Pemerintah Tidak Serius Kembangkan Industri Garam

NERACA

Jakarta - Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor garam untuk seluruh kebutuhan industri yang mencapai 1,4 juta ton per tahun dan terbilang cukup besar, mengingat kebutuhan di dalam negeri tinggi. Saat ini hampir seluruh industri membutuhkan garam. Seperti pengeboran minyak, industri kaca, industri pulp, industri tekstil, sampai penyamakan kulit.

Untuk itu, pemerintah dituntut untuk segera mengembangkan garam untuk industri didalam negeri. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan pemerintah sampai saat ini tidak serius untuk mengembangkan industri garam didalam negeri, padahal kita mempunyai potensi yang cukup besar membuat garam untuk kebutuhan industri.

"Kebutuhan garam industri hampir keseluruhannya harus diimpor, terutama dari Cina, Jerman, dan Australia mengingat belum ada produsen di dalam negeri. Artinya, pemerintah memang tidak pernah serius untuk mengembangkan industri garam yang ada di dalam negeri ,bahkan terlihat adanya pembiaran,"tegas Riza saat dihubungi Neraca, Senin (6/1).

Menurut Riza, harus ada keberpihakan dari pemerintah. Khususnya kementerian perindustrian untuk mengembangkan garam untuk kebutuhan industri yang memang mereka butuhkan. Ada beberapa cara untuk pengembangannya.

"Pemerintah harus melakukan memperluas lahan penggaraman dan peningkatan kualitas garam yang disertai dengan pengembangan dan penguasaan teknologi produksi garam industri secara on farm yang baik. Swasembada garam industri juga dapat dilakukan dengan cara produksi garam industri secara off farm. Produksi garam industri secara off farm dapat dilakukan melalui pengembangan atau alih teknologi produksi garam industri disertai penyediaan bahan baku garam yang murah dan kontinu,"terang Riza.

Terakhir,Sambung Riza, kebijakan dan penguasaan iptek untuk produksi garam nasional hendaknya disertai dengan kebijakan tata niaga garam serta pengawasannya. Selain itu, diperlukan peninjauan kembali kebijakan pemberlakuan pajak impor untuk menekan laju impor garam industri yang lebih murah harganya.

Sementara itu, tingginya kebutuhan garam industri yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. PT Garam (Persero) siap memroduksi garam industri pada 2015.

Dirut PT Garam Yulian Lintang mengatakan pihaknya sedang menyiapkan produksi garam industri di Kupang. Di sana, tersedia 7.800 hektare lahan yang dalam pengerjaannya akan dibagi dua. Meliputi lahan inti seluas 5.000 hektare yang digarap langsung PT Garam dan 2.800 hektare untuk lahan plasma yang dikelola rakyat."Untuk proyeksi produksi lahan inti sebanyak 600.000 ton dan lahan plasma 300.000 ton. Kondisi iklim di Kupang dengan musim panas yang panjang mencapai 6-8 bulan sangat mendukung untuk pengembangan garam," katanya

Selain PT Garam, Kementerian Perindustrian juga mendorong investor swasta untuk mengembangkan garam industri di Nagekeo, Flores, seluas 1.050 hektare yang bakal menghasilkan 300.000 ton.Selama ini, kebutuhan garam industri dalam negeri mencapai 1,8 juta ton. Karena itu, bila nanti dapat dipenuhi dari dalam negeri sebanyak 1,2 juta ton, impor garam industri hanya 600 ribu ton.

"Saat ini kami masih melakukan studi kelayakan. Nanti dilanjutkan dengan basic design dan detail design. Triwulan pertama 2014 sudah siap memasuki tahap pekerjaan sipil, seperti pembuatan lahan, saluran dan lain-lain. Jadi kami harapkan 2015 sudah bisa produksi," tandas dia.

Menurutnya, pengembangan garam industri sengaja tidak dilakukan di Madura. Sebab, Madura fokus untuk mengembangkan garam konsumsi. "Pada 2012 lalu, kita sudah swasembada garam konsumsi. Makanya, garam industri dipilih lokasi lain," kata Yulian. Diperkirakan untuk pengembangan garam industri di Kupang menelan dana hingga Rp 1 triliun, termasuk di dalamnya pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan.

Tidak Ada Road Map

Disisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan kalau ketersediaan lahan masih menghambat program swasembada garam nasional dan pemerintah harus memiliki Road map dan perencanaan yang jelas agar bisa memutus ketergantungan garam impor.“Saat ini, masih tingginya ketergantungan Indonesia akan garam impor, menandakan masih adanya permasalahan di industri garam nasional yang harus segera dibenahi. Cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah yang menyelimuti industri garam adalah pembinaan petani di tingkat hulu,” kata dia.

Aria menuturkan, sudah saatnya petani garam di tingkat hulu menerapkan teknologi tepat guna. Selain itu, sudah saatnya pendekatan pengelolaan produksi garam bersifat industri.“Daya tampung industri garam sekarang jangan hanya dilokalisir oleh BUMN. Hal tersebut bertujuan agar petani garam semakin bergairah dan kadar garam juga harus diperhatikan,” paparnya.

Related posts