Pemerintah Siapkan Aturan Relaksasi Bea Keluar

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerintah sedang menyiapkan aturan baru terkait relaksasi pengenaan bea keluar bagi perusahaan mineral tambang yang berkomitmen untuk melakukan hilirisasi dan membangun smelter. "Besaran persisnya sedang dirumuskan tim bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM," katanya di Jakarta, Selasa (4/3).

Bambang menjelaskan relaksasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar ini, akan berlaku bagi perusahaan mineral tambang yang terbukti berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan.

"Periode (relaksasi)-nya sampai dengan 2017 dan berlaku bagi semua jenis bahan mineral tambang yang belum dilakukan pemurnian," katanya.

Bambang mengatakan perusahaan mineral tambang bisa mendapatkan kemudahan terkait ekspor bahan mineral dan bea keluar ini, apabila dapat memberikan bukti untuk membangun pabrik pemurnian.

"Karena ada kesungguhan untuk membangun smelter, yang dapat terlihat dari studi kelayakan yang jelas beserta jaminan kesungguhannya," katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif bea keluar bagi bahan mineral tambang mulai 20 persen atau 25 persen sampai 60 persen secara berkala tiap semester hingga 31 Desember 2016.

Kenaikan tarif bea keluar tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pelaku usaha segera melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dengan membangun smelter, sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009.

Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif secara berkala tersebut dapat menjadi instrumen untuk memantau perkembangan pembangunan smelter secara periodik dan berkelanjutan.

Selain itu, dengan adanya keinginan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian bahan mineral di dalam negeri, maka diharapkan tercipta nilai tambah industri yang lebih tinggi dan bermanfaat. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

Pemerintah akan Bentuk BP Tapera

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyiapkan panitia seleksi untuk pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pulihkan Penyaluran Kredit, BI Andalkan Makroprudensial

      NERACA   Jakarta - Pelonggaran kebijakan makroprudensial pada 2018 menjadi tumpuan untuk memulihkan penyaluran kredit perbankan yang…

Luncurkan G-Pro, Asuransi Generali Gaet BTN

      NERACA   Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

BNI Siapkan Corporate Card untuk Kemenkeu

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan BNI Corporate Card yang…