karena ada banyak pihak yang akan membantu. Jadi ini diharapkan dapat banyak membantu (pertumbuhan IKM)," tandas dia.

Seperti diketahui berdasarkan Inpres tersebut, Kementerian Perindustrian mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 700,36 miliar dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar Rp 2,92 triliun.

Disisi lain, Euis juga menargetkan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) hingga akhir 2014 jumlah mencapai 3,5 juta unit. Jumlah ini meningkat 100 ribu jika dibandingkan tahun lalu jumlah IKM telah mencapai 3,4 juta unit."Jadi dari target kami yang bisa mencapai 3,5 juta, kami masih kekurangan 100 ribu lagi," ujarnya.

Dia menjelaskan, pentingnya pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan IKM karena sektor ini merupakan sektor yang kuat. "IKM merupakan cikal bakal dari industri yang kuat. Industri dalam IKM inilah yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional," kata Euis.

Selain itu, sektor IKM ini juga mampu menyerap investasi yang cukup besar mencapai Rp 284 triliun dengan nilai ekspor sebesar US$ 18,6 miliar. "IKM juga mampu menyerap tenaga kerja mencapai 9,7 juta orang, dan ini masih bisa terus dikembangkan," ungkap dia.

Namun dalam upaya untuk menumbuhkan sektor IKM, Euis mengakui, ada beberapa hal yang menjadi hambatan seperti permodalan, manajemen, teknologi dan pemasaran."Perusahaan-perusahaan ini bisa membeli hasil produk dari IKM yang bisa dimasukan dalam program CSR mereka. Dengan begitu IKM jadi punya pasar yang pasti untuk menjual produknya. Atau memberikan pelatihan IKM, tetapi jangan pelatihan dua hari saja, harus yang berkelanjutan," tandasnya.

Sementara itu, kenaikan tarif listrik membuat biaya produksi industri komponen kendaraan bermotor skala kecil dan menengah diperkirakan melonjak 10%-15% akibat penaikan tarif dasar listrik tahap II bagi industri mulai 1 April.

Euis Saedah. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, menuturkan penaikan tarif listrik berdampak hampir pada semua IKM, terutama yang menggunakan mesin besar."IKM komponen otomotif paling besar terkena dampak penaikan tarif listrik, selain garmen," ujarnya.

Tarif listrik untuk industri dan rumah tangga kembali dinaikkan 4,3% pada 1 April sebagai bagian dari kebijakan penaikan secara bertahap sebesar 15% sepanjang tahun ini.Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 30/2012 tertanggal 21 Desember 2012, penaikan TDL dilakukan secara bertahap setiap 3 bulan sekali.

Penaikan TDL diberlakukan kepada seluruh pelanggan PLN dengan daya 1.300 volt ampere (VA) ke atas sebagai upaya pemerintah menghemat anggaran subsidi listrik sekitar Rp14,89 triliun. Kebijakan ini tidak berlaku bagi pelanggan dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Dengan jumlah total pelanggan industri 56.142 perusahaan, nilai subsidi mencapai Rp19,99 triliun.

Dia menuturkan kondisi IKM semakin sulit karena harga beberapa bahan baku utama juga naik sehingga pengusaha sedang mencari cara untuk penyesuaian dan meningkatkan efisiensi produksi."IKM komponen otomotif juga akan mencari lahan supaya berada di dalam satu klaster sehingga lebih efisien," tuturnya.

Harga Lahan Naik

Namun, lanjut Euis, rencana ini terkendala karena harga lahan yang tersedia dan ditujukan bagi klaster IKM komponen otomotif mulai naik sehingga dana yang dibutuhkan untuk sewa lahan tidak mencukupi.

Dia menuturkan dari dana awal yang disediakan senilai Rp700 juta yang ditujukan bagi 60 pengusaha hanya mencukupi untuk 20 IKM akibat kenaikan harga lahan tersebut. "Keberpihakan bagi IKM masih kurang," tuturnya.

Selain itu, Euis mengatakan terdapat lahan yang khusus ditawarkan bagi IKM komponen otomotif di luar Pulau Jawa yakni di Riau, tetapi mereka menolak untuk dipindahkan karena ingin fokus berproduksi di Jawa terlebih dahulu.

Related posts