Pagelaran Pemilu Legislatif (Pileg) usai sudah dengan hasil yang sudah diketahui oleh khalayak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan perolehan suara sah Nasional.

PDIP mendapatkan 23.681.471 suara (18,95%), disusul Golkar dengan perolehan 18.432.312 suara (14,75%), dan selanjutnya Gerindra dengan 14.760.371 suara (11,81%). Partai Demokrat mendapatkan 12.728.913 suara (10,9%), PKB 11.298.950 suara (9,04%), PAN 9.481.621 suara (7,59%), PKS 8.480.204 suara (6,79%), Nasdem 8.402.812 suara (6,72%), PPP 8.157.488 suara (6,53%), Hanura 6.579.498 suara (5,26%)

Sebelum pengumuman, sejumlah masalah menyembul ke permukaan pada proses rekapitulasi suara tingkat nasional di beberapa daerah lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya hambatan KPU Pusat dalam memutuskan hasil Pemilu pada beberapa daerah yang diidentifikasi terjadi kecurangan secara massif dan sistemik.

Adanya beberapa oknum dari penyelenggara pemilu di daerah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara proporsional, menambah permasalahan dan carut marutnya penyelenggaraan pemilu di masa pasca reformasi ini.Padahal, dikebanyakan negara-negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu adalah lambang sekaligus simbol dari demokrasi itu sendiri.

Diluar adanya kekurangan dan kecurangan, perhelatan Pileg 2014 ini telah berjalan dengan baik. Para pelaksana, pengawas dan masyarakat konstituen telah melakukan kinerjanya dengan baik pula.

Meski demikian, catatan kekurangan Pileg ini musti menjadi apresiasi kritis dalam membenahi system demokrasi langsung di Indonesia. Sebab bila Pemilu dibungkus dengan sikap jujur, adil, bebas dan rahasia, itulah tandanya bahwa demokrasi benar-benar dijadikan landasan warga negara tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Begitupun sebaliknya. Pemilu yang diselenggarakan dengan penuh manipulasi, kecurangan, intimidasi serta money politic sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu dengan sistem yang demikian.

Maka dari itu, di depan kita saat ini, tepatnya di bulan Juli 2014, regenerasi kepemimpinan negeri ini akan bergulir melalui pesta demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Kekacauan saat Pileg kemarin dari soal Daftar Pemilih Tetap, distribusi kertas suara, hingga adanya kongkalikong antara pihak penyelenggara pemilu dengan salah satu kandidat hendaknya tidak terulang kembali.

KPU Pusat sebagai penyelenggara pemilu, harus dan wajib belajar pada proses Pileg kemarin. Menjaga dan mengontrol ribuan penyelenggaranya yang ada di daerah merupakan langkah kongkrit yang bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Selama ini memang tugas pengawasan ada di tangan Panwaslu dan Bawaslu, namun sebuah langkah maju bila pihak KPU Pusat sendiri memberikan pencerahan kepada jajarannya di daerah bahwa nama baik KPU, PPK, KPPS, dan PPS menjadi taruhan yang dikorbankan bila penyelenggaraan pemilu tidak sebagaimana mestinya.

Bila dari pihak penyelenggara pemilu sudah berupaya meminimalisir terjadinya kekacauan baik sebelum, saat dan sesudah penyelenggaraan pemilu.

KandidatCapres dan Cawapres juga mempunyai tugas memberikan penyadaran positif pada pendukungnya untuk berlaku sopan saat kampanye terbuka. Sudah menjadi rahasia umum bila kampanye terbuka digelar, maka jalanan akan dipenuhi pendukung salah satu kandidat.

Ratusan hingga ribuan massa akan tumplek blek di jalanan. Tak jarang badan jalan dikuasai dan tak memberikan ruang bagi pengguna jalan lainnya yang juga mempunyai hak yang sama. Menghardik pengguna jalan lain, memaki, bahkan konflik terbuka berpeluang besar terjadi saat kampanye terbuka ini dilaksanakan.

Sudah saatnya rakyat sebagai pemilik kedaulatan diajarkan dan dibimbing untuk kritis dalam menentukan pilihan politiknya. Kekritisan rakyat sangatlah dibutuhkan untuk mengawal jalannya pemerintahan oleh siapapun yang terpilih nantinya.

Bila tidak demikian, rakyat akan terjerumus menjadi domba-domba yang digembalakan yang tak tahu ke mana arah jalan pulang menuju kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang diimpi-impikan.

Pemilih yang kritis dan rasional tentu akan berbeda dengan mereka yang menentukan pilihannya secara membabi buta, asal ikut-ikutan saja. Kelompok pemilih kedua ini cenderung bersikap tak mau menerima kekalahan atas hasil yang diperoleh melalui pemungutan suara.

Hingga tak jarang mereka melakukan aksi kekerasan, vandalism, dan kerusuhan yang berujung menetesnya darah di bumi pertiwi. Tentu hal yang demikian tidaklah diinginkan oleh segenap anak bangsa di negeri ini.

Kandidat Capres-Cawapres harus turut pula menunjukkan prilaku yang menonjolkan sikap kenegarawanannya disbanding memamerkan libido politiknya yang tinggi. Sikap siap menang siap kalah harus juga menjadi pedoman bagi siapapun kandidatnya.

Mengucapkan selamat atas kemenangan pada kompetitor bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan. Pihak pemenangpun selayaknya tidak bersikap arogan, merasa kuasa, dengan menganggap kecil pihak yang kalah.

Krisis multi dimensi yang menjangkit negeri ini tidaklah mungkin bisa diselesaikan tanpa merangkul semua pihak yang masih merasa memiliki. Dengan pemilu, semuanya tentu  berharap segala persoalan itu akan bisa terselesaikan dengan baik.

Namun akan menjadi harapan hampa, bila pemilu bukannya menjadi jembatan menyelesaikan itu semua, tapi malah menambah persoalan semakin menggunung. Dan tentunya, kita semua tidak mengharapkan itu bukan? (haluankepri.com)