Kuningan – Paska pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), usulan masyarakat masuk kuota Jamkesmas di Kabupaten Kuningan bertambah banyak. Dinas Kesehatan maupun BPJS sempat kewalahan menanganinya, dan kini kuota tersebut telah ditetapkan naik dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kesehatan Raji Sarji kepada Harian Ekonomi Neraca, Kamis (16/1), menjelaskan, siap tidak siap, daerah harus mempersiapkan diri secara matang mengimplementasikan peraturan dalam BPJS tersebut. Diakuinya, pihaknya harus ekstra melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pasalnya, masyarakat masih belum paham terhadap ketentuan, aturan maupun sistem yang ada di BPJS.

“Dinas Kesehatan siap melayani masyarakat melalui BPJS, mau tidak mau selaku pelayan, secara tekhnis harus siap. Ini harus didukung semua pihak. Sosialisasi pun harus dilakukan secara gencar, karena belum semua masyarakat paham dengan BPJS, dan saya harap di tahun 2019, semua masyarakat mengetahui dan membutuhkan BPJS,” kata Raji.

Untuk kuota yang masuk Jamkesmas, di tahun 2014 ada kenaikan menjadi 504 ribu dari 350 ribu-an di tahun sebelumnya. Memang dari usulan, data Jamkesmas sempat membengkak, namun Dinas Kesehatan memverifikasi kembali data-data yang ada, sehingga ditetapkan menjadi 504 ribu.

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak masuk ke data Jamkesmas, pihaknya berjanji akan dirangkul melalui Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), baik dari anggaran Propinsi Jawa Barat maupun dari anggaran Pemkab Kuningan. Tentunya, sesuai dengan persyaratan, yaitu masyarakat yang tidak mampu. Akan tetapi, Raji belum bisa menyebutkan berapa anggaran Jamkesda yang ada bagi warga Kuningan.

“Kalau mengenai angka realnya belum bisa dinyatakan, karena masih dalam tahapan persiapan anggaran. Yang pasti, bagi warga yang tidak mampu tapi belum masuk ke Jamkesmas, akan dilayani melalui Jamkesda. Untuk Puskesmas juga, diintruksikan, jika ada pasien yang tidak mampu dan bisa didiagnosa di Puskesmas, maka harus dilayani secara gratis,” paparnya.