Bus Buatan Dalam Negeri Lebih Baik Dari Produk Impor

Kamis, 13/02/2014

NERACA

Karawang - Sejumlah Bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang diimpor dari China baru datang sudah rusak. Dinas Perhubungan DKI Jakarta beralasan bus rusak karena cuaca buruk sehingga bus ini terlalu lama di atas kapal dan terkena air laut. Walau begitu mereka menjamin kerusakan bukan pada mesin, sehingga tidak terlalu fatal. Sejumlah kerusakan banyak ditemui seperti fan AC kendor, Ada juga bus yang radiatornya bocor, kaca spion kabin rusak, Tutup panel kendur.

Di sisi lain, produk bus buatan lokal diyakini lebih berkualitas daripada produk impor. Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin Budi Darmadi menjelaskan bahwa bus produksi dalam negeri jauh lebih unggul. "Indonesia lebih bagus kualitasnya, kita kan memenuhi standard internasional," ucap Budi Darmadi usai acara peluncuran Pabrik Baru Sharp di Karawang, Jawa Barat (12/02).

Selain itu, Budi juga menambahkan bahwa dari segi harga bus produksi dalam negeri juga bisa kompetitif dibandingkan dengan produk impor "Kalau sama-sama bayar pajak kompetitif kita harganya," sambung Budi.

Dia menjelaskan bus Trans Jakarta saat ini ada beberapa yang merupakan produk dari dalam negeri yaitu bus Inobus produksi PT INKA. "TransJakarta ada yang buatan sini yang Inobus yang gandeng itu buatan INKA," imbuh Budi.

Budi menjelaskan bahwa sejak tahun 2000, Kementerian Perindustrian sudah mengembangkan produk dalam negeri yaitu dengan mendorong penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) menjadi 0%.

"Sejak tahun 2000 kita sudah mengembangkan angkutan umum. Sejak tahun 2000 PPn BM nya kita nol kan. Makanya industri angkutan umum sudah 13 tahun itu bisa men-supply hampir 95% total kebutuhan dalam negeri, kemudian beberapa kita ekspor jadi kualitasnya internasional," ujar Budi.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Pefindustrian Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Fery Yahya menyayangkan masih banyaknya instansi pemerintah yang belum menggunakan produk dalam negeri.

"Ya, banyak faktor X-nya membuat program P3DN tidak berjalan mulus sesuai dengan yang kita harapkan," tegas Fery.

Menurut Fery, sebenarnya tidak ada yang kurang pada produk-produk Indonesia baik mutu, desain dan harga. Dia yakin, produk nasional mampu bersaing di pasar internasional. Soal masih ada satu dua produk yang bermutu buruk, yah itu wajar-wajar saja.

Kendati produk dalam negeri kurang layak, secara nasional, masyarakat wajib hukumnya mencintai produk sendiri. Fery juga menyayangkan langkah Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) terkait pengadaan bus transjakarta yang membeli secara utuh dari China.

Untuk diketahui, Pemda DKI tidak tanggung-tanggung membeli 728 unit bus dari China menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1,7 triliun. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas mengamanatkan instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/ jasa yang dibiayai APBN/APBD.

Terutama untuk produk yang nilai capaian tingkat kandungan dalam negerinya mencapai minimum 25 % atau 40 %termasuk Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 49/M-IND/PER/05/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) memang belum maksimal. Padahal, program ini memiliki tujuan besar yakni meningkatkan perekonomian bangsa. "TKDN bertujuan agar terjadi pemerataan ekonomi antara asing dan domestik serta antar pelaku usaha di dalam negeri," kata pengamat ekonomi Drajad Wibowo.

Menurut Drajad, jika pemerataan itu terjadi akan memberikan dampak dari aktivitas usaha di sektor migas, mineral dan sektor lainnya. Keuntungannya akan semakin besar terhadap sektor usaha domestik. Namun, dia mengingatkan pelaksanaan TKDN harus sinkron antara jenis produk yang masuk dengan kemampuan suplainya, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun harga.

Terkait kesiapan BUMN dalam pelaksanaan program TKDN, Drajad melihat, perusahaan-perusahaan pelat merah banyak yang sudah siap, meskipun program itu tidak semua bisa dilakukan pada semua lini produk.