Armida: Kita Sulit Mengejar Ketertinggalan Iptek - Minim Investasi

NERACA

Jakarta – Pemerintah mengaku sulit memecahkan masalah ketertinggalan Iptek di dalam negeri. Pasalnya, keberadaan investasi di sektor tersebut sangat minim. Padahal untuk mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan jangka panjangnya sangat membutuhkan pengembangan hal tersebut.

“Perlu diketahui dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sangat dibutuhakn peran Iptek di dalamnya. Namun pemerintah sendiri memang belum bisa memecahkan masalah peningkatan Iptek itu. Karena selama ini sangat minim ketersediaan investasi pada hal tersebut,” kata Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana pada acara Seminar Nasional Perekonomian Indonesia bertajuk "Menghindari Risiko Middle Income Trap Melalui Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (6/2).

Armida menjelaskan dengan mendorong peningkatan Iptek dan inovasi itu akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi inovasi pembangunan dalam negeri. Bahkan dapat meningkatkan produktifitas kegiatatan di seluruh sektor perekonomian. “Namun sangat dibutuhkan iklim yang kondusif bagi pengembangan Iptek ini seperti peningkatan investasi dalam bentuk R&D (Resourch and Development) baik dari pemerintah maupun swasta.”

Lebih dari itu Armida mengaku kebutuhan pengembangan Iptek dalam bentuk R&D secara langsung merupakan jawaban dari cara pembangunan Indonesia bagian timur. Pasalnya wilayah tersebut sumber perekonomiannya terletak pada eksplorasi sumber daya alam. Jika tidak ada kemampuan Iptek maka dapat dipastikan Indonesia tidak akan biasa menikmati kekayaan tersebut secara utuh.

"Industrialisasi juga tidak boleh berjalan stagnan cuma karena tidak mampu mengembangkan Iptek. Sedangkan negara lain terus mengembangkan Ipteknya. Maka dapat dipastikan lambat laun daya saing kita akan turun," tegas Armida.

Untuk itu Armida menekankan agar iklim investasi dalam negeri dapat segera ditingkatkan sebagai physical capital (modal nyata). Pasalanya peranan investasi dalam perekonomian dalam negeri pada tahun 2013 hanya sebesar 31,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan sejatinya investasi di dalam negeri masih punya ruang besar hingga berperan sebesar 45% terhadap PDB.

“Bahkan secara jangka panjang kita masih tetap bisa mendorong peran investasi di level 45%. Untuk itu berbagai hambatan investasi harus dihilangkan dengan meningkatkan data tarik agar mampu bersaing dengan negara-negara tujuan investasi lainnya. Karena sangay sayang jika tidak dimanfaatkan sedangkan physical capital dari investasi ini akan memberikan dorongan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi,” terang Armida.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Chatib Basri menilai kekurangan dari daya tarik investasi di dalam negeri karena masih belum sinkronnya pemahaman tentang pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Padahal inti dari pembangunan itu sendiri bukan untuk memenangkan ego masing-masing pihak. Melainkan untuk memperluas aktifitas produksi di setiap wilayah.

“Salah satu kurang baiknya investasi di dalam negeri dapat terlihat dari sulitnya mendapat akses tanah. Sedangkan Pemda juga kerap setengah-setengah untuk membantu. Jadi lebih ribet memang kalau mau bicara pembangunan di Indonesia dibanding negara lain,” tutur Chatib.

Mengenai sulitnya akses tanah tersebut Chatib memberi contoh proses pembangunan jalan di Bali ternyata tidak membutuhkan waktu lama bahkan tak lebih dari 12 bulan. “Itu karena pembangunan jalan di Bali di bangun di atas laut bukan di atas tanah," tandasnya. [lulus]

BERITA TERKAIT

BEI Resmikan Galeri Investasi di Untan

Direktur Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Nicky Hogan meresmikan galeri investasi BEI di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan)…

Investasi Pasar Modal di Kalbar Meningkat - Catatkan 9.566 Jumlah Investor

NERACA Pontianak - Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pontianak, Taufan Febiola mengatakan, per 31 Januari 2018 sudah…

Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi - KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…