Disperindag Kuningan Batasi Premium Bagi Pengecer

NERACA

Kuningan – Akibat adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Premium, sejumlah pengecer dan pelaku industri di Kabupaten Kuningan mengeluh dan kesulitan untuk memproduksi karena harus ada izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi Neraca, Selasa (9/8), Pembatasan tersebut telah berlaku sejak Jumat (5/8). Dimana, pengecer hanya dibatasi membeli premium sebanyak 30 liter perhari. Sedangkan sebelumnya, pengecer dibebaskan bahkan ada yang sampai memborong premium, sehingga dampaknya Premium bersubsidi di Kuningan sempat mengalami kelangkaan karena dikhawatirkan ada oknum yang menimbun.

“Seharusnya SPBU tidak boleh menjual Premium bersubisidi, kalau Pertamax si silakan aja. Tetapi, Kami juga dilema, karena pengecer Premium mengeluh dan sebagai penghasilan mereka, untuk itu langkah yang Kami tempuh yaitu dengan membatasinya. Kami khawatir jika tidak dibatasi, Premium semakin sulit didapat, apalagi menjelang Idul Fitri,” ujar Kepala Disperindag, Nana Sudiana.

Sebelumnya, Disperindag melakukan uji coba dengan memberikan surat perintah kepada SPBU untuk tidak menjual premium kepada pengecer. Akan tetapi, timbul reaksi keras dari para pengecer dan sempat menyerbu SPBU, bahkan ada yang memborong dengan paksa. Atas dasar itu, menurut Nana, pihaknya memutuskan untuk membatasinya.

“Ini juga masih uji coba hingga satu bulan kedepan. Nanti Kita akan evaluasi lagi, dan mudah-mudahan dengan pembatasan ini tidak akan timbul reaksi, karena jika tetap dibebaskan maka premium bersubsidi di SPBU akan semakin sulit didapat,” tambahnya.

Rupanya keputusan pembatasan premium dari Disperindag Kuningan tersebut dirasakan pula oleh pelaku industri. Pasalnya mereka juga ikut kena dampak dan ditolak SPBU saat membeli premium maupun solar. Sementara produksi harus terus berjalan, dan akibatnya selama beberapa hari, sejumlah pelaku industri kecil tidak bisa beroperasi.

Seperti yang dituturkan Ujang, salah seorang pelaku industri pabrik heuleur, saat mendatangi Disperindag pada Selasa (9/8). Dia mengaku pabriknya tidak bisa beroperasi karena saat membeli solar ke SPBU ditolaknya, sedangkan kebutuhan solar yang dibutuhkan industrinya lebih dari 30 liter perhari.

“Saya sekarang jadi harus mengurus surat izin membeli premium ke SPBU dari Disperindag. Sedangkan sebelumnya, untuk industri tidak ada izin. Berapapun belinya, dilayani, karena itu untuk produksi, biasanya SPBU melayani. Tapi sekarang malah susah, harus pake ijin segala, ribet,” tutur Ujang sambil menggerutu.

BERITA TERKAIT

Pelabuhan Gili Mas akan Membawa Dampak Bagi Wisata Lombok

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid yakin Terminal Gili Mas yang sedang dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III akan menjadi…

BATA Bagi Dividen Interim Rp 8,71 Persaham

PT Sepatu Bata Tbk (BATA) akan membagikan dividen interim untuk tahu buku 2018 sejumlah Rp 8,71 per saham atau semuanya…

Gubernur Emil Lantik Acep-Edo Jadi Bupati Kuningan

Gubernur Emil Lantik Acep-Edo Jadi Bupati Kuningan NERACA Kuningan - Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil meminta kepada Bupati Kuningan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Presiden : Keragaman Budaya dan Pancasila Adalah Identitas Bangsa Indonesia

Presiden : Keragaman Budaya dan Pancasila Adalah Identitas Bangsa Indonesia NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan untuk menjaga budaya…

Catat Kinerja Ciamik, Saham SILO Terus Naik

Catat Kinerja Ciamik, Saham SILO Terus Naik NERACA Jakarta - Pemegang saham PT Siloam International Hospitals, Tbk , dengan kode…

Jamkrindo Syariah Jalin Kerjasama Dengan PT NTB Syariah

Jamkrindo Syariah Jalin Kerjasama Dengan PT NTB Syariah  NERACA Jakarta – PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan lima jenis kerjasama dengan…