NERACA

Jakarta--- Pemerintah Daerah NTB bisa menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna membeli saham tambang Newmont Nusa Tenggara (NNT). Apalagi penyerapan dana APBD selama ini ditengarai rata-rata rendah. Sehingga dana itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah  

“Saya kira bisa menggunakan dana DAU/DAK. Tinggal dikonsultasikan dengan DPRD-nya. Toh rata-rata penyerapan dana  APBD cuma sekitar 8%-10&,” kata peneliti ekonomi Masyarakat Penyelamat Aset Negara (Mapan), Dr  Padang Wicaksono dalam diskusi bertema "Paparan Audit terhadap Shareholders Newmont Pasca Divestasi”, di Jakarta,20/7.

Hadir pula dalam diskusi tersebut, anggota Komisi VII F-PAN Muhammad Syafrudin dan Peneliti Kebijakan Publik Mapan, Dr Anwar Sanusi. Lebih lanjut kata Padang, dirinya mengaku heran mengapa pemerintah tidak solid dan selalu dikesankan tidak ada uang. "Uang itu ada, kalau memang APBD tak boleh digunakan, maka bisa juga melalui konsorsium BUMN, misalnya PT Aneka Tambang atau PT Pertamina. Siapa bilang tak punya uang ?," tambahnya.

Namun disisi lain, Padang meminta Newmon harus berani membuka secara transparan kepada public, siapa kira-kira mitra yang akan digandeng tersebut. “Harusnya NNT berani transparan dan buka-bukaan saja,”tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Muhammad Syafrudin mendesak pemerintah agar saham 7% divestasi PT NNT agar diberikan ke Pemerintah Daerah.  "DPR rekomendasikan ke pemerintah pusat agar saham yang tujuh persen itu Pemda. Tentang siapa itu pemda nanti kita selesaikan," ujarnya.

Lebih lanjut M Syafrudin atau lebih dikenal dengan sebutan Rudy Mbojo menjelaskan bahwa Komisi VII telah minta pemerintah lakukan renegosiasi atas kontrak karya pertambangan asing. "Renegosiasi ini termasuk soal royalty dan batas wilayah," kata Rudy.

Rudy telah berharap saham yang tujuh persen tersebut harus dikembalikan ke daerah. Namun dia tak bersedia menjawab dari mana dana pembelian divestasi saham 7%  PT. NNT. “Soal dana pembelianya dari mana, saya kira itu antara Pemda dan Komisi XI DPR yang bisa mencarikan solusinya,”tuturnya.

Sedangkan Anwar Sanusi melihat adanya pola yang berulang antara PT Pukuafu Indah dengan PT Indonesia Masbaga Investasi (IMI).  "Ini ada pola hubungan segitiga antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan PT Pukuafu Indah dan PT IMI," kata Anwar.

Menurutnya hal ini bisa dilihat di mana pengusaha nasional di PT PI tidak memiliki otoritas. Dalam laporan tahunan PT Newmont tahun 2010 tambahnya disebutkan bahwa Newmont telah memberikan dana segar ke IMI agar dapat membeli 2,2% saham PI berdasarkan perjanjian yang disepakti pihak Newmont, PT PI dan PT IMI. **cahyo