Djoko: Indonesia Butuh Pemimpin Transformatif

Jakarta – Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso mengingatkan bahwa Indonesia sekarang membutuhkan pemimpin transformatif dan tidak cukup hanya dengan  popularitas yang tinggi. "Pemimpin itu bukan hanya punya tingkat popularitas yang tinggi, dia harus memiliki kapasitas dalam memimpin," ujar Djoko saat  saat peluncuran bukunya "Menggagas Indonesia Masa Depan" di  Jakarta, Rabu (19/2).

Djoko menjelaskan pemimpin transformatif adalah sosok pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya terus menerus diikuti semangat memperjuangkan perubahan. Inti perubahan adalah bangkitnya bangsa dari berjuta himpitan, terletak pada eksisnya pemmpin transformatif yang melakukan upaya transformatif.

Menurut dia, pemimpin yang mampu mengubah sisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa dari tidak baik hingga menjadi lebih baik. “Pemimpin seperti ini adalah sosok yang bias mengubah bangsa ke arah yang lebih baik secara terarah, bertahap, dan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Mengutip pakar kepemimpinan John Gregorius Burns, Djoko mengatakan kepemimpinan transformatif merupakan sebuah proses dimana para pemimpin dan pengikutnya saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. “Kesadaran para pengikut dibangkitkan dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai moral seperti kemerdekaan, keadilan dan kemanusiaan, bukan berdasarkan pada emosi seperti kecemburuan, keserakahan dan kebencian,” ujarnya.

Siapapun yang menjadi pemimpin bangsa, menurut Djoko, adalah seorang pemimpin yang harus memiliki ketegasan dalam aturan main yang sudah ditentukan konstitusi. "Pemimpin harus melaksanakan apa yang sudah diamanatkan konstitusi tersebut secara tegas dan konsisten," ujarnya.

Dia mengharapkan pemimpin selanjutnya adalah figur yang berkapasitas dan berkompetensi tinggi didukung rekam jejak kepemimpinan yang jelas. Djoko berharap akan muncul seorang pemimpin yang sanggup membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, mandiri, dan berdikari.

Panglima TNI 2007-2010 itu lebih lanjut mengatakan, masalah bangsa yang makin kompleks dan fenomena kebijakan pemerintahan pusat dan daerah yang tidak sehati dengan aspirasi rakyat, merupakan akibat dari elite kekuasaan yang memupuk habitat kepemimpinan pencitraan.

Sedangkan habitat kepemimpinan transformatif pada kenyataannya belum cukup kat terbangun di republik ini. Perubahan progresif yang diharapkan oleh rakyat masih berada dijalan terjal.  "Berdasarkan semangat dan pengalaman saya sebagai prajurit, saya mencurahkan pengalaman saya melalui buku yang hari ini (Rabu-Red) diluncurkan," katanya.

Tidak hanya itu. Menurut Djoko,  seorang pemimpin juga harus mempunyai komitmen untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Kemudian, pemimpin harus melaksanakan apa yang sudah diamanatkan konstitusi tersebut secara tegas dan konsisten. "Pemimpin itu sebaiknya adalah orang yang selesai dengan dirinya. Setelah itu ia akan siap untuk memimpin bangsa," ujarnya.

Melalui buku ini, Djoko berharap dapat memberikan dorongan bagi lahirnya pemikiran dan paradigma baru tentang kepemimpinan nasional di masa mendatang.

Dengan demikian, menurut dia,  pada nantinya akan muncul seorang pemimpin yang sanggup membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, mandiri dan berdikari.

Djoko berpendapat, bangsa Indonesia ke depan harus dipimpin oleh seorang figur yang berkapasitas dan berkompetensi tinggi serta didukung oleh rekam jejak kepemimpinannya yang jelas. (fba)

BERITA TERKAIT

UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan…

Kementan Gandeng Polri Tingkatkan Ketahanan Pangan

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Polri dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan seperti yang terjadi…

Remotivi: Revisi UU Penyiaran Ancam Kreativitas di Ruang Digital

NERACA Jakarta - Lembaga studi dan pemantauan media Remotivi menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, dapat mengancam…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan…

Kementan Gandeng Polri Tingkatkan Ketahanan Pangan

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Polri dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan seperti yang terjadi…

Remotivi: Revisi UU Penyiaran Ancam Kreativitas di Ruang Digital

NERACA Jakarta - Lembaga studi dan pemantauan media Remotivi menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, dapat mengancam…