Prahara Bus Transjakarta Karatan

Prahara Bus Transjakarta Karatan

Diduga salah ucap, Udar Pristono dicopot dari jabatannya sebagai kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Sebelumnya, Pristono dinilai asal ucap atas kasus bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang karatan, padahal belum sebulan dioperasikan, sudah pada karatan.

Pristono seharusnya mengatakan akan memeriksa operator pemenang tender ratusan bus yang diimpor dari China. Tapi, dia malah mengatakan, penyebab karatan itu kemungkinan karena lamanya perjalanan di kapal. Penyataan itu memicu gundahnya Gundahnya Gubernur DKO Jokowi dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mencopot Pristono, Selasa (12/2). Bersama enam pejabat setingkat kepala dinas, Pristono pun diberi tempat baru, yaitu Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Berbeda dengan sikap Azas Tigor Nainggolan. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) ini malah mengendus aroma tak sedap dari proses tender pengadaan bus kota dan bus Transjakarta tersebut. "Itu karena pengawasan mutu yang berjalan tidak sesuai standar, SPM atau Standar Pelayanan Minimal belum punya. Asal beroperasi saja," kata Tigor.

Tigor menduga, sistem lelang berbau korupsi. Sebab, harga bus pabrikan Jepang ternyata lebih murah daripada bus asal China. Lagi pula,kata dia, pemenang pengadaan bus itu sebelumnya pernah tersangkut kasus korupsi penggelembungan pembelian armada bus tahun 2013.

"Importir bus karat adalah anak perusahaan New Armada Karoseri, perusahaan yang tahun 2003 menang tender. Itu dulu ada kasus penggelembungan pembelian bus, saat itu Kepala Dinas Perhubungan ikut dipenjara," kata Tigor lagi.

Berapa harga bus untuk BKTB yang karatan? Tigor mengungkapkan, harga bus BKTB dari China senilai Rp 650 juta, sedangkan bus bikinan Jepang hanya seharga Rp 460 juta. "Proses lelangnya harus diaudit Komisi Pemberantasan Korupsi, biar terbuka semuanya," tuturnya.

Soal pencopotan dirinya, Pristono mengatakan, jabatan itu amanah yang harus dipertanggungjawaban. Karenanya, Pristono mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya jika jika jabatan itu dicopot.

Dari hasil investigasi yang dibuat Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Franky Mangatas Pandjaitan menunjukkan, pemeriksaan diserahkan ke Jokowi. Pemeriksaan dilakukan terhadap Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Selasa (11/2). Dalam pemeriksaannya, pejabat Dinas Perhubungan membenarkan jika adanya komponen yang rusak dan berkarat.

Namun, pihaknya akan terus melakukan pendalaman kasus, untuk mencari hukum sebab dan akibat secara mendetail. “Jadi bisa saja, dari pemeriksaan bergeser ke tindakan investigasi atau pendalaman kasus secara mendetail dan menyeluruh,” kata Franky, Rabu (12/2).

Dia menjelaskan, kerusakan atau bus karatan itu terkait dengan standard operating procedure (SOP) pengadaan bus, penanggung jawab pengadaan barang hingga panitia pengadaan lelang. “Mereka (Dishub) dimintai keterangan terhadap pengadaan barang tersebut. Semua orang yang hadir ditanya dan diminta keterangan,” kata Franky.

Pihak Inspektorat telah menemukan fakta adanya komponen bus yang berkarat dan rusak yang diakui oleh Dishub. Namun, Franky menolak memberitahukan secara detail hasil pemeriksaan tersebut. (saksono)

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Ajak Swasta Perbaiki Halte Bus

Pemkot Palembang Ajak Swasta Perbaiki Halte Bus NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, mengajak perusahaan swasta yang…

Adira Punya Layanan Asuransi Penumpang Bus

      NERACA   Jakarta - Adira Insurance berkolaborasi dengan Bosbis untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan yang ingin melakukan…

Sepanjang 2017, Produksi Bus dan Truk 93 Ribu Unit

Industri otomotif nasional semakin mengoptimalkan kapasitas dan kualitas produksinya guna memenuhi kebutuhan konsumen baik di pasar domestik maupun ekspor. Hal…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ternyata, Ikan Impor

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengumumkan 27 produk ikan kaleng makerel mengandung cacing parasit. Sebelumnya, BPPOM Kota…

Siapa Lebih Dipercaya, Menkes atau IDI?

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan 27 merek produk makarel mengandung parasit cacing. Temuan ini diperoleh setelah BPOM meneliti…

Ini Dia, 27 Merek Sarden Mengandung Cacing

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan perkembangan temuan dari isu ikan makarel mengandung parasit cacing. Sebelumnya, tiga merek yaitu…