Orang Miskin Jadi Obyek Program Pencitraan - Syarif Hidayat (Pusat Penelitian Ekonomi LIPI):

Syarif Hidayat (Pusat Penelitian Ekonomi LIPI):

Orang Miskin Jadi Obyek Program Pencitraan

Ada banyak sebab mengapa jumlah kaum miskin di Indonesia kembali naik, yaitu dari 28,27% menjadi 28,55%. Mereka juga merupakan migrasi dari kelompok belum atau mendekati miskin. Akibat harga-harga barang yang membumbung, daya beli mereka merosot hingga akhirnya jatuh miskin.

Namun, bagi peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) Syarif Hidayat, masih ada lagi penyebab mengapa jumlah kaum miskin kembali bertambah dan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah gagal.

Menurut Anda, mengapa jumlah penduduk miskin naik?

Saat ini ada nuansa, politik di balik program pengentasan kemiskinan, yaitu untuk pencitraan atau disebut purifikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun para kepala daerah. Karena sifatnya, maka program itu menjadi tidak substansial, apakah tepat sasaran atau tidak, yang penting mendapat publikasi di media massa secara luas.

Apa contohnya?

Yang seperti Program PNPM dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan yang terakhir BLSM atau bantuan langsung sementara masyarakat. Karena bukan menjadi isu utama, ya jadinya program itu sekadar retorika. Ya wajar kalau di lapangan banyak masalah.

Kedua, gagalnya program pengentasan kemiskinan, dikarenakan tak ada koordinasi antara pusat dan daerah. Seperti anak panah, masingmasing anak panah punya sasaran yang berbeda. Sebut saja misalnya, di masing-masing kementerian mempunyai program pengentasan kemiskinan, tapi targetnya ternyata justru tidak saling menunjang, malah jalan sendiri-sendiri.

Ketiga, program itu ditunggangi kepentingan politik, baik oleh penguasa maupun politisi, dan pengusaha. Program BPJS itu termasuk program yang syarat politik, itu bagian dari purifikasi politik. Akibatnya, banyak program yang tak berdampak secara signifikan mengentaskan kemiskinan.

Program apa yang secara substansial mampu mengentaskan kemiskinan? Bagaimana dengan ikan dan kail?

Memberi pancing dari pada ikan itu memang bagian dari strategi mengentaskan kemiskinan. Tapi yang harus diingat adalah bagaimana pancing itu dipakai memancing di kolam yang banyak ikannya, jangan di kolam yang tak ada ikannnya.

Model yang tepat seperti apa?

Mungkin seperti pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Namun, pemberian KUR jangan hanya sebagai program parsial, tapi paket. Artinya, pemberian KUR harus diserti dengan program terpadu, misalnya, memberikan pelatihan ketrampilan teknis maupun manajemen usaha. Selain itu juga harus dibantu menembus pasar. Kalau pasarnya tak di-support, ya bisa gagal.

Mengapa tak meniru China?

Memang, di China ada hubungan link and match. Antara pengusaha kecil, rumah tangga dan pengusaha besar harus saling menunjang, hingga semua bisa hidup dari hulu ke hilir. Pemerintahnya juga memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan, termasuk pemberian permodalan.

Di sana bisa sukses, karena sudah disiapkan lebih dulu blue print atau grand design-nya. Kalau di kita, ya semacam GBHN kalau di era Orde Baru. Di era reformasi sempat ada dalam bentuk Pola Dasar Pembangunan Nasional, tapi dihapus. Sebetulnya, GBHN itu bagus, Cuma kita masih alergi dengan yang berbau Orde Baru. Okelah, bukan GBHN, ibarat sabun, sama-sama air putih, tapi yang satu dibungkus plastik, satu lagi dibungkus dengan botol plastik yang diberi merek dan dikemas dengan istilah air mineral, tapi sebetulnya sama-sama air putih.

Itu juga sama dengan Demokrasi atau Ekonomi Pancasila. Orang masih alergi dengan Pancasila. Tapi pada kenyataannya, ternyata orang kehilangan nilai-nilai Pancasila, sehingga ingin menghidupkan lagi nilai-nilai itu. (saksono)

Related posts