NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengkalim jutaan usaha Kecil Menengah (UKM) terancam kehilangan pendapatan akibat kenaikan harga gas elpiji non subsidi 12 kg. Mengingat sektor ini dalam menjalankan usahanya bergantungan dengan gas elpiji sebagai penunjang utama usahanya, seperti warung makan, Warung Tegal, roti dan kue, bakso, tahu dan tempe, pedagang mie dan goreng gorengan serta berbagai usaha kecil kuliner lainnya.

"Di tengah UKM mempersiapkan diri menghadapi pemberlakukan Asean Economy Community 2015 seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada UKM/IKM bukan malah membuatkan kebijakan yang mengancam kelangsungan usahanya apalagi dengan kenaikan gas elpiji yang sangat tinggi yang berdampak pada naiknya biaya produksi," ujar Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, di Jakarta, Senin (6/1).

Dampak kenaikan harga elpiji ini, dia memastikan, pengusaha akan melakukan penyesuaian harga yang berimbas pada pengurangan omzet penjualan bahkan bisa kehilangan pelanggan. Menurut dia, kondisi ini sangat memprihatinkan bagi pelaku UKM mengingat kontribusinya sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal serta penyerapan tenaga kerja yang mencapai 90%. 

"Alasan Pertamina mengalami kerugian sesuatu tanda tanya besar karena harga tersebut sudah berlangsung cukup lama jika memang mengalami kerugian mengapa baru saat ini dinaikkan dan terkesan mendadak tanpa pernah memikirkan dampak yang ditimbulkan baik dikalangan masyarakat maupun dunia usaha," tegas dia.

Sarman menilai seharusnya pemerintan bersyukur karena kebijakannya direspons positif oleh masyarakat maupun pelaku usaha dimana tidak lagi memakai Bahan Bakar Minyak (BBM) akan tetapi sudah beralih ke Bahan Bakar Gas (BBG). Namun setelah beralih ke gas, harganya tidak bisa dikendalikan. Oleh karenanya Menteri BUMN diminta mengevaluasi kinerja Direksi Pertamina karena mengeluarkan kebijakan yang sangat mengganggu kelangsungan dunia usaha dan kehidupan masyarakat banyak. 

"Untuk menghindari dampak sosial yang lebih tinggi baik dikalangan dunia usaha khususnya UKM dan IKM serta masyarakat luas DPD HIPPI DKI Jakarta mendesak agar pemerintah membatalkan kenaikan harga gas Elpiji sesegera mungkin sambil menunggu evaluasi dari Pertamina tentang alasan sebenarnya menaikkan harga Elpiji serta besaran harga kenaikan yang tidak membebani biaya produksi usaha dan biaya hidup masyarakat. Sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat memahami dan menerima serta melakukan penyesuaian tanpa terjadi gejolak yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan usaha UKM dan IKM dan ekonomi rakyat lainnya," tandas dia

Sementara itu, Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari mengatakan kenaikan harga gas elpiji 12 kg akan berdampak terhadap inflasi. Sekarang saja, sudah mulai terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg, buntut dari kenaikan harga. Konsumen beralih dari gas elpiji 12 kg ke gas elpiji 3 kg. Kenaikan harga gas elpiji 12 kg sebut Raja akan memukul sektor usaha kecil menengah (UKM). Raja memperhitungkan, khususnya UKM makanan, akan terjadi kenaikan harga jual makanan sebesar 10-20%.

Pertamina dinilai belum memiliki mekanisme kontrol yang jelas untuk menjamin elpiji bersubsidi tepat sasaran. Oleh karenanya dia berharap, Pertamina bisa me-review kenaikan harga elpiji. "HIPMI menolak kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiji. Sebagai BUMN, Pertamina bukan orientasi di laba saja. Namun juga memiliki kewajiban Public Services Obligation (PSO). Jangan sampai, karena orientasi di laba, malah merusak daya beli masyarakat," tukasnya.

Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakan, peran dan kontribusi UKM dalam struktur perekonomian nasional tidak hanya menjadi salah satu prioritas nasional tetapi juga harapan bagi agenda percepatan pembangunan yang sedang berjalan.

Menurutnya, UKM nasional selama ini merupakan salah satu bantalan yang menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya ketika terjadi guncangan atau tekanan eksternal. Di saat ekonomi global memburuk, UKM nasional berperan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan. "Pemerintah konsisten dan berkomitmen besar dalam mendorong peningkatan daya saing UKM nasional di tengah integrasi ekonomi global yang terus menguat," katanya.

Hingga saat ini, kata Firmanzah, sektor UKM merupakan pelaku usaha terbesar dari sisi jumlah unit usaha yang mencapai 99% dari total pelaku usaha nasional pada 2012. Sebanyak 54,559 unit usaha atau 98,82% diantaranya usaha mikro dengan aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun.

Dan kontribusi UKM terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menurut harga berlaku, tercatat mencapai 57%. Sisanya dikontribusikan usaha besar mencapai 43%. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2009-2012 rata-rata 5,9% dengan inflasi yang terkendali merupakan salah satu katalisator pengembangan sektor UKM selama ini," ujarnya.