Disperindag Kuningan Batasi Premium Bagi Pengecer

NERACA

Kuningan – Akibat adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Premium, sejumlah pengecer dan pelaku industri di Kabupaten Kuningan mengeluh dan kesulitan untuk memproduksi karena harus ada izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi Neraca, Selasa (9/8), Pembatasan tersebut telah berlaku sejak Jumat (5/8). Dimana, pengecer hanya dibatasi membeli premium sebanyak 30 liter perhari. Sedangkan sebelumnya, pengecer dibebaskan bahkan ada yang sampai memborong premium, sehingga dampaknya Premium bersubsidi di Kuningan sempat mengalami kelangkaan karena dikhawatirkan ada oknum yang menimbun.

“Seharusnya SPBU tidak boleh menjual Premium bersubisidi, kalau Pertamax si silakan aja. Tetapi, Kami juga dilema, karena pengecer Premium mengeluh dan sebagai penghasilan mereka, untuk itu langkah yang Kami tempuh yaitu dengan membatasinya. Kami khawatir jika tidak dibatasi, Premium semakin sulit didapat, apalagi menjelang Idul Fitri,” ujar Kepala Disperindag, Nana Sudiana.

Sebelumnya, Disperindag melakukan uji coba dengan memberikan surat perintah kepada SPBU untuk tidak menjual premium kepada pengecer. Akan tetapi, timbul reaksi keras dari para pengecer dan sempat menyerbu SPBU, bahkan ada yang memborong dengan paksa. Atas dasar itu, menurut Nana, pihaknya memutuskan untuk membatasinya.

“Ini juga masih uji coba hingga satu bulan kedepan. Nanti Kita akan evaluasi lagi, dan mudah-mudahan dengan pembatasan ini tidak akan timbul reaksi, karena jika tetap dibebaskan maka premium bersubsidi di SPBU akan semakin sulit didapat,” tambahnya.

Rupanya keputusan pembatasan premium dari Disperindag Kuningan tersebut dirasakan pula oleh pelaku industri. Pasalnya mereka juga ikut kena dampak dan ditolak SPBU saat membeli premium maupun solar. Sementara produksi harus terus berjalan, dan akibatnya selama beberapa hari, sejumlah pelaku industri kecil tidak bisa beroperasi.

Seperti yang dituturkan Ujang, salah seorang pelaku industri pabrik heuleur, saat mendatangi Disperindag pada Selasa (9/8). Dia mengaku pabriknya tidak bisa beroperasi karena saat membeli solar ke SPBU ditolaknya, sedangkan kebutuhan solar yang dibutuhkan industrinya lebih dari 30 liter perhari.

“Saya sekarang jadi harus mengurus surat izin membeli premium ke SPBU dari Disperindag. Sedangkan sebelumnya, untuk industri tidak ada izin. Berapapun belinya, dilayani, karena itu untuk produksi, biasanya SPBU melayani. Tapi sekarang malah susah, harus pake ijin segala, ribet,” tutur Ujang sambil menggerutu.

BERITA TERKAIT

Disperindag Lebak Bolehkan UMKM Gunakan Elpiji Bersubsidi

Disperindag Lebak Bolehkan UMKM Gunakan Elpiji Bersubsidi NERACA Lebak - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, Banten, memperbolehkan pelaku…

Suzuki Belum Berencana Rilis Skutik untuk Kelas Premium

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) divisi kendaraan roda dua menyatakan belum berencana mengeluarkan skuter otomatik (skutik) untuk mengisi segmen premium…

MNCN Bagi Dividen Tunai Rp 15 Persaham

NERACA Jakarta – Mencatatkan kinerja keuangan yang cukup apik, mendoorng PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) untuk membagikan dividen tunai…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menekankan pentingnya koordinasi dan…

Kabupaten Sukabumi Akan Peringati Hari Koperasi di Kawasan Geopark Ciletuh

Kabupaten Sukabumi Akan Peringati Hari Koperasi di Kawasan Geopark Ciletuh NERACA Sukabumi – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, akan memperingati…

Pengelolaan Hutan Indonesia Mendukung Pencapaian Netralitas Iklim Dunia - Menteri Siti Nurbaya

Pengelolaan Hutan Indonesia Mendukung Pencapaian Netralitas Iklim Dunia Menteri Siti Nurbaya NERACA Roma - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr.…