Negeri Dikuasai Teknologi Asing

Negeri Dikuasai Teknologi Asing

Oleh Bani Saksono (wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Masih lekat dalam ingatan kita, proyek monorel di Jakarta yang digarap oleh PT Jakarta Monorail yang di-relaunching pada Oktober 32013 lalu. Kini proyek itu mangkrak, Proyek yang dikuasai Grup Ortus itu bakal menggunakan teknologi dari China, yaitu Chongqing. Padahal, sebetulnya ada putra Indonesia yang mampu membuat monorel, yaitu PT Melu Bangun Wiweka dari Bekasi. Kesanggupan memproduksi gerbong monorel juga direpresentasikan oleh PT Indukstri Kereta Api (Inka), Madiun.

Tak mau kalah, Kementerian BUMN di bawah komando Dahlan Iskan pun menyodorkan proyek monorel untuk rute yang lebih visibel, yaitu Bekasi-Cawang dan Cibubur – Cawang – Kuningan melalui konsorsium BUMN antara lain Adhi Karya dan Inka.

Soal teknologi China, bahkan era Wakil Presiden Jusuf Kalla pun juga membeli pesawat angkut penumpang M-60 untuk memperkuat maskapai Merpati Nusantara Airlines (MNA). Padahal Indonesia mampu memproduksi pesawat CN 235 yang berdaya angkut tak jauh berbeda. Pesawat CN 235 bahkan juga dipesan sejumlah negara untuk jenis pesawat militer.

Sedangkan proyek mass rapid transit (MRT) di Jakarta yang mengambil rute Lebak Bulus-Bunderan HI – Kampung Bandan, berbantuan dari Jepang melalui JICA. Artinya, Jepang akan mewajibkan teknologi dan konsultan juga harus dari Jepang. Tidak ada bantuan yang cuma-cuma atau tanpa syarat dari luar negeri.

Bahkan, ketika Unicef, Badan Kebudayaan PBB, membuka kantor perwakilan di Jakarta, banyak perangkatnya tidak menggunakan muatan lokal. Contohnya, berbagai bentuk cindera mata yang dikeluarkan Unicef Jakarta termasuk kartu Lebaran/Idul Fitri, diimpor dari negeri lain.

Padahal, jangankan sekadar kartu nama, teknologi pesawat terbang Indonesia sebetulnya sudah diakui dunia. Prof BJ Habibie sekurang-kurangnya mempunyai lebih dari 46 hak paten atas sejumlah piranti di industri pesawat terbang, baik Airbus di Eropa maiupun Boeing di Amerika Serikat. Setelah tak berkuasa di pemerintahahan, Habibie baru akan memproduksi pesawat angkut R-80, hasil pengembangan N250, yang dikendalikan secara elektronik (fly by wire) pada 2016. Saat ini, di dunia hanya ada tiga jenis pesawat bertipe fly by wire, pertama N250, kedua Airbus A-300 dan ketiga Boeing B-777. Airbus A-300 dibuat saat Habibie duduk menjadi direktur dan executive vice president. Pertanyaannya, kenapa R-80 harus menunggu sampai 2016?

Pada Oktober 2014, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan asosiasi sektor transportasi, seperti Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) bersama event organizer (EO) Reed Panorama Exhibition akan menggelar Pameran Perdagangan dan Industri Transportasi dan Logistik (Indonesia Transport, Supply Chain & Logistic (ITSCL) dan Intralogistic Indoesia (ILI). Pameran ini juga akan dihadiri para pabrikan dari negara asing. []

BERITA TERKAIT

Teknologi Samsung untuk Penggemar Olahraga

  NERACA Jakarta – Masyarakat mulai mengganderungi olahraga. Berbagai macam jenis olahraga pun dilakoni asalkan mengeluarkan keringat. Hadirnya teknologi turut…

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

Sinergitas, Kunci Penting Optimalisasi Teknologi Blockchain di Sektor Riil

Sinergitas, Kunci Penting Optimalisasi Teknologi Blockchain di Sektor Riil NERACA Jakarta - Manfaat dan penerapan teknologi Blockchain di Indonesia menarik…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Tak Mudah Menggapai Freeport

Akuisisi Freeport merupakan sebuah lompatan yang diharapkan nantinya berdampak positif bagi Indonesia secara lebih luas dari sisi pendapatan, pajak, royalti,…

Jangan Hanya Fokus Kejar Saham Freeport

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta Pemerintah Pusat…

Jangan Hanya Fokus Kejar Saham

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta Pemerintah Pusat…