Negeri Dikuasai Teknologi Asing

Negeri Dikuasai Teknologi Asing

Oleh Bani Saksono (wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Masih lekat dalam ingatan kita, proyek monorel di Jakarta yang digarap oleh PT Jakarta Monorail yang di-relaunching pada Oktober 32013 lalu. Kini proyek itu mangkrak, Proyek yang dikuasai Grup Ortus itu bakal menggunakan teknologi dari China, yaitu Chongqing. Padahal, sebetulnya ada putra Indonesia yang mampu membuat monorel, yaitu PT Melu Bangun Wiweka dari Bekasi. Kesanggupan memproduksi gerbong monorel juga direpresentasikan oleh PT Indukstri Kereta Api (Inka), Madiun.

Tak mau kalah, Kementerian BUMN di bawah komando Dahlan Iskan pun menyodorkan proyek monorel untuk rute yang lebih visibel, yaitu Bekasi-Cawang dan Cibubur – Cawang – Kuningan melalui konsorsium BUMN antara lain Adhi Karya dan Inka.

Soal teknologi China, bahkan era Wakil Presiden Jusuf Kalla pun juga membeli pesawat angkut penumpang M-60 untuk memperkuat maskapai Merpati Nusantara Airlines (MNA). Padahal Indonesia mampu memproduksi pesawat CN 235 yang berdaya angkut tak jauh berbeda. Pesawat CN 235 bahkan juga dipesan sejumlah negara untuk jenis pesawat militer.

Sedangkan proyek mass rapid transit (MRT) di Jakarta yang mengambil rute Lebak Bulus-Bunderan HI – Kampung Bandan, berbantuan dari Jepang melalui JICA. Artinya, Jepang akan mewajibkan teknologi dan konsultan juga harus dari Jepang. Tidak ada bantuan yang cuma-cuma atau tanpa syarat dari luar negeri.

Bahkan, ketika Unicef, Badan Kebudayaan PBB, membuka kantor perwakilan di Jakarta, banyak perangkatnya tidak menggunakan muatan lokal. Contohnya, berbagai bentuk cindera mata yang dikeluarkan Unicef Jakarta termasuk kartu Lebaran/Idul Fitri, diimpor dari negeri lain.

Padahal, jangankan sekadar kartu nama, teknologi pesawat terbang Indonesia sebetulnya sudah diakui dunia. Prof BJ Habibie sekurang-kurangnya mempunyai lebih dari 46 hak paten atas sejumlah piranti di industri pesawat terbang, baik Airbus di Eropa maiupun Boeing di Amerika Serikat. Setelah tak berkuasa di pemerintahahan, Habibie baru akan memproduksi pesawat angkut R-80, hasil pengembangan N250, yang dikendalikan secara elektronik (fly by wire) pada 2016. Saat ini, di dunia hanya ada tiga jenis pesawat bertipe fly by wire, pertama N250, kedua Airbus A-300 dan ketiga Boeing B-777. Airbus A-300 dibuat saat Habibie duduk menjadi direktur dan executive vice president. Pertanyaannya, kenapa R-80 harus menunggu sampai 2016?

Pada Oktober 2014, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan asosiasi sektor transportasi, seperti Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) bersama event organizer (EO) Reed Panorama Exhibition akan menggelar Pameran Perdagangan dan Industri Transportasi dan Logistik (Indonesia Transport, Supply Chain & Logistic (ITSCL) dan Intralogistic Indoesia (ILI). Pameran ini juga akan dihadiri para pabrikan dari negara asing. []

BERITA TERKAIT

Dengan Teknologi, Bank UOB Dukung Pengembangan UKM

      NERACA   Jakarta – Untuk meningkatkan daya saing bisnis, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia memandang…

Menteri Dalam Negeri - Pelayanan Publik Pascagempa Tetap Jalan

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Pelayanan Publik Pascagempa Tetap Jalan Palembang - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelayanan publik…

OJK Optimis Kerek Pertumbuhan Investor - Ditunjang Teknologi Finansial

NERACA Jakarta – Di era digital saat ini, layanan investasi di pasar modal tidak bisa luput dari layanan digital dalam…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perlu Kembangkan Instrumen Pembiayaan Bencana

Nanti dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB akan dikumpulkan para ahlinya, supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antardaerah yang bisa masuk dalam…

Simpati Mengalir Dari Pemimpin Dunia

  Jumat (28/9) sore menjadi hari kelabu bagi masyarakat Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah karena wilayah tersebut diguncang gempa berkekuatan…

Korea Beri Bantuan Kemanusiaan US$1 Juta

Pemerintah Republik Korea (Korea Selatan) akan menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar satu juta dolar AS kepada pemerintah Republik Indonesia terkait bencana…