KSP Ilegal Semakin Marak di Sukabumi

Sukabumi - Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se Kabupaten Sukabumi meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi, guna menertibkan kehadiran pelaku Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Illegal. Kehadiran KSP ilegal ini, ditenggarai merugikan bukan menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) akibatnya jauhnya perbankan dari pelaku usaha.

Ketua LSM Kompor , Hermansyah Ar kepadA Neraca, Kamis (4/8) membeberkan, pelaku KSP ilegal itu kbanyakan berasal dari wilayah Kota Sukabumi dan luar Sukabumi. Mereka dalam melaksanakan prakteknya mendatangi para plaku UKM menjajakan uang pinjaman, " KSP liar ini menjadi primadona karena pelaku UKM masih jauh dari jangkauan pihak perbankan" terang dia.

Akibat KSP ilegal ini, Pemda Kabupaten Sukabumi, bukan hanya dirugian dari segi moral. tetapi dari segi pendapatan daerah pun terjadi. dimana para pe;laku KSP ilegal ini tidak membayar pajak. Selain KSP ilegal, kata dia, di wilayah Kabupaten Sukabumi, terdapat banyak KSP yang tidak memiliki anggota,.

"Kebanyakan mereka melakukan praktek perbankan dengan cara meminjamkan uang dengan bunga mencapai 20 persen. Bahkan ironisnya, administrasinya sangat besar mencapai 10 persen," papar mantan Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Sukabumi ini.

Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Perindustrian danPerdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sukabumi, Husni ketika dimintai tanggapannya terhadap maraknya KSP ilegal dan bayaknya KSP yang tidak memiliki anggota, menyatakan sudah mendapat informai itu beberapa waktu lalu. Pihaknya kini sednag melakukan pengintaian terhadap pelaku KSP illegal itu,

" Bidang Koperasi tidak memiliki wewenang menertibkan. Kami hanya bisa melakukan pembinaan bekerjasama dengan Dekopinda. Namun kalau nanti kita temukan ada KSP dari luar wilayah Kabupaten Sukabumi beroperasi, kami akan meminta Satpol PP menertibkannya" terang Husni.

Sementara itu sejumlah pelaku UKM di Kab. Sukabumi yang dihubungi mengaku, keberadaan KSP illegal atau liar itu menurut mereka memang patut dibenahi. Secara materi, nasabah ketika hendak meminjam atau sudah meminjam kredit, maka suku bunganya tinggi. Managemen fee juga sangat tinggi hampir 10 persen dari jumlah pagu kredit yang di minta.

Namun di lain pihak, ujar Margana seorang pelaku UKM, jika dari sisi administrasi meminjam uang kepada mereka jauh lebih mudah. Anggunan bisa dimusyawarahkan dan pencairan uangnya pun relative cepat. Beda dengan di perbankan yang masih jelimet.

“Hanya memang dalam soal penagihan, kadang tidak manusiawi. Tak ada toleransi. Kalau perlu mereka membawa debt kolektor yang cukup sadis,” ungkap Margana yang mengaku dulu terpaksa meminjam uang ke KSP illegal itu karena terdesak kebutuhan modal kerja (capex).

BERITA TERKAIT

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

BAZ Kota Sukabumi Kerjasama Dengan BRI - Walikota Akan Keluarkan Perwal Kewajiban ASN Bayar Zakat Melalui BAZ

BAZ Kota Sukabumi Kerjasama Dengan BRI Walikota Akan Keluarkan Perwal Kewajiban ASN Bayar Zakat Melalui BAZ NERACA Sukabumi - Demi…

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki - Walikota Sukabumi

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki Walikota Sukabumi NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menandaskan, hasil…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia NERACA Jakarta - Jagad media sosial, khususnya Twitter, pada Sabtu (16/2), dikejutkan dengan munculnya…

TKN: Karakter Jokowi Dibutuhkan Untuk Memimpin Indonesia

TKN: Karakter Jokowi Dibutuhkan Untuk Memimpin Indonesia NERACA Jakarta - Debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu (17/2) malam siap digelar.…

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…