NERACA

Bandung - Sehubungan dengan terjadinya pembengkakan tagihan Jamkesmas dan di RSUD Garut, Dinkes Jabar menemukan adanya miss manajemen di RSUD Garut. Hal demikian, diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes ) Jawa Barat, Alma Lucyati dalam keterangannya kepada wartawan, akhir pekan kemarin (22/7).

Menurut Alma, di RSUD Garut saat ini pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) telah melebihi kapasitas. Rinciannya pemegang Jamkesmas(Janiman Kesehatan Masyarakat)  sebenyak 832.000 orang dan Jamkinda sebanyak 602.000 orang. Dengan demikian, jika dihitung ada sebanyak 62% masyarakat yang memegang SKTM.

Banyaknya pemegang SKTM berdampak pada tingginya beban pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diberikan secara gratis, baik melalui Jamkesmas dan Jamkinda. Pemerintah Kabupaten Garut, kesulitan untuk menyelesaikan tagihan tersebut, karena alokasi dana yang disediakan hanya sebesar Rp.1,5 miliar dan melalui bantuan dana dari APBD Provinsi Jabar hanya sebesar Rp.5 miliar di tahun 2011 dan Rp.5,8 miliar di tahun 2010.

“Temuan tersebut, menunjukkan ada mis manajemen terutama dalam proses pendataan,”tandas Kadiskes Jabar.

Alokasi dana tersebut, tidak mungkin dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Oleh karenanya, kepada pihak Pemkab Garut diminta tidak membuka pemegang SKTM baru. Sementara itu, kepada pemegang SKTM yang kini sudah tercatat tetap diberikan pelayanan sebagaimana mestinya.