Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berbasis Iptek

BPSDM KP Gelar Rapat Kerja Teknis 2014

Rabu, 05/03/2014

NERACA

Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) sebagai salah satu unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertugas melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan, melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan (Diklatluh), merasa perlu untuk menetapkan arah dan kebijakan pengembangan SDM kelautan dan perikanan dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 sektor kelautan dan perikanan.

Kepala BPSDM KP, Suseno Sukoyono mengatakan mengenai isu pengembangan SDM kelautan dan perikanan, antara lain peluang pengembangan jangkauan pelayanan Diklatluh, peluang peningkatan kompetensi, sertifikasi kompetensi 30% dari populasi, peluang mengembangkan kelompok mandiri (10% dari populasi kelompok yang disuluh), serta peluang pengembangan SDM kelautan. Hal tersebut diwujudkan melalui sarana prasarana Diklatluh, dengan pendekatan teaching factory di 15 satuan pendidikan dan 6 unit balai pelatihan, 1 instalasi pelatihan, dan 351 Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP); akses pendidikan anak pelaku utama sebesar 40% dari peserta didik, bantuan biaya pendidikan untuk 200 siswa di 43 SMK Kelautan dan Perikanan dan 200 mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; pelatihan masyarakat tahun 2015-2019 sebanyak 115.000 orang; jumlah asesor kompetensi sebanyak 364 orang dengan 2 master assessor; penetapan 28 Tempat Uji Kompetensi (TUK); Materi Uji Kompetensi (MUK) sebanyak 115 MUK serta me-review 41 MUK; Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kelautan dan Perikanan sebanyak 13 unit dan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) sebanyak 15 unit; Kampus Konservasi Wakatobi dan pengembangan program keahlian kelautan; jumlah kelompok yang disuluh tahun 2015–2019 sebanyak 100.000 kelompok (1.000.000 orang); penyuluh swasta tahun 2015–2019 sebanyak 500 penyuluh; peningkatan kapasitas kelompok menjadi penyuluh swadaya dari 6.900 menjadi 10.000 penyuluh; serta peningkatan kelas kelompok mandiri 2015–2019 : 50.000 kelompok (500.000 orang).

Lebih lanjut Suseno mengatakan, kebijakan dan arah strategi BPSDM KP berbasis IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), terdiri dari Bidang Pendidikan (meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kemampuan IPTEK terkait dengan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan); Bidang Pelatihan (meningkatkan akses masyarakat terhadap pelatihan terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi kebutuhan serta meningkatkan kompetensi masyarakat melalui transfer IPTEK bidang Kelautan dan Perikanan); serta Bidang Penyuluhan (meningkatkan kualitas penyuluhan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta meningkatkan kelas kelompok melalui pendampingan berbasis teknologi terekomendasi).

“Melalui Rakernis BPSDM KP 2014 diharapkan proses perencanaan hingga implementasi program dan kegiatan pengembangan SDM kelautan dan perikanan dapat berjalan efektif dan terpadu yang didukung oleh seluruh masyarakat, swasta, pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya. Diharapkan pula output yang diinginkan dapat tercapai, yang terdiri dari capaian kinerja program dan kegiatan TA. 2013; terkumpulnya data dan informasi dukungan program prioritas nasional: MP3EI, MP3KI, PKN, Minapolitan, Industrialisasi, ARG dll; serta tersediannya data Target dan Anggaran dalam rangka pengembangan SDM KP dalam RPJMN 2015–2019,” jelas dia saat pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BPSDM KP 2014, 4-6 Maret 2014, di Hotel Papandayan Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/3).

Dia pun mengatakan penyelenggaraan Rakernis BPSDM KP 2014 merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan langkah-langkah strategis dalam menentukan kebijakan pelaksanaan program atau kegiatan di tahun 2014 dan menyaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder serta persiapan penyusunan rancangan program pengembangan SDM kelautan dan perikanan dalam RPJMN pembangunan kelautan dan perikanan tersebut.

“Kegiatan ini bertujuan sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2013 meliputi capaian target, capaian kerja sama/kemitraan dengan stakeholder terkait, dukungan prioritas KKP (Minapolitan dan Industrialisasi KP dengan konsep blue economy) dan kegiatan prioritas nasional (MP3EI, MP3KI, UP4B dll); pemantapan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2014; serta rancangan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 berupa rencana kerja dan kebutuhan anggaran dalam mendukung RPJMN III,” ungkap Suseno.

“Output yang diinginkan terdiri dari capaian kinerja program dan kegiatan TA 2013; terkumpulnya data dan informasi dukungan program prioritas nasional: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan program perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (PKN), Minapolitan, Industrialisasi, pengarusutamaan Gender (PUG), serta tersedianya data Target dan Anggaran dalam rangka pengembangan SDM KP dalam RPJMN 2015-2019,” tambah dia.