Kerjasama Perdagangan Harus Saling Menguntungkan

Ekonomi Bilateral Indonesia-Korea Selatan

Rabu, 26/02/2014

NERACA

Jakarta - Kesepakatan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan atau Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) harus saling menguntungkan, jangan sampai produk mereka (Korea Selatan) yang hanya membanjiri pasar dalam negeri,sehingga produk produk industri nasional terkalahkan.

Untuk itu, Menteri Perindustrian, MS Hidayat meminta investor Korea bersedia membangun pabrik komponen kendaraan di Indonesia. "Ya kita minta paling tidak mereka mau membuat industri komponen otomotif. Sebab kalau tidak diberikan batasan seperti itu, kita akan dibanjiri oleh CBU," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/2).

Lebih lanjut Hidayat menjelaskan, dalam perjanjian bilateral ini pada dasarnya tentang bagaimana kedua negara mampu mendapatkan akses market atau pasar yang lebih baik."Mereka berusaha untuk mendapatkan bea masuk 0% atas sektor-sektor yang mereka ingin masuk. Kita belum mempunyai kemampuan lebih baik dari Korea untuk masuk ke akses pasar negaranya, jadi kita minta persyaratannya invesment yang masuk kesini," tegas dia.

Kerjasama Bilateral

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan kerjasama dengan Iran seiring dengan semakin besarnya potensi bisnis di kedua negara tersebut. Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto menjelaskan dengan diangkatnya sanksi embargo terhadap Iran pada November 2013, maka peluang niaga dan investasi dengan negara itu makin terbuka lebar. “Berkenaan dengan pertemuan ini diharapkan ada pembahasan yang beruijung pada kesempatan kerja sama antara kedua negara,” kata Suryo, belum lama ini.

Ia menjelaskan seringkali hubungan diplomatik yang dilakukan Indonesia tidak dibangun dengan adanya upaya kerja sama untuk mendorong ekonomi antar negara. Padahal, banyak negara yang telah memanfaatkan kesempatan hubungan diplomatiknya dengan saling membangun ekonomi melalui kerja sama di bidang investasi atau pun perdagangan. “Janganlah kita seperti itu. Membina hubungan diplomatik tapi kerja sama di sektor ekonominya tidak dijalankan,” ujar Suryo.

Suryo menambahkan, lemahnya kerja sama di bidang ekonomi dengan Iran lantaran banyaknya persepsi miring yang dihinggapi oleh masing-masing negara. Misalnya saja kecenderungan negara di dunia yang menganggap Iran adalah salah satu negara penghasil senjata nuklir. “Iran pun menganggap Indonesia sendiri tidak memiliki potensi bisnis lantaran pembahasan di media global yang kerap menganggap kita masih belum berkembang,” ujar Suryo.

Penduduk Iran berjumlah hampir 80 juta orang dengan GDP per capita US$15.000 merupakan peluang pasar konsumsi yang baik untuk produk agro, makanan, otomotif, parts, farmasi, teksti, dan produk unggulan Indonesia lainnya twermasuk pariwisata.

Salah satu bentuk kerjasama Indonesia – Iran adalah dengan komitmen Iran yang akan menyediakan pasokan minyak mentah mulai dari 20.000 barel per hari hingga 300.000 barel per hari untuk jangka waktu yang panjang. Komitmen tersebut, sejalan dengan rencana pembangunan kilang minyak (refinary) oleh perusahaan swasta PT Kreasindo Resources Indonesia di Indonesia. Sedangkan perusahaan minyak asal Iran, Nakhle Barani Pardis (NBP) bersepakat memenuhi komitmen tersebut.

Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Komite Iran Rudi Radjab, pasokan minyak mentah yang akan diisi oleh Iran berupa minyak ekstrak berat. “Minyak Iran kan banyak yang ngincar, kita istilahnya booking dulu. Kalau gak kita ikat nanti keburu diambil yang lain,” ucap Rudi.

Rudy yang juga merupakan Presiden Direktur PT Kreasindo Resouces Indonesia mengatakan, kilang akan di bangun di wilayah Banten atau Jawa Barat. Kedua lokasi tersebut dinilai potensial untuk dibangun kilang. Namun, perseroan akan memilih satu wilayah dari kedua alternatif wilayah kilang tersebut.

Namun demikian, faktor pembebasan lahan masih menjadi salah satu pertimbangan utama perseroan. “Opsi lokasinya di Jawa Barat atau Banten. Kedua lokasi itu mempunyai plus minus di mana menyangkut pula ketersediaan pelabuhan, utilitas dan sebagainya. Tapi pembebasan lahan murni akan dilakukan pihak swasta tidak melibatkan pemerintah,” papar Rudy.

Sementara itu, Ketua Kadin Komite Iran Fadel Muhammad mengatakan bahwa Indonesia termasuk terlambat menggarap potensi kerja sama langsung dengan Iran. Ia mengatakan, kerja sama Indonesia dengan Iran selama ini lebih banyak bergantung pada peran negara lain sebagai pihak ketiga. “Selama ini kita terhambat karena harus melalui negara-negara lain. Berbeda dengan Malaysia yang lebih berani melakukan beberapa terobosan untuk membangun jaringan bisnis dengan Iran,” paparnya.