Efisiensi Birokrasi

Senin, 01/08/2011

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Belakangan ini isu tentang besarnya alokasi belanja pegawai dalam postur APBN dan APBD membuat banyak kalangan mengkritisi efektivitas dari sistem kepegawaian dalam tubuh pemerintah. Dari total anggaran APBN yang berjumlah Rp. 1.229,6 triliun, diantaranya 92% diperuntukkan belanja mengikat seperti dana transfer ke daerah sebesar Rp 393 triliun, bayar bunga dan utang pokok Rp. 115 triliun, alokasi dana subsidi berjumlah Rp 118 triliun, dana bantuan sosial Rp 63 triliun dan alokasi dana pendidikan Rp 240 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty menyampaikan dalam sebuah kesempatan bahwa dana transfer ke daerah berjumlah Rp 393 triliun ditambah dengan pos belanja lain yang dinikmati seluruh rakyat Indonesia, maka total anggaran belanja negara ke daerah berjumlah 70%. Sayangnya, banyak daerah yang menggunakan sebagian besar untuk bayar gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD).

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pun menyatakan pada anggaran 2011 terdapat 124 daerah yang belanja pegawainya di atas 60%. Bahkan terdapat 7 daerah tingkat II yang memiliki beban belanja pegawai di atas 70%. Juga terungkap secara nasional, terdapat peningkatan alokasi beban anggaran belanja pegawai dimana tahun 2007 rata-rata belanja pegawai sebesar 44% meningkat menjadi rata-rata 55% di tahun 2010. Sementara belanja modal mengalamai penurunan dari rata-rata 24% di tahun 2007 menjadi rata-rata 15% pada tahun lalu.

Namun sayangnya, peningkatan alokasi beban belanja pegawai tidak disertai dengan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh PNS/D ke masyarakat. Bahkan menurut World Economi Forum, permasalahan dan tantangan terbesar ‘Doing Business’ di Indonesia adalah ‘ketidakefisienan birokrasi’ dan ‘korupsi’. Sungguh ironis ketika laju pertumbuhan alokasi anggaran untuk belanja pegawai jauh lebih tinggi dibandingkan laju kinerja sistem birokrasi pemerintah. Tidaklah mengherankan apabila persoalan ketiga muncul yaitu ‘ketidakcukupan infrastruktur’ muncul karena alokasi anggaran mengecil dan terserap ke belanja pegawai.

Perlu adanya penataan serius dan menyeluruh dari mulai sistem penerimaan, peningkatan skill dan kualitas, pensiun dini, moratorium penerimaan PNS(D), pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, penataan eselonisasi dll. Reformasi birokrasi perlu segera dilakukan karena menurut Fitra, dalam 2-3 tahun ke depan terdapat 124 daerah akan mengalami kebangkrutan karena besarnya anggaran belanja pegawai.

Persoalan ini sebenarnya tidak hanya dihadapi daerah tetapi pemerintah pusat perlu mengambil kebijakan untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan efektivitas birokrasi. Di tingkat pusat, sejumlah kementerian telah meningkatkan alokasi anggaran seperti di Kementrian Keuangan dimana grade 1 memperoleh renumerasi Rp 46,9 juta. Tentunya hal ini perlu disertai dengan peningkatan kinerja organisasi dalam melayani publik dan masyarakat.

Perbaikan di sisi renumerasi perlu diimbangi dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan ke masyarakat. Dan beban pekerjaan yang bertambah tidak selalu terkait dengan penambahan jumlah PNS(D) tetapi pemanfaatan teknologi yang dapat membantu meningkatkan layanan publik tanpa merekrut tambahan PNS baik di pusat maupun daerah.