NERACA

Jakarta – Badan Standarisasi Nasional (BSN) meningkatkan standarisasi untuk sistem pipa air, keran dan sitem pengolahan air lainnya dari hulu hingga hilir. Hal ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya ini sebaik-baiknya, juga mengatur sistem distribusi air.

"Secara umum kondisi plumbing di Indonesia masih jauh tertinggal. Walaupun tertinggal puluhan tahun. Saya pikir kita harus mulai. Apalagi  ketersediaan air yang layak untuk konsumsi ini menjadi masalah penting, terutama menyangkut mutu dan penyediaan air itu sendiri," kata Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya di acara World Plumbing Day Event di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, seperti tertuang dalam keterangan resminya, Kamis.

Namun kendati ketersediaan air yang layak untuk dikonsumsi sangat penting mengingat sifatnya yang makin terbatas. Saat ini di Indonesia  yang sudah menerapkan standarisasi sistem tersebut sangat minim. Itu pun masih mencakup kalangan perkantoran dan gedung-gedung bertingkat. "Jadi baru 10%-20%, itu sangat kecil sekali," jelasnya.

Bambang menambahkan, penerapan standardisasi ini sangatlah penting. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan (safety) dan mengurangi potensi water losses atau pembuangan sumber daya air secara sia-sia.

"Selama ini, kita seringkali melihat pipa itu pecah di jalan. Nah dengan menerapkan sistem plumbing, kita berusaha meminimalisir kejadian tersebut, dengan demikian kualitas air yang dikonsumsi masyarakat semakin meningkat," ujar Bambang.

Adopsi Standar Dunia

Dalam hal menerapkan sistem standarisasi sistem plumbing ini, BSN mengadopsi Uniform Plumbing Code (UPC) dari The International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) Asosiasi plumbing asal Amerika Serikat.

“Standar UPC dari IAPMO kita pilih, karena standar ini telah mendunia. Dengan demikian, nantinya sistem plumbing yang ada di Indonesia tak hanya berstandar Indonesia, melainkan internasional," ungkap Bambang.

Deputi Penelitian Kerjasama Standarisasi BSN Kukuh S Achmad mengatakan selama ini Indonesia telah memiliki SNI 03.6481-2000 tentang ‘sistem plumbing’ dan SNI 03.7065-2005 tentang ‘Tata Cara perencanaan sistem Plumbing’. Namun demikian, regulasi di Indonesia yang mengatur tentang penerapan dua SNI tersebut belum ada. Yang sudah diatur dalam bentuk regulasi hanya pipa pemasangan untuk instalasi air minum milik PDAM. Artinya, SNI sistem pemipaan (plumbing) sejauh ini masih bersifat sukarela. Belum jadi SNI wajib.

“Kedepan, melihat situasi yang telah berkembang, BSN ingin menyatukan dua SNI tersebut menjadi SNI sistem Plumbing. Sekarang masih dalam proses. Mudah-mudahan awal tahun 2015 selesai,” jelas Kukuh.  

Dengan telah ditingkatkan statusnya menjadi SNI wajib, Bambang menjelaskan, penerapan standar sistem pemipaan diharapkan dapat menekan kebocoran pada pipa air milik PDAM yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Selain itu, status SNI wajib dianggap bisa mendorong para perusahaan pengembang (developer) agar mau menerapkan pipa yang sesuai standar pada setiap pembangunan proyek yang dilakukannya.

“Penerapan standar pemipaan di banyak negara pada umumnya memang masih berlaku sukarela. Namun bila melihat manfaatnya yang makin mendesak, kami cenderung menginginkan SNI Wajib diberlakukan pada sistem pemipaan,” tandasnya. 

Sekedar informasi, sebelumnya BSN telah memperbarui perjanjian kerja samanya dengan (IAPMO) terkait penguatan kerja sama dalam berbagai lini antara kedua pihak guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap standar sektor konstruksi dan bangunan sistem pemipaan (plumbing system). Kerjasama tersebut ditujukan untuk mengembangkan Uniform Plumbing Coode (UPC) di Indonesia dengan beberapa penyesuaian mengikuti kondisi iklim di Indonesia.