Pemerintah Belum Konsisten Jalankan Otda

NERACA

Jakarta - Bupati Kutai Timur dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menilai bahwa birokrasi masih rentan terhadap tekanan politik. Keberadaan UU Otonomi Daerah (Otda) seharusnya memberikan otonomi luas kepada daerah.

“Idealnya semua urusan pemerintahan diserahkan pada daerah kecuali enam hal yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Dengan demikian seharusnya birokrasi dengan jumlah pegawai negeri berbentuk piramida, di mana pegawai di (pemerintah) pusat sedikit tetapi di (pemerintah) daerah lebih banyak,” kata Isran di Jakarta, kemarin. Namun kenyataannya, kata Isran, jumlah pegawai negeri di daerah bertambah gemuk, di pusat pun tetap gemuk. Hal ini terjadi karena banyak urusan yang seharusnya sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, namun masih ditangani oleh pemerintah pusat. “Birokrasi di daerah seharusnya diberdayakan agar memberikan pelayanan publik yang baik, bebas dari perilaku KKN serta jauh dari kegiatan politik praktis,” papar Isran, yang telah memperjuangkan hal yang sama dengan birokrasi di Kutai Timur, salah satunya mencabut izin perusahaan asing yang menyalahi aturan dan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam Kutai Timur. Dibandingkan dengan negara yang masuk kelompok BRIC yakni Brasil, Rusia, India, dan China, menurut laporan Bank Dunia 'Doing Business Report 2010' Indonesia dinilai sebagai negara yang paling rumit. Ukuran kerumitan itu bisa dilihat dari hasil survei yang dipublikasikan Bank Dunia yang menyebutkan birokrasi di Indonesia berada pada skala 16,2 dibanding negara-negara BRIC dengan rata-rata tingkat birokrasi 13,7. Isran sebagai Ketua Apkasi juga berkesempatan mendapatkan gambaran bagaimana tantangan dan kendala kabupaten dalam menerapkan otonomi daerah. “Pemerintah pusat terkesan masih enggan menyerahkan sepenuhnya kebijakan-kebijakan, termasuk dalam hal pembangunan. Daerah belum diberikan kewenangan penuh. Melalui Apkasi kami terus berjuang agar pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak optimal bagi kemajuan daerah, termasuk untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani NERACA Palembang - Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum…

Laju IHSG Belum Beranjak dari Zona Merah

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan Selasa (11/12), indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih tertahan di…

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…