KKP Gelontorkan Bantuan Rp 78,5 Miliar ke Sulteng

Tingkatkan Produksi Perikanan

Selasa, 18/02/2014

NERACA

Kendari – Sejalan dengan langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah terutama taraf pendapatan ekonomi nelayan, KKP kembali memberikan bantuan. Kali ini bantuan tersebut diberikan untuk daerah Kendari Sulawesi Tenggara (Sulteng) sebesar Rp 78,5 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, mengatakan sejauh ini KKP selalu memantau dari pusat daerah-daerah mana saja yang mempunyai potensi besar dari sektor perikanannya untuk terus dibina dan didukung terutama dari segi keuangan. Kendari, kata dia, merupakan daerah yang potensi untuk terus dikembangkan terutama di sektor kelautannya. Maka dari itu pemerintah tertarik dan memberikan bantuan guna pencapaian peningkatan produksi perikanannya.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia kita harus bisa memanfaatkan kekayaan laut, maka dari itu pemerintah konsentrasi memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang punya potensi di sektor kelautannya,” katanya saat memberikan sambutan penyerahan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 78,5 miliar di Kendari, Minggu (16/2).

Sharif mengatakan, bantuan ke beberapa daerah merupakan wujud kepedulian KKP untuk mendukung program industrialisasi perikanan di daerah yang kokoh, mandiri, dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu memperluas kesempatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan nelayan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tujuan utama bantuan sektor perikanan diantaranya untuk meningkatkan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan nilai tambah produk, serta meningkatkan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ketertelusuran dan jaminan ketersediaan bahan baku ikan untuk konsumsi dan industri.

“Saya harapkan seluruh stakeholder harus dapat saling mendukung dan bersinergi untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam merealisasikan dan mewujudkan program tersebut secara bersama-sama, sehingga apa yang menjadi tekad pemerintah untuk memperluas lapangan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor) dan mengembangkan perekonomian (pro-growth) serta lingkungan hidup yang serasi (pro- environment) dapat terwujud,” ujarnya.

Sharif menjelaskan, industrialisasi perikanan merupakan proses perubahan sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan skala produksi sumber daya kelautan dan perikanan. “Industrialisasi perikanan tidak semata-mata unit pengolahan ikan (UPI), tetapi juga aktivitas hulu, baik penangkapan maupun budi daya sehingga terciptanya transformasi ekonomi-sosial dan budaya perikanan yang dilakukan semua pelaku usaha bidang perikanan dari skala kecil sampai dengan besar,” jelasnya.

Kendala BBM

Terkait dengan masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), saat ini adanya kemelut peraturan tentang pembatasan BBM subsidi terutama untuk kebutuhan kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT) masih tumpul dan belum menemukan titik terang. Adanya kesepakan yang sudah dilakukan oleh KKP, Ditjen Migas BPH Migas, dan PT Pertamina sesuai dengan Nomor: 29/07/Ka.BPH/2014 Tanggal 15 Januari 2014 tentang larangan konsumsi jenis BBM tertentu untuk kapal di atas 30 GT ternyata belum bisa menjadikan pegangan kuat nelayan masih bisa menggunakan BBM subsidi dan masih menui kendala. “Kesepakatannya sudah diputuskan hanya saja, BPH Migas menilai kesepakatan itu belum kuat karena belum disepakati oleh pemangku kebijakan yang tepat,” kata Sharif.

Namun begitu, KKP akan terus dorong agar masalah ini bisa segera terselesaikan, dan para nelayan tidak lagi dibebani oleh masalah BBM. “Akan terus kami perjuangkan, agar nelayan terutama yang menggunakan kapal di atas 30 GT tetap menikmati BBM subsidi,” tegasnya.

Sedangkan menurut Arief Rahman Lamatta, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, mengatakan, memang masalah BBM kendala terbesar buat nelayan, mengingat BBM merupakan operasional paling vital untuk para nelayan. Sekitar 70% cost operasional melaut habis dikeluarkan untuk BBM. “Jika tidak di subsidi cost melautnya akan bertambah, dan yang pasti marginnya akan turun jauh, bahkan nelayan bisa merugi,” katanya.

Maka dari itu, besar harapan kami pemerintah bisa melonggarkan agar para nelayan masih bisa menikmati BBM bersubsidi. Apalagi untuk daerah Kendari sebagian besar kapal besar jika tidak disubsidi bisa jadi nelayan tidak bisa melaut. “Di Kendari sendiri kuota BBM subsidi masih terbatas, dan tidak jarang membeli dengan harga lebih mahal, jika subsidi di cabut alamat nelayan disini tidak bisa melaut,” tutupnya.