Ketika Kenyamanan Penumpang Belum Diprioritaskan

KONDISI PELAYANAN KERETA JABODETABEK

Sabtu, 15/02/2014

KONDISI PELAYANAN KERETA JABODETABEK

Ketika Kenyamanan Penumpang Belum Diprioritaskan

“Saya baru bisa masuk kereta setelah menunggu kereta yang ke tujuh yang lewat,” kata Hairun Nisa, seorang karyawati yang bekerja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.

Kereta-kereta sebelumnya yang datang, bahkan banyak yang tak bisa menutup pintunya akibat begitu banyaknya penumpang yang memilih bergelantungan di pintu, kaca-kaca jendela pun dibuka biar udara tak pengap dan tak kepanasan. Maklum, udara segar yang keluar dari AC tak mampu menyejukkan seluruh penumpang yang ada. Mirip KRL kelas ekonomi, padahal itu kelas ber-AC.

Padahal, dia sudah berangkat pagi-pagi dari rumahnya di kawasan Kukusan, Beji, Depok ke Stasiun Universitas Indonesia (UI), karena harus masuk kantor pada 08.00 WIB. Icha, sapaan Hairun Nisa, memang mengandalkan kereta api listrik (KRL) dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Selain murah, juga cepat karena tidak terjebak kemacetan. Alhasil, dia dan ratusan bahkan ribuan penumpang pelanggan KRL itu terlambat masuk kantor.

Icha, alumnus ITI Serpong itu membandingkan, dengan membawa mobil sendiri, dia akan menghabiskan waktu 2-3 jam di jalanan, bahkan bisa lebih. Sebaliknya, jika naik KRL, dia hanya butuh waktu cukup maksimum 1,5 jam. Hemat waktu. Tentu saja harapan itu tak semulus yang dia perkirakan. Jangankan bisa mendapat tempat duduk, untuk masuk ke dalam kereta harus membutuhkan perjuangan berat.

Masih banyak, bahkan beratus-ratus atau malah beribu-ribu penumpang KRL yang bernasib seperti Icha, ingin mengakses sarana transportasi umum massal yang nyaman dan bebas macet. Lagi pula, sekarang juga bertarif murah, karena diberlakukan progresif, tidak sama rata, tapi berdasarkan jarak tempuh.

Karena PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) yang mengoperasikan KRL, menerapkan tarif bukan jarak kilometer, tapi jumlah stasiun yang dilalui. Tarif dasar semula Rp 3.000, lalu setiap tiga stasiun tambah Rp 1.000. Namun kini sudah turun menjadi lima stasiun pertama Rp 2.000, seterusnya per tiga stasiun berikutnya ditambah Rp 500. Dengan demikian, tarif terjauh hanya Rp 9-11 ribu saja.

Cerita sedih juga diungkapkan Pak Amat (65). “Saya sudah sejak pukul 16.30 menunggu kereta di sini, mau ke Pasar Minggu,” kata dia, sesaat sebelum naik KRL jurusan Kota – Bogor di Stasiun Cikini, sekitar pukul 20.00 WIB. Itupun dia harus menunggu beberapa kereta di belakang yang sudah mulai longgar.

Terbatasnya Ruang

Sampai kapan kondisi atau wajah transportasi umum berbasis rel itu mampu melayani penumpang secara nyaman, aman, dan cepat, tidak macet, tidak mogok lagi? Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang Kemenhub) Elly Adriani Sinaga mengakui, kondisi semacam itu masih terjadi akibat keterbatasan ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

“Itu karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, juga infrastruktur transportasi yang tak sebanding dengan jumlah penumpang yang harus dilayani,” kata Elly kepada Neraca di sela-sela acara Rakernis Balitbang Perhubungan, Rabu (12/2). Menurut Elly, memang diperlukan adanya rekayasa atau upaya terobosan agar pelayanan kebutuhan transportasi bagi masyarakat, termasuk memberlakukan e-ticketing, tarif progresif, sterilisasi kawasan stasiun, hingga penghapusan kelas ekonomi.

Apa dan bagaimana rekayasa atau terobosan itu, Elly menyatakan yang harus dilakukan lebih dulu adalah perlunya koordinasi antar instansi terkait. Misalnya bagaimana mengurai agar lintasan kereta tak terganggu karena banyaknya lintasan sebidang. “Secara internal pun, pihak majamenen juga harus banyak turun ke lapangan untuk mengetahui secara persis persoalan apa saja yang dialami para penumpang, dari situ bisa dievaluasi, apa yang harus dilakukan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan (Kapuskom) Bambang S Ervan juga mengingatkan agar masyarakat, khususnya penumpang mempunyai kesadaran sosial sebagai sesama pengguna angkutan umum. “Bentuk penyadaran itu antara lain bagaimana berperilaku saat berada di dalam angkutan umum, misalnya memberi prioritas tempat duduk kepada para orang tua dan ibu hamil,” kata Bambang. (saksono)