NERACA

Jakarta - Tingginya curah hujan yang saat ini sedang dialami sebagian besar wilayah Indonesia membuat  distribusi logistik tersendat. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik, Carmelita Hartoto memaparkan curah hujan yang tinggi beberapa hari dialami oleh Indonesia menghambat pergerakan logistik, khususnya di angkutan laut.

Ada sekitar 20 hingga 30 kapal yang tertahan di pelabuhan, akibat gelombang yang tinggi. Barang logistik untuk keperluan ekspor dan perdagangan antarpulau pun tersendat. "Dari BMKG juga sudah memperingatkan untuk tidak berlayar," ujar Carmelita, Selasa (21/1).

Dia memaparkan kerugian yang diterima pengusaha logistik cukup besar. Meski belum ada perhitungan secara rinci kerugian yang dialami akibat barang mengalami kerusakan."Kami masih harus menunggu sampai situasi memungkinkan untuk kapal berangkat, dan situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain," ujar Carmelita.

Bukan hanya distribusi logistik dengan kapal yang mengalami hambatan, menurut Ketua Komite Tetap Badan Urusan Logistik dan Komoditi Strategis Kadin, Anwar Satta, distribusi logistik melalui transportasi darat juga mengalami hambatan akibat banjir. Terutama untuk barang yang akan keluar dari pelabuhan, terhambat akibat banjir. 

Meski arus barang tidak benar- benar terhenti, tetapi waktu distribusi menjadi lebih lama. Begitu pula barang yang diperuntukkan masuk ke pelabuhan untuk ekspor dan perdagangan antarpulau menjadi tersendat. "Semuanya terhambat, barang yang mau masuk dan keluar dari pelabuhan tidak lancar, padahal bongkar muat tidak pernah berhenti. Perjalanan dari dan ke pelabuhan yang tersendat," ujar Anwar.

Lintas Sektor

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo B Sulisto mengatakan, persoalan-persoalan logistik memiliki karakteristik berbeda yang melibatkan lebih dari satu sektor di satu kementerian. Ada banyak sektor yang berkepentingan di dalamnya, mulai dari politik dan hukum, serta perhubungan, perindustrian hingga perdagangan.

“Untuk itu, harus ada satu komando yang bisa memimpin seluruh kementerian untuk bersama mencari solusi penanganan parahnya logistik dalam negeri. Ini sudah menjadi prioritas dan harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalan logistik Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya sektor logistik di Indonesia masih menjadi salah satu biang atas keterpurukan daya saing nasional.Biaya logistik, memberikan kontribusi sebesar 18% terhadap biaya produksi atau 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal di Singapura, biaya logistik hanya dikisaran 7% dari total biaya produksi.  “Inilah yang mengakibatkan daya saing produk Indonesia terpuruk di level 59 dari 155 negara,” ungkap Suryo.

Suryo menjelaskan, saat ini biaya transportasi di pelabuhan mencapai 70% dari harga tarif distribusi barang. Sementara sisanya sebesar 30% harus digunakan untuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) serta perawatan kapal. ”Sebenarnya kalau tarif, kami sudah mepet, keuntungan yang kami ambil hanya dikisaran 10% saja. Kami sudah seringkali menyuarakan hal ini agar biaya di pelabuhan bisa ditekan. Karena banyak anggota yang sudah menjerit. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan,” katanya.

Selain karena tingginya biaya logistik, mahalnya logistik dalam negeri juga dipicu sentralisasi pertumbuhan ekonomi dan industri di Jawa. Sehingga pelaku industri pelayaran menjadi kesulitan ketika akan membuka rute pelayaran baru di luar Jawa, khususnya di beberapa kepulauan terpencil. ”Pajak juga menjadi salah satu hal yang memberatkan. Karena di luar, pajak di pelabuhan sudah tidak ada. Pemerintah luar sangat support terhadap sektor logistik karena ini adalah persoalan nasional yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi bangsa,” tegasnya.

Untuk itu, dalam rangka menghadapi Asean Economic Community 2015, Kadin Indonesia menekankan pada dua hal. Pertama sektor usaha jasa logistik swasta harus bersinergi, berkolaborasi serta meningkatkan kompetisi guna mempertahankan pasar logistik swasta nasional.

“Kedua, pelaku usaha logistik dan kalangan asosiasi agar menjadi garda terdepan dalam mendorong perubahan sistem dan paradigma logistik dalam konteks pembangunan nasional, dimana sektor logistik yang dimotori swasta nasional menjadi backbone pembangunan perekonomian nasional,” sambung Suryo panjang lebar.

Dikatakan perlu adanya dukungan pada penguatan dunia usaha perhubungan dan mendorong desentralisasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang dituangkan dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).

“Optimisme pertumbuhan tersebut harus didukung kemampuan menyelesaikan bottleneck melalui percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan, pemberian insentif fiskal dan moneter yang setara sebagaimana negara lain. Sinkronisasi kebijakan antar lembaga dan kementerian maupun pemerintah pusat dan daerah juga harus dibangun,” pungkasnya.