NERACA

Jakarta – Impor garam harus dihentikan karena produksi garam nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan mengimpor garam hanya menyebabkan kerugian bagi petani garam.

“Melakukan impor garam menunjukkan ketidakberpihakan kepada rakyat dan melanggar aturan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo di Jakarta, Selasa.

Menurut Firman, Komisi IV DPR RI telah sepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tidak impor garam. “Larangan impor garam itu sudah menjadi kesepakatan dengan Menteri KKP Fadel Muhammad tapi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu justru mengimpor,” ujarnya.

Dia mengatakan, impor garam yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan itu jumlah sangat besar. Untuk impor garam konsumsi, Kementerian Perdagangan mengimpor 900 ribu ton dan untuk garam industri sebesar 1,2 juta ton.

“Kalau terus impor begini, mana keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, kepada nelayan kita,” tegas Firman.

Firman meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil langkah tegas terhadap menteri yang tidak berpihak kepada rakyat dan juga melanggar aturan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menolak garam impor antara lain karena izin yang diberikan telah kadaluarsa dan dinilai tidak selaras dengan kebijakan pro-rakyat yang diusung oleh pemerintah.

“(Izin) itu sudah kadaluarsa, berarti diizinkan yang lalu tetapi sekarang baru datang. Tetapi itu kan berarti sudah tidak memenuhi syarat," kata Fadel.

Petugas KKP juga telah menyegel sebanyak 11.800 ton garam impor di Pelabuhan Ciwandan, Banten, sejak Sabtu (6/8), karena dinilai menyalahi ketentuan.

Fadel mengaku mendapatkan dukungan dari banyak pihak terkait dengan larangan untuk mengimpor garam pada saat musim panen raya berlangsung seperti saat ini.

Menurutnya, dukungan tersebut antara lain, masuk melalui hubungan telepon dan juga sms yang masuk ke telepon seluler miliknya. “HP saya sampai macet,” tutur Fadel.

Menteri KKP juga menilai bahwa larangan untuk melakukan impor garam saat masa panen juga merupakan kebijakan pro-rakyat kecil sehingga kementerian yang terkait dengan hal itu juga diminta untuk mendukung kebijakan itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam sejumlah kesempatan juga mengemukakan akan meningkatkan pengawasan garam impor.

Padahal, imbuhnya, kualitas garam impor tersebut lebih buruk dibandingkan dengan garam lokal. "Setelah cek kualitas ternyata masih jauh lebih bagus garam dari Indramayu dan Madura," kata Fadel.

Dia juga menegaskan, bila aktivitas impor garam tersebut masih tetap diteruskan, hal tersebut juga akan membuat kondisi petani garam di Indonesia semakin sulit.

Bukan hanya itu, Fadel Muhammad berjanji akan memusnahkan garam-garam impor dari India yang baru masuk ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia beberapa waktu lalu.

“Bila garam-garam tersebut direekspor malah akan kembali merepotkan pemerintah karena membutuhkan banyak persiapan kembali. Kita musnahkan saja biar gempar. Saya pikir kalau kita kirim lagi ekspor, ini nggak jelas karena kapalnya sudah berangkat jadi harus sediakan kapal lagi. Kalau kita musnahkan kan efek jeranya lebih,” tegasnya.

Menteri KKP menyebut, akan mengundang pihak Bea Cukai dan petani garam pada saat pemusnahan garam impor tersebut. Rencananya pemusnahan garam ini akan dilaksanakan di minggu ini. “Saya ingin mengumpulkan petani garam dan Bea Cukai kita akan musnahkan garam ini minggu ini,” tuturnya.

Fadel menjelaskan, tindakan yang akan dilakukan ini semata-mata dilakukan dirinya untuk menyelamatkan petani-petani garam dalam negeri yang terkena imbas dari impor garam.

"Saya melihat bahwa bagaimana saya melindungi petani kita yang saat ini sedang repot. Bagi saya melindungi petani tidak ada kompromi," ujarnya.

Dia juga mengaku, akan dapat melakukan tindakan pemusnahan ini karena garam tersebut merupakan komoditas yang ditangani oleh KKP. Karena itu, Fadel dapat mengambil langkah seperti ini tanpa harus melapor kepada siapa pun. “Saya pikir karena saya yang tahan, KKP yang mengambil langkah memusnahkan,” jelasnya.

BUMN Garam

Di sisi lain, Fadel juga mengusulkan untuk dibentuknya BUMN baru yang mengurusi masalah garam. “Kami sudah berbicara dengan Menteri BUMN, mereka (PT Garam) kurang performa. Ada PT Garam baru bagus juga,” kata Fadel.

Selain itu, Fadel juga mengusulkan memaksimalkan Perum Bulog untuk menyerap garam-garam dari petani agar tetap menjaga harga garam petani yang anjlok karena membanjirnya garam impor. "Kalau tidak kita manggandeng Bulog untuk menyerap garam petani," ujarnya.

PN Garam, imbuh Fadel, akan mendapatkan dana PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) dari Pertamina sebesar Rp 64 miliar untuk menyerap garam dari petani. Dia akan melakukan pembicaraan dengan PT Garam untuk melihat penggunaan dana tersebut. “Kita akan dapat uang dari pertamina Rp 64 miliar, kita mau lihat mereka belanjakannya bagaimana,” terangnya.