Boros Energi Jadi Beban Defisit

Beban defisit perdagangan Indonesia yang disebabkan oleh impor BBM yang masih tinggi hingga saat ini, tampaknya sulit diredam dalam jangka pendek. Pasalnya, konsumsi BBM khususnya di kota-kota besar di negeri ini kian tinggi belakangan ini. Ini disebabkan banyak mobil pribadi hanya berpenumpang satu atau dua orang. Bahkan, kalau anak-anak sudah bekerja, mereka pun memakai mobil pribadi ke kantor.

Bayangkan saja, bila di Jakarta setiap hari sebuah mobil rata-rata menghabiskan 10 liter BBM per hari, setiap hari 3,2 juta mobil tentu menghabiskan 32.000 kiloliter BBM. Jumlah ini belum termasuk BBM untuk sepeda motor yang jumlahnya 8,2 juta unit.

Selain berkontribusi kepada kemacetan di jalan raya, penggunaan mobil pribadi banyak menghabiskan BBM (bahan bakar minyak). Diperkirakan kerugian akibat kemacetan mencapai Rp 65 triliun per tahun. Jelas, Indonesia lebih boros penggunaan BBM-nya ketimbang negara lain di ASEAN, bahkan Eropa, karena jumlah kendaraan pribadi sangat banyak jumlahnya di ibu kota ini.

Dibandingkan kota-kota di ASEAN, misalnya, Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Manila, sudah sejak lama mereka mengoperasikan angkutan massal (mass rapid transportation-MRT) sebagai transportasi umum, tingkat penyerapan BBM mobil pribadi di negeri jiran itu lebih rendah.

Jadi, keberadaan MRT yang nyaman mendorong pemakai mobil pribadi meninggalkan kendaraannya di rumah atau stasiun. Di Kuala Lumpur, misalnya, stasiun MRT di sepanjang jalur angkutan massal itu dipenuhi mobil yang diparkir pemiliknya. Dari rumah mereka mengendarai mobil pribadi ke stasiun terdekat, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan MRT.

Seperti iketahui, pada 2011 sebesar 34,27% BBM bersubsidi (premium dan solar) digunakan untuk transportasi darat dikonsumsi kendaraan pribadi. Sebanyak 24,7% dikonsumsi kendaraan roda dua. Sekitar 13,84% dikonsumsikan angkutan barang; 12,87% dikonsumsi bus, dan 9,82 % dikonsumsi kendaraan umum.

Sementara itu, kebutuhan energi untuk transportasi ke depan meningkat secara signifikan. Pada 2015 diproyeksikan 338 juta BOE (barrel oil equivalent) atau 34,7% dari total kebutuhan energi nasional. Angka berpotensi naik lagi mencapai 530 juta BOE atau 30,81% dari total kebutuhan energi nasional. Kenaikan konsumsi impor BBM ini dipastikan akan memperlebar angka defisit neraca perdagangan Indonesia, yang pada akhir 2013 mencapai US$4,06 miliar.

Terkait dengan sidang anggota ke-12 Dewan Energi Nasional (DEN) yang berlangsung pekan ini, para pihak menyepakati dukungan sektor perhubungan dalam menurunkan konsumsi energi (khususnya BBM). Dukungan ini melalui penetapan pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya di bidang hemat energi dan melaksanakan diversifikasi atau penganekaragaman sumber energi.

Bahkan anggota DEN Mukhtasor mengakui, sektor perhubungan cukup memanfaatkan energi dalam komposisi yang sangat signifikan, di samping sektor rumah tangga dan industri. Karena itu, usaha efisiensi energi, penggunaan moda transportasi massal, dan penganekaragaman jenis energi di sektor transportasi perlu terus digalakkan.

Apabila menyimak sejumlah rekomendasi ahli transportasi perkotaan, beberapa kota di Indonesia seharusnya memiliki angkutan massal. Sebab, bila tetap mengandalkan angkutan umum yang ada sekarang adalah hal yang mustahil mengharapkan banyak orang yang meninggalkan mobil pribadi di rumah. Itu karena angkutan umum yang ada tidak nyaman dan tidak pula aman. ujarnya. Ini tantangan Kementerian Perhubungan ke depan untuk menyiapkan transportasi massal yang mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat kita.

BERITA TERKAIT

Hingga Januari, Defisit APBN 2018 Rp37,1 triliun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp101,4 triliun atau…

Campina Bayar Utang Rp 269,63 Miliar - Pangkas Beban Utang

NERACA Jakarta – Guna memudahkan langkah ekspansi bisnisnya, PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) terus memangkas beban utang dengan…

Infrastruktur Gas untuk Kemandirian Energi Nasional

  NERACA Jakarta - Pembangunan infrastruktur gas yang memadai ke seluruh daerah di Indonesia dengan didukung alokasi anggaran yang mencukupi…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Korupsi Hambat Investasi

Reformasi birokrasi yang digulirkan sejak pemerintahan masa lalu hingga saat ini, ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku…

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…

Hapuskan PSO KRL!

Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap pemberian subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation-PSO) untuk KRL Jabodetabek bisa dikurangi.…