Pengusaha Mebel Minta Dukungan Perbankan

NERACA

Jakarta - Pengusaha Mebel yang tergabung dalam Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) meminta perbankan kembali mempercayai mereka dengan memberikan dukungan pendanaan secara utuh demi pertumbuhan industri mebel dan kerajinan nasional.

Ketua AMKRI, Soenoto memaparkan bahwa ketika ekspor produk kayu dan rotan dalam negeri mengalami kemunduran, perbankan seolah enggan memberikan pinjaman dana kepada para pengusaha mebel dan kerajinan rotan. "Ketika furnitur rotan hancur 6 tahun lalu, banyak pabrik yang bangkrut. Akhirnya bank alergi untuk memberikan bantuan modal lagi kepada sektor furniture, khususnya rotan," katanya, di Jakarta, Jumat (24/1).

Dia menyatakan dengan semakin membaiknya sektor ini setiap tahun diharapkan kepercayaan perbankan terutama yang menjadi milik pemerintah ikut timbul kembali dengan memberikan kemudahan terkait pinjaman modal. "Sekarang sudah mulai merambat naik lagi. Sehingga bank, terutama bank plat merah tidak perlu lagi alergi dengan bantuan-bantuan modal yang diberikan kepada sektor industri mebel ini," jelas dia.

Sementara ini, Direktur Jenderal Agri Industri Kementerian Perindustrian Pangga Susanto menghimbau lembaga perbankan untuk kembali aktif memberikan kemudahan pinjaman kepada para pengusaha furnitur untuk mengembangkan usahanya hingga menembus pasar ekspor.

"Mengenai perbankan, kita himbau kepada perbankan untuk mulai aktif mendukung sektor furnitur, khususnya rotan ini. Jadi saya kira dengan perkembangan yang ada ini, bank perlu juga terlibat untuk mendukung di dalam pembiayaan industri rotan," harapnya.

Dukungan Minim

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur mengatakan salah satu kendala IKM adalah permodalan yang minim, ditambah lagi dengan sulitnya akses pendanaan dari perbankan.

Karena itu, sambung Natsir, penciptaan regulasi oleh pemerintah dan dorongan untuk perbankan melakukan intermediasinya kepada IKM akan menguntungkan IKM."Seharusnya pemerintah perlu memahami jasa industri kecil di Indonesia. Karena usaha itu yang menyelamatkan Indonesia ketika kita krisis 1998 itu. Harusnya memang berpihak," kata Natsir.

Natsir juga menilai masalah industri kecil juga menjadi tanggungjawab dari industri-industri besar. "Seharusnya industri-industri besar merangkul industri-industri kecil. Misalnya pabrik mobil, seharusnya industri penunjangnya atau komponen mobil bisa dikerjakan oleh industri kecil. Karena dengan begitu, ada timbal balik bagi industri besar dan kecil," tukasnya.

Senada dengan Natsir, pakar ekonomi Sri Adiningsih mengatakan, keberpihakan Kemenperin terhadap IKM memang masih sangat kecil, padahal jumlah industri kecil di Indonesia jumlahnya puluhan juta. Kemenperin lebih berpihak pada industri besar yang sebenamya tanpa harus ada perhatian besar pun sudah mapan. "Harusnya pemerintah lebih bisa berpihak, mensupoort dan mendorong IKM nasional sebagai bagian dari peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional,"kata.

Diakui Sri, IKM selama ini tidak terlalu vokal terhadap pemerintah, mereka tidak ikut serta dalam wadah maupun asosiasi sehingga keberpihakan dari pemerintah terhadap IKM rendah. "Para IKM cenderung diam, yang mereka pikirkan hanya keberlangsungan usahanya saja makanya mereka cenderung mengalah, harusnya dari pemerintah yang peduli dan care terhadap mereka," imbuhnya.

Harusnya ,sambung Sri, pemerintah bisa lebih berpihak terhadap IKM dengan memberikan sokongan permodalan, pelatihan, pemberian alat yang dibutuhkan, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan membantu pemasarannya. "Intinya IKM jangan pernah dikesampingkan, mereka butuh perhatian lebih dari pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, menurut Direktur Jenderal IKM Kemenperin Euis Saedah mengatakan pihaknya hingga saat ini terus menggenjot industri kecil dan terus melakukan berbagai upaya strategis untuk pengembangan IKM, antara lain, pengembangan IKM diupayakan sejalan dengan penguatan struktur industri dengan memperbesar keterkaitan antara industri besar dengan IKM, melalui insentif kepada industri besar agar lebih melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya.

Selain itu, lanjut Euis, pihaknya terus berupaya meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaan dengan mendorong perbankan menciptakan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dan mengakomodir sifat IKM, perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak paten bagi kreasi baru yang diciptakan IKM dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor, dan meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendampingan, dan magang.

Related posts