Terbentur Pajak, RDPT Tidak Menarik Pasar

NERACA

Jakarta- PT Mandiri Investasi mengaku belum berminat untuk menerbitkan produk reksadana penyertaan terbatas (RDPT) dalam waktu dekat ini. Hal tersebut ditengarai karena adanya masalah perpajakan yang harus dibayarkan untuk produk tersebut sehingga tidak menarik bagi investor. “Kita ingin RDPT saham tapi tidak terlalu menarik karena permasalahan pajaknya belum beres.” kata Direktur Utama Mandiri Investasi, Muhammad Hanif di Jakarta, Kamis (16/1).

Rencananya, menurut dia, perusahaan akan menerbitkan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dengan underlying obligasi atau surat utang. Penerbitan produk ini antara lain untuk sektor infrastruktur dan energi atau pembangkit listrik. “Estimasinya Rp500 miliar. Tapi kita lihat dulu karena tahun ini bukan tahun yang mudah.” ujarnya.

Dari beberapa produk yang dikelolanya saat ini, dia mengaku, total dana kelolaan (Under Asset Management/AUM) Mandiri Investasi saat ini mencapai Rp20,7 triliun yang disumbang dari reksadana, discretionary fund, dan beberapa subscription.

Terkait kenaikan pajak reksa dana, Direktur Utama BNI Asset Manajemen Idamshah Runizam juga mengakui kenaikan pajak reksadana bakal menurunkan minat kalangan investor terhadap produk reksa dana berbasis obligasi karena adanya kenaikan pajak penghasilan (PPh) untuk reksa dana dan obligasi dari semula 5% menjadi 15%.”Jelas kebijakan pajak reksa dana akan memberatkan. Pasalnya yang akan terkena dampaknya langsung itu tentu ke investornya. Kalau pajaknya naik berarti return yang mereka peroleh akan lebih kecil. Bisa-bisa minat investornya turun,” jelasnya.

Menurut dia, dengan adanya penurunan minat ini, secara tidak langsung akan berdampak pada penjualan produk reksa dana, terutama reksa dana berbasis obligasi. Pasalnya, dengan kenaikan pajak tersebut, maka Asset Management atau Manajer Investasi juga bisa kesulitan melakukan pemasaran karena dalam berinvestasi, investor tentunya akan melihat berapa return-nya atau imbal hasil yang didapat.

Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK, Nurhaida sebelumnya mengatakan, belum mengetahui sampai kapan penundaan kenaikan pajak reksa dana dan obligasi sebesar 15%. Yang pasti, pada 2014 ini tetap berlaku 5%. “Sudah ditandatangani Presiden karena itu peraturan pemerintah (PP). Nah kan beberapa waktu yang lalu sedang diproses tentang perubahan PP tersebut supaya bunga obligasi itu pajaknya tetap 5%,” ucapnya. (lia)

BERITA TERKAIT

Pasar Ekspor Meningkat - KPAS Tingkatkan Kapasitas Produksi 300%

NERACA Jakarta – Tahun depan, emiten produsen kapas PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) berencana meningkatkan kapasitas produksi sebesar 300% menjadi…

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda"

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda" NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal mengenai pajak restoran-restoran tenda yang…

Kemendagri: Tidak Benar Sistem Pengaman KTP-el Jebol

Kemendagri: Tidak Benar Sistem Pengaman KTP-el Jebol NERACA Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah pemberitaan menyebutkan sistem pengamanan KTP…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Perumnas Terbitkan MTN Rp 300 Miliar

Danai pengembangan bisnisnya, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) akan menerbitkan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN)…

BEI Suspensi Saham Perdana Bangun

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) setelah sebelumnya…

Indosat Lunasi Obligasi Rp 224,59 Miliar

Meskipun performance kinerja keuangan masih negatif, kondisi tersebut tidak membuat PT Indosat Tbk (ISAT) untuk nunggak bayar obligasi yang jatuh…