Industri Jangan Hanya Terkonsentrasi di Pulau Jawa - Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan

NERACA

Jakarta - Strategi pengembangan industri Indonesia ke depan, mengadaptasi pemikiran terbaru yaitu pendekatan pengembangan industri melalui konsep klaster dengan menumbuh kembangkan potensi yang sudah ada di daerah tersebut, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian, Euis Saedah mengungkapkan akan terus mendorong mengembangan IKM, terlebih lagi di pulau pulau kecil yang memang banyak terdapat di Indonesia. Jadi kedepan, Industri jangan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. "Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) harus merambah pulau-pulau kecil di Indonesia, dengan tujuan menumbuh kembangkan industri yang berbasis ekonomi kerakyatan,"terang Euis saat dihubungi Neraca, Selasa (7/1).

Lebih lanjut Euis mengatakan jumlah unit usaha IKM berjumlah 3,9 juta unit dan menyerap 9,14 tenaga kerja. Pada tahun ini, Ia menargetkan unit usaha UKM di luar Pulau Jawa naik menjadi 40 %. “Hanya 25 % unit usaha IKM berada di luar Jawa. IKM harus keluar dari Pulau Jawa. Kalau tidak, struktur ekonomi terasa lemah,” katanya.

Namun Euis juga menyadari pengembangan IKM di luar Pulau Jawa masih terbentur hambatan utama, yaitu masalah infrastruktur. Akan tetapi, hambatan ini harus diatasi agar persaingan unit usaha IKM semakin kompetitif. Pemerintah, kata Euis, juga menggencarkan program peningkatan daya saing, termasuk untuk mengatasi hambatan pada masalah infrastruktur.

Beberapa rencana strategis yang telah disusun adalah pengembangan klaster IKM, pengembangan kewirausahaan, restrukturisasi mesin dan peralatan, serta pengembangan tenaga penyuluh lapangan. Euis mengatakan ada tujuh komoditi yang akan dikembangkan dalam rencana strategis yaitu makanan ringan, minyak arsiri, gerabah atau keramik hias, batu mulia dan perhiasan, fesyen, kerajinan, dan garam rakyat.

Disisi lain pemerintah tertekad untuk terus mengembangkan kawasan industri di berbagai provinsi terutama di luar Pulau Jawa. Dedi Mulyadi, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI), menjelaskan di Sulawesi, pemerintah tengah bekerja sama dengan China untuk mengembangkan perindustrian di tiga kawasan yakni Morowali (Sulawesi Tengah), Bantaeng (Sulawesi Selatan) dan Konawe Utara (Sulawesi Tenggara).

Menurut dia, saat ini kawasan perindustrian masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 74%. Padahal Sumber Daya Alam (SDA) tersebar di luar Pulau Jawa sehingga pihaknya terus berupaya untuk memacu pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa. Dedi pun mengharapkan adanya investor-investor yang berminat untuk berinvestasi mengembangkan perindustrian di luar Pulau Jawa. “Kami ingin mengembangkan kawasan industri di luar Jawa, karena potensinya sangat besar untuk tumbuh dan berkembang,” kata Dedi.

Lahan Minim

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, menyatakan pemanfaatan lahan yang diperuntukan bagi kawasan industri di luar Pulau Jawa masih sangat minim. Menurut dia, lahan bagi kawasan industri tersebut bahkan lebih dari 50% belum didayagunakan.

Pengembangan yang minim itu terutama terjadi di Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Hal tersebut, ungkapnya, disebabkan oleh kurangnya sarana-prasarana atau infrastruktur industri yang sudah dibangun. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai penetapan produk inti atau andalan yang menjadi basis industri di wilayah tersebut.

Sanny mengatakan pertumbuhan kawasan industri selalu lebih lambat daripada pertumbuhan permintaan akan lahan dalam tiga tahun terakhir. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif memicu tingginya permintaan. Namun pertumbuhan tidak diimbangi dengan pengembangan kawasan industri baru. “Ini tantangan kita ke depan,” katanya.

Dia mengungkap dari sisi perbandingan antara pertumbuhan permintaan lahan dan kawasan industri dalam tiga tahun terakhir, permintaan memang lebih tinggi daripada suplai. HKI menyoroti beberapa hal yang menjadi penyebab sulitnya pengembangan industri baru. Pertama, proses pembebasan lahan, kedua proses pematangan lahan. Selain itu, untuk kawasan industri di luar pulau Jawa, infrastruktur juga masih minim sehingga sulit mengembangkan industri dalam waktu cepat.

Ia juga mendesak pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa agar investor tidak hanya terpusat di pulau itu, khususnya Jawa Barat. "Para pengusaha di daerah kabupaten/kota terutama Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, sangat merindukan adanya kawasan industri di daerah mereka. Hanya saja mereka mengalami kendala yang besar untuk menciptakan wilayah kawasan industri di daerah mereka berusaha," katanya.

Kendala lainnya yang dirasakan para pengusaha di daerah adalah minimnya sarana infrastruktur terutama jalan serta listrik. Kalaupun ada pengusaha yang nekat membentuk kawasan industri, nasibnya ancur-ancuran. "Contohnya kawasan industri di Medan. Mereka mengalami kesulitan ,” ucapnya.

Pertumbuhan kawasan industri yang lebih rendah daripada pertumbuhan permintaan, kata dia, memang tidak langsung membuat investor batal berinvestasi ke Indonesia. Dampak yang ditimbulkan lebih pada penundaan realisasi investasi. Dia mencontohkan suatu pembangunan pabrik seharusnya bisa selesai lebih cepat tapi justru tertunda. Proses produksi pun bisa tertunda 3-5 tahun dan pasti terdapat potential lost yang tidak sedikit.

Related posts