Bandung Bakal Terbitkan Obligasi Rp 8 Triliun - Danai Proyek MRT

NERACA

Singapura – Rencanakan bangun proyek Mass Rapid Transportasion (MRT) kedepan, pemerintah kota Bandung rupanya berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 8 triliun sebagai sumber pendanaan. Namun kondisi ini terganjal lantaran hasil laporan keuangan pemerintah kota Bandung masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil mengatakan, dirinya berencana menerbitkan obligasi daerah sebagai sumber pendaan untuk proyek MRT dan proyek kota maju, “Saat ini kita masih WDP, tahun depan kita kejar dengan Wajar Tanpa Pengecualian dan diharapkan sudah bisa menerbitkan obligasi,”ujarnya kepada Neraca di Singapura, Senin (2/6).

Dirinya menuturkan, obligasi daerah yang bakal di terbitkan senilai Rp 8 triliun dari total kebutuhan pendaaan untuk proyek MRT dan City Smart sebesar Rp 25 triliun. Lanjutnya, untuk proyek pembangunan MRT pihaknya akan membangun dua jalur dengan membuka keterlibatan kontraktor dari luar negeri. Disebutkan, kedua jalur tersebut nilai investasinya sebesar Rp 6 triliun.

Kata Ridwan Kamili, kedua lina yang bakal segera di bangun MRT adalah trayek Soekarno Hatta –Dago dan jalur untuk wisata. Selain ini, dirinya juga mengungkapkan, pemerintah kota Bandung juga berencana membangun 50 aplikasi untuk tata kota meliputi berbagai sektor, “Nantinya 50 aplikasi yang terapkan bisa membuat kota Bandung menjadi kota maju dan nyaman bagi penghuninya,”ujarnya.

Tidak mau ketinggalan dengan pemerintah kota (Pemkot) Bandung, rencana penerbitan obligasi juga tengah di kaji oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara (Sumut). Gunerbur Sumut Gatot Pujo Nugroho juga menyampaikan rencana penerbitan obligasi derah, “Kita tengah mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pendaan selain APBD,”ujarnya.

Dia menuturkan, rencana penerbitan obligasi dinilai penting dan jadi alternatif pembiayaan selain mengandalkan APBN dan APBD. Terlebih, beberapa kota di provinsi Sumatera Utara, seperti Medan, Deli Serdang dan Karo sudah masuk sebagai kawasan ekonomi strategis.

Sebelumnya, Kepala Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida pernah bilang, hanya ada satu dari 540 pemda bisa menerbitkan obligasi. Hal ini, disebabkan kendala yang dihadapi pemda dalam menerbitkan obligasi daerah.

Dirinya pun mengakui, saat ini masih terkendala banyak faktor prospektus. Bila pemda akan melakukannya perlu penilaian dari profesi penunjang pasar modal. Mereka adalah akuntan untuk laporan keuangan tahunan, serta pendapat hukum oleh penasehat hukum.

Hal ini sesuai dengan kebijakan OJK, yang mewajibkan prospektus harus secara resmi terdaftar di OJK. Namun Nur menyayangkan hingga saat ini belum ada laporan keuangan Pemda yang diaudit BPK,”Nah faktor-faktor teknis itu yang saat ini harus dicari jalan keluarnya,” katanya

Nurhaida mengatakan surat utang negara yang nantinya diterbitkan di Pemda untuk proyek tertentu, seperti proyek dari pemerintah pusat. Sebab, proyek tersebut yang menggunakan dana surat utang dan return dari proyek tersebut juga untuk membayar kupon. Demikian juga untuk membayar surat utang saat jatuh tempo nantinya. "Memang betul pada saat default (surat utang) itu memang jatuhnya ke APBD dan dalam hal ini juga larinya ke APBN," tuturnya. (bani)

Related posts