Pemerintah Belum Konsisten Jalankan Otda

NERACA

Jakarta - Bupati Kutai Timur dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menilai bahwa birokrasi masih rentan terhadap tekanan politik. Keberadaan UU Otonomi Daerah (Otda) seharusnya memberikan otonomi luas kepada daerah.

“Idealnya semua urusan pemerintahan diserahkan pada daerah kecuali enam hal yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Dengan demikian seharusnya birokrasi dengan jumlah pegawai negeri berbentuk piramida, di mana pegawai di (pemerintah) pusat sedikit tetapi di (pemerintah) daerah lebih banyak,” kata Isran di Jakarta, kemarin. Namun kenyataannya, kata Isran, jumlah pegawai negeri di daerah bertambah gemuk, di pusat pun tetap gemuk. Hal ini terjadi karena banyak urusan yang seharusnya sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, namun masih ditangani oleh pemerintah pusat. “Birokrasi di daerah seharusnya diberdayakan agar memberikan pelayanan publik yang baik, bebas dari perilaku KKN serta jauh dari kegiatan politik praktis,” papar Isran, yang telah memperjuangkan hal yang sama dengan birokrasi di Kutai Timur, salah satunya mencabut izin perusahaan asing yang menyalahi aturan dan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam Kutai Timur. Dibandingkan dengan negara yang masuk kelompok BRIC yakni Brasil, Rusia, India, dan China, menurut laporan Bank Dunia 'Doing Business Report 2010' Indonesia dinilai sebagai negara yang paling rumit. Ukuran kerumitan itu bisa dilihat dari hasil survei yang dipublikasikan Bank Dunia yang menyebutkan birokrasi di Indonesia berada pada skala 16,2 dibanding negara-negara BRIC dengan rata-rata tingkat birokrasi 13,7. Isran sebagai Ketua Apkasi juga berkesempatan mendapatkan gambaran bagaimana tantangan dan kendala kabupaten dalam menerapkan otonomi daerah. “Pemerintah pusat terkesan masih enggan menyerahkan sepenuhnya kebijakan-kebijakan, termasuk dalam hal pembangunan. Daerah belum diberikan kewenangan penuh. Melalui Apkasi kami terus berjuang agar pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak optimal bagi kemajuan daerah, termasuk untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan momentum pertumbuhan pada paruh kedua 2018 akan dijaga…

Pemerintah Siapkan Visi-Misi Arah Industri Halal - KUNCI INDUSTRI HALAL DUNIA

NERACA Jakarta – Sejatinya menjadi negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi di sektor industri halal.…

Strategi Pemerintah Atasi Defisit Neraca Migas

      NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

KPPIP : Pembebasan Lahan Proyek Patimban Sesuai Prosedur

      NERACA   Jakarta - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menilai pembebasan lahan untuk proyek Pelabuhan Patimban…

DPR Minta Tanggul Roboh Di Bekasi Segera Diperbaiki - Antisipasi Musim Hujan

    NERACA   Bekasi - Anggota Komisi V DPR RI, Intan Fauzi meninjau langsung lokasi tanggul yang roboh di…

Luncurkan Produk Baru, Polytron Klaim Mampu Hemat 20%

      NERACA   Jakarta - Polytron Indonesia meluncurkan Polytron New Belleza Inverter dan Polytron Allure. Kedua produk ini…