Sukabumi - Ribuan warga Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan kelangkaan elpiji di daerah tersebut. Warga terancam tidak bisa menggunakan kompor gas untuk keperluan memasak. Pasalnya, pasokan elpiji di wilayah itu terhenti semenjak beberapa hari terakhir ini.

Menurut keterangan para pemilik outlet penjualan elpiji ukuran tiga kilogram, pangkalan yang menyuplay epiji ke daerah itu hanya mengisi tiga tabung per outlet. " rata-rata outlet kebagian tiga tabung. Kalau pun semua outlet yang ada di isi, tidak akan memenuhi kebutuhan," ungkap Sabaruddin, seorang pemilik warung penjualan elpiji kepada Neraca Kamis (15/5).

Hal senada diungkapkan Ny. Davi. Menurutnya, pihak pangkalan enggan memberikan tambahan kuota terhadap outlet. "Sebagai penjual gas, saya sudah meminta tambahan kuota. Namun, pihak pangkalan tak menggubrisnya, ujar wanita setengah baya itu.

Bahkan, kata dia, dengan adanya regulasi kontrak antara agen ke pangkalan dan pangkalan ke agen, sangat merugikan konsumen. "Sebaiknya outlet tidak berhubungan dengan pangkalan. Hal ini untuk mendukung ketersediaan barang, dan tidak terjadinya permainan harga, tandas dia.

Ia menduga, adanya pematokan tiga tabung oleh pangkalan terhadap outlet, sebagai bentuk permainan pangkalan untuk meraup keuntungan lebih besar. "Sangat tidak logika sistem peredaran barang yang dilakukan oleh pangkalan," pandang dia.

Pantauan Neraca, outlet penjual gas elpiji ukuran tiga kilogram di wilayah Desa Mangkalaya berjumlah 110 warung. Sementara pangkalan yang menyuplai gas elpiji ke seluruh outlet itu sebanyak dua pangkalan. Apabila dihitungkan antara jumlah outlet dan kuota oulet, maka total gas elpiji yang masuk sebanyak 330 tabung per pekan.

Jumlah penduduk rumah tangga di daerah tersebut, sebanyak 1.500 rumah tangga berdasarkan data Desa Mangkalaya. Artinya, jumlah elpiji yang masuk ke wilayah tersebut sangat tidak sebanding dan terdapat kekurangan sebanyak 1.170 tabung.

Sedangkan berdasarkan data yang diterima Neraca, dua pangkalan tersebut memiliki masing-masing kuota 175 tabung per pekan atau sekitar 700 per pangkalan atau 1.400 tabung untuk dua pangkalan. Angka ini pun masih memiliki kekurangan sekitar 100 tabung.

Sementara pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag Kabupaten Sukabumi, yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan barang beredar dan tata niaga, seolah tidak peduli akan kelangkaan elpiji di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi.

Ironisnya, antar bidang yang memiliki keterkaitan penanganan barang dan jasa, terihat kurang koordinasi. Hal itu terlihat tidak adanya keinginan bersama melakukan pengawasan. Sehingga ketka salah satu bidang menemukan kejagalan di lapangan, bidang yang lainnya seolah diam.

Pengamat ekonomi lokal yang juga ketua LSM Jaringan Masyarakat Bersatu (Jambe) Bambang Rudiyanto,  saat dihubungi Neraca mengatakan, regulasi elpiji sudah tumpang tindih dan lemahnya sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Daerah. " Maaf, kalau saya melihat, di Diskoperindag tidak memiliki SDM yang baik untuk melaksanakan tugas pengawasan barang beredar. Demikian pula di Dinas Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral," pandang dia.

Hal ini terjadi, kata Bambang, karena Pemda, asal menempatkan pejabat, tanpa pernah melakukan kajian ketika hendak mendudukkan seseorang.  "Seharusnya sebelum menempatkan pejabat di suatu lembaga, badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan jeli menempatkan personal. Gak mungkin mantra kesehatan bisa memahami secara penuh arti pengawasan barang beredar apalagi tidak pernah mengikuti pendidikan pengawasan,” kritik Bambang.

Kalau terjadi kelangkaan gas, tandas dia, wajar Pemda melalui aparaturnya lamban menangani. "Saya sering memperhatikan antara Diskoperindag dan Dinas ESDM, sangat jarang melakukan koordinasi. Ini sungguh ironis. Dua lembaga ini telah mempermainkan hak rakyat," kata Bambang.

Sebelumnya, Bidang Perlindungan Konsumen melalui Kepala Seksi Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH), R. Irawan mengatakan, pihaknya banyak menemukan pengiriman elpiji dari agen ke pangkalan yang tidak terikat kontrak.