Subsidi Listrik Dua Golongan Industri Dicabut

NERACA

Jakarta - Pemerintah tahun ini menargetkan mencabut subsidi listrik untuk golongan Industri (I) khususnya I-3 hanya untuk perusahaan terbuka (tbk) dan I-4, karena tidak layak lagi mendapatkan subsidi karena sudah untung triliunan rupiah.

"Jika subsidinya dicabut sebetulnya mengurangi untung sedikit saja buat kalangan industri. Tapi pengusaha maunya ingin untung segede-gedenya," ungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo di Jakarta, Rabu (15/1).

Susilo mengatakan, golongan tersebut tidak layak lagi mendapat subsidi dari pemerintah. Sebut saja seperti mal maupun hotel bintang lima dan ini sudah menjadi kesepakatan antara pemeritah dan DPR beberapa waktu lalu. "Kenaikan kaitannya dengan I-3 dan I-4, pelanggan besar dan industri yang sudah perusahan terbuka total perusahaan ratusan, yang akan terkena kira-kira 70-an yang untungnya sudah triliunan, itu yang mau dinaikkan supaya tidak jadi subsidi, masak mal disubsidi pemerintah," paparnya.

Sementara untuk masyarakat kecil, Susilo memastikan tidak akan termasuk dalam rencana pencabutan subsidi listrik ini, karena kelas ini masih membutuhkan subsidi. "Jadi tidak mempengaruhi pelanggan 450 Watt dan 900 Watt, hanya untuk I-3 khusus perusahaan terbuka dan I-4" ujarnya.

Ia mengatakan saat ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menyelesaikan mekanisme pemberlakuan pencabutan subsidi ini. "Sudah difinalisasi, apakah akan dilakukan seperti dulu per kuartal atau kenaikkan secara bertahap. Kita lihat. Pokoknya harus tahun inilah," tegasnya.

Sudah Tepat

Anggota Komisi VII DPR, Satya Wira Yudha, menilai langkah pemerintah yang mencabut subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) untuk golongan industri tertentu sudah tepat. Hal tersebut didasarkan pandangan bahwa pencabutan subsidi tersebut sudah sesuai dengan amanah UU No 23/2013 tentang APBN., dalam UU tersebut dipaparkan bahwa Subsidi Listrik dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp71,36 triliun.

"Angka ini mengalami penurunan 28,6 persen dari alokasi APBN-P 2013 yang dianggarkan Rp99,9 triliun. Ini sudah sesuai dengan APBN 2014," ujar Satya kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sesuai amanah UU, lanjut Satya pemerintah mencabut subsidi listrik melalui penyesuaian TTL untuk 371 golongan industri menengah (I-III) yang telah go public dan 61 industri besar (I-IV). Industri-industri tersebut berasal dari BUMN dan non BUMN serta berada di Jawa dan di luar Jawa.

Satya mengatakan, dari sisi dampak inflasi, meski ada pencabutan subsidi untuk golongan I-III go public dan I-IV, tidak akan terlalu besar. Pasalnya, dari sisi biaya produksi, komponen listrik tidak lebih dari 10 persen. Alhasil, pengusaha diyakini masih bisa mengembangkan bisnis. "Komponen listrik tidak lebih dari 10% terhadap biaya produksi. Harusnya dampak terhadap inflasi tidak besar," ujarnya.

Pendapat senada dilontarkan Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Febby Tumiwa yang megatakan, subsidi listrik untuk kalangan industri memang harus dicabut. Dia yakin, pengusaha bisa menyesuaikan karena nantinya bisa menggunakan teknologi lain yang lebih hemat.

Mekanisme pencabutan subsidi per kuartal juga dinilai Febby sudah tepat. "Terpenting itu tentu saja kepastian bagi industri. Kapan dilakukan dan pemerintah mengumumkan secara jelas," katanya.

Langkah pencabutan subsidi melalui penyesuaian TTL ini diyakini akan bisa menghemat sekitar Rp 10,96 triliun. Penghematan ini berasal dari penerapan tariff adjustment sebesar Rp2 triliun, lalu penghapusan subsidi pelanggan I-IV sebesar Rp7,57 triliun dan penghapusan subsidi pelanggan I-III yang go public sebesar Rp1,39 triliun.

Sedangkan menurut pengamat ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan bahwa kenaikan TDL industri, bisa menjadi pukulan berat. Biaya produksinya bakal meningkat tajam. Mau tak mau, industri akan menaikkan harga barang. Sementara, kemampuan beli masyarakat diprediksikan bakal menurun di 2014. “Celakanya lagi, daya saing produk lokal belum bisa disebut mumpuni. Masih jauh dibandingkan produk impor yang membanjiri pasar. Tahun ini Memang masa sulit bagi industri,” terangnya.

Related posts