Izin Produksi Mobil Murah Datsun Segera Terbit

Rabu, 12/03/2014

NERACA

Jakarta - Hingga saat ini, Nissan Motor Indonesia yang akan memproduksi mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) dengan merk Datsun belum juga mendapatkan izin produksi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Hal ini menyebabkan produsen kendaraan roda empat sementara hanya bisa menjadi penonton saat kompetitornya sudah mulai menjual bahkan mengekspor LCGC produksinya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan sebenarnya tidak ada masalah yang serius terkait belum keluarnya izin produksi bagi Datsun. "Karena disitu tidak terjadi masalah yang serius. Tidak ada kendala apa-apa, matter of time saja," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/3).

Dia mengatakan, pihaknya memang masih memproses soal perizinan bagi Datsun. Namun dalam waktu dekat diharapkan izin tersebut sudah bisa dikeluarkan agar produsen mobil asal Jepang ini bisa segera memproduksi produk mobil murahnya yaitu Datsun Go. "Saya kira prosesnya sedang dilakukan. Saya kira bulan ini (izinya bisa keluar," katanya.

Sebelumnya, pada akhir tahun lalu Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Dharmadi mengatakan bahwa belum dikeluarkannya sertifikasi LCGC bagi Datsun lantaran produsen mobil tersebut belum merampungkan pembangunan pabriknya.

Sementara itu, General Manager Marketing and Communication Strategy PT Nissan Motor Indonesia (NMI) Indriani Hadiwidjaja menargetkan paling lambat pada April tahun ini Datsun telah mengantongi izin produksi mobil murah tersebut.

Disisi lain, mobil murah dan ramah lingkungan Honda Brio Satya beberapa waktu lalu juga masih terkendala perizinan. Mobil murah pesaing Daihatsu Ayla dan Toyota Agya ini belum mendapatkan izin produksi dari pemerintah.

Meski belum dapat lampu hijau dari pemerintah, PT Honda Prospect Motor (HPM) sudah mulai menjual mobil tersebut. Data terakhir pesanan mobil ini sudah mencapai 2.000 unit. Bagaimana tanggapan PT HPM.

"Kan ikuti yang lain saja, dari tahun lalu sudah buka juga. Cuma memang kita belum bisa menjual dan kirim ke konsumen, tentunya sebelum dapat sertifikasi dari pemerintah," kata Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy.

Menurut Jonfis, proses produksi massal mobil tersebut belum mulai. Sementara inden Brio Satya di IIMS sifatnya hanya booking fee dan mendata seberapa besar antusiasme konsumen pada mobil Brio Satya. HPM baru akan produksi massal Brio Satya setelah mendapat izin resmi dari pemerintah. "Dari awal kita kan bicaranya begitu (booking fee) karena proses belum selesai. Produksi saja belum," ucap Jonfis.

Jonfis mengatakan PT HPM besar kemungkinan baru akan kirim Brio Satya ke konsumen setelah mendapat izin produksi dalam beberapa waktu ke depan. HPM seperti prediksi Jonfis, akan mulai kirim mobil ke tangan konsumen pada November 2013. Untuk sementara ini PT HPM masih sabar menunggu giliran sertifikasi mobil murahnya di Tanah Air."Kira-kira November, tunggu giliran," tukas Jonfis.

Brio Satya menggunakan mesin i-VTEC SOHC 1.2 liter 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 88 PS dan torsi 11.1 Kg.m pada putaran mesin 4.500 yang merupakan terbesar di kelasnya. Mobil tersebut terdiri dari 3 tipe yakni tipe A dijual Rp 106 juta, S dijual Rp 111 juta dan E yang dibanderol Rp 117 juta.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan 4 syarat agar pabrikan mobil berhak mengikuti program LCGC. Syarat pertama, setiap Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) wajib memberikan hasil uji konsumsi bahan bakar, uji ketentuan teknis, bukti visual penggunaan tambahan merek Indonesia, termasuk model dan logo yang mencerminkan Indonesia.

Kedua, setiap perusahaan wajib memberikan data dan bukti realisasi investasi, manufaktur motor penggerak (mesin), transmisi, dan axle, termasuk rencana menggunakan komponen lain dari pasokan lokal.

Ketiga, pemberian surat pernyataan bermaterai berisi harga jual produk LCGC ke konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat, seluruh ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan sebelumnya wajib lolos verifikasi oleh lembaga independen Surveyor.