Janji-Janji Kosong Lintas Tour

Sekitar bulan Mei saya dihubungi oleh Telemarketing Lintas Tour, menawarkan kartu member Platinum Lintas Tour dengan janji-janji keanggotan dari Lintas tour selama 10 tahun dan mendapatkan fasilitas voucher dan diskon besar di hotel-hotel ternama di seluruh Indonesia selama menggunaka kartu Visa, karena program ini bekerjasama dengan visa card.

Tapi ternyata diskon dan voucher tersebut hanya bisa digunakan di hotel-hotel tertentu itu pun dengan prosedur yang sulit dan di pingpong kesana kemari.

Janji lainnya adalah sistem pembayaran. Untuk keanggotaannya membayar sebesar Rp 3.4 juta, dapat dicicil flat selama 36 bulan dengan bunga 0%. Ternyata ketika tagihan datang semua janji itu tidak benar, karena ternyata langsung didebet Rp 3.4 juta beserta dengan bunga yang harus saya bayar.

Ketika dikonfirmasi langsung ke Telemarketing Lintas Tour, beliau mengelak dengan alasan itu adalah kesalahan bank. Jadi saya disuruh untuk membayar saja tagihannya.

Janji lainnya adalah kartu tersebut bisa digunakan sebagai kartu diskon di supermarket manapun dengan mendapatkan diskon 20% untuk semua pembelian, yang ternyata tidak berlaku.Tolong pihak Lintas Tour dapat menindak lanjuti permasalah ini.

Amalina, Cimahi

Email: aline_onot@yahoo.com

BERITA TERKAIT

Kemenhub Telah Bangun 278 Lintas Penyeberangan

    NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah membangun 278 lintas penyeberangan hingga 2017. Direktur…

BTN Incar Pertumbuhan DPK - Gelar Tour De Borobudur 2017

    NERACA   Magelang - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN) kembali menggelar BTN Tour de Borobudur…

Pengembangan Industri Batik Dilakukan Secara Berkelanjutan - Sinergi Lintas Sektor

NERACA Jakarta  - Sekretaris Kementerian Perindustrian, Haris Munandar mengatakan kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan budaya batik. Banyak cara…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Percepatan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Visi besar para Founding Father Indonesia terefleksi dalam Pembukaan UUD 1945 alenia…

PMK 165 Bukan Kebijakan "Tax Amnesty"

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 mengenai pelaksanaan UU…

Perubahan dan Pembangunan Papua Tertutupi Isu Negatif

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis (LSISI)   Gejolak permasalahan Papua semakin hari semakin mendapat…