Cirebon – Keberadaan proyek ppengembangan kawasan pemukiman Kementrian Pekerjaan Umum Cipta Kareeya di Kab. Cirebon senilai Rp 3,7 miliar, hingga kini belum diperoleh titik terang. Terutama menyangkut tudingan tentang proyek itu sendiri dan njuga kaitannya dengan instansi berwenang di Kab. Cirebon yang merasa tidak diberitahu tentang proyek itu.

 NERACA

Proyek Kementrian Pekerjaan Umum Cipta Karya (KPUCK) Provinsi Jabar  yang berada di Kecamatan Arjawinangun, tepatnya di Desa Junjang dan Arjawinangun, semakin tidak jelas. Ketidak jelasan tersebut, terkait dengan belum diketahuinya posisi Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Cirebon, dalam masalah tekhnis.

 “Disamping itu, hingga saat ini konsultan pengawas dan pelaksana proyek KPUCK, belum juga memberikan data teknis menyangkut RAB dan spek proyek,”ujar  Kepala UPT DCK Arjawinangun, Supratman kepada Harian Ekonomi Neraca, Kamis (4/8) via telepon selulernya.

 Supratman mengatakan, memang dalam waktu dekat ini Kepala DCK Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan berencana akan melaporkan kualiatas proyek tersebut, ke PU Cipta Karya Provinsi Jawa Barat. Pelaporan tersebut didasarkan kepada temuan di lapangan, termasuk material yang digunakan. Namun menurut Supratman, pihaknya masih menunggu kabar Provinsi, tentang posisi DCK dalam proyek tersebut.

 “Saya sebagai kepala UPT memang sudah memberikan laporan, perihal dugaan adanya penyimpangan. Untuk masalah batu saja, sebagian besar mengunakan batu putih. Sedangkan, hasil Lab kekuatan batu putih kan harus diuji terlebih dahulu. Walaupun di lapangan, kami temukan juga batu yang warnanya agak kecoklatan,” kata Supratman.

 Namun menurutnya, pihak DCK, masih menunggu balasan surat dari PU Cipta Karya Provinsi, yang kabarnya akan turun satu atau dua hari lagi. Supratman juga mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan, apakah temuan UPT bermasalah atau tidak, karena harus melalui kajian teknis.

 “Memang kami sudah menemukan indikasi tentang banyaknya batu putih yang dipasang, dan beberapa masalah lainnya. Tapi ini perlu kita buktikan secara tekhnis. Takutnya ada benturan kepentingan. Permasalahannya sederhana, hingga saat ini kami belum diberikan RAB dan spek lengkap tentang proyek itu,” jelas Supratman.

 Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Hanura, Supirman menilai, kalau memang proyek tersebut banyak menggunakan batu putih, diduga ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Namun Supirman mengaku, akan melakukan croos cek ke lapangan, untuk mengetahui permasalah sebenarnya.

 “Saya juga belum tahu tentang masalah ini. Tapi kalau memang banyak menggunakan batu putih, terus kabarnya Pagu anggaran turunnya drastis, bisa saja ada penyimpangan. Nanti saya cek dulu kelapangan,” aku Supirman.

 Seperti diketahui, proyek KPUCK ini ternyata jumlah dananya sebesar Rp. 2,7 milliar dari pagu anggaran yang kabarnya mencapai Rp. 3,7 milliar. Proyeknya sendiri berada di Desa Arjawinangun dan Desa Jungjang Wetan  berupa pembuatan jalan sepanjang kurang lebih 2 kilomter serta lebar 3 meter, plus pembuatan tanggul pada sisi jalan sepanjang 600 meter.

 Disamping itu, ada juga proyek pemasangan paving blok, sepanjang 1200 meter. Proyeknya sendiri dikerjakan oleh PT. Helmi Putra Jaya. Dari papan proyek disebutkan, pekerjaan tersebut merupakan program KPUCK pusat, berupa pengembangan kawasan permukiman Jawa Barat. Proyeknya sendiri berupa penanganan kawasan kumuh. Namun diduga, material yang digunakan terutama batu untuk makadam, tidak sesuai peruntukan.

 Sayangnya, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari Kadis DCK Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan. Ketika ditanya masalah tersebut via sms, Aan hanya menjawab sedang mengikuti rapat dengan Sekda.

 Begitu pula dari pihak Bawasda Kab. Cirebon dan Kejaksaan Negeri Cirebon, diperoleh keterangan belum ada yang melakukan pengecekan terkait kasus dugaan penyelewengan proyek tersebut. Apakah proyek ini memang mestrius atau ujung-ujungnya banyak yang terkait dalam pelaksanaannya?.