NERACA

Donggala – Di tengah gegap-gempita perayaan Hari Nusantara tahun ini, peran nelayan dalam menciptakan ketahanan pangan nasional memang patut lebih diapresiasi. Ketika saat ini ikan telah menjadi makanan pokok masyarakat, sebutan nelayan sebagai pahlawan ketahanan pangan dirasa tidak berlebihan. Adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyematkan “gelar” pahlawan kepada para nelayan sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam ketahanan pangan di Indonesia.

“Nelayan adalah pahlawan yang memberi kontribusi untuk kita semua. Ikan saat ini di Indonesia telah menjadi makanan utama. Konsumsi ikan mencapai 33 kg/kapita/tahun, jauh di atas konsumsi daging 2,5 kg/kapita/tahun. Ikan memberi kontribusi besar besar dalam ketahanan pangan. Kita harus menghargai nelayan yang telah menyumbang bagi ketahanan pangan,” kata Sharif dalam acara pencanangan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di Donggala, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/12).

Menteri Sharif menyebut, Pencanangan Program PKN sebagai rangkaian peringatan Hari Nusantara 2013. Adapun target program PKN adalah 816 Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang telah terdata dan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2014. “PKN dilaksanakan oleh 11 kementerian/lembaga. PKN untuk membantu meningkatkan kehidupan nelayan,” ujarnya.

Secara lebih detail, anggota PKN terdiri 11 Kementerian/Lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Program PKN juga didukung PLN, Pertamina dan Perbankan.

Pada kesempatan tersebut, KKP menyerahkan bantuan 17 unit kapal INKAMINA ke nelayan Sulawesi Tengah. Pemberian bantuan terdiri atas Kapal INKAMINA 30 GT sebanyak 15 unit dan Kapal INKAMINA 20 GT sebanyak 2 unit yang langsung diberikan kepada Kelompok Unit Usaha (KUB). Selain kapal, KKP juga menyerahkan 15.000 Kartu Nelayan bagi Nelayan di 11 Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah serta bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan(PUMP) bidang Perikanan Tangkap bagi 110 KUB di 9 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah senilai Rp 11 miliar.

Program PKN ditujukan untuk 3 kriteria penerima bantuan. Pertama, individu nelayan akan mendapat bantuan berupa seperti sertifkat hak atas tanah, peralatan sistem rantai dingin, rumah sangat murah, listrik murah, BOS dan bea siswa anak nelayan serta pelatihan basic safety training dan layanan kesehatan.  Kriteria kedua, kelompok nelayan dengan jenis bantuan berupa penyediaan kapal penangkap ikan ukuran 10 grosston (GT), 15 GT dan 30 GT.

Kelompok tersebut juga bisa menerima bantuan berupa PUMP Periknan tangkap, PUMP Pengolahan, PUMP perikanan budidaya, PUGAR, konversi BBM ke Gas serta pendampingan kelompok dan Usaha rumput laut. Program PKN juga berupa sarana dan prasarana pendaratan ikan, cold storage, SPDN, angkutan murah roda tiga berinsulasi, sarana air bersih dan fasilitas pelabuhan serta pengerukan pelabuhan.

Menurut Menteri Sharif, pengembangan kawasan PKN harus ada keterkaitan dengan wilayah sekitarnya. Konsep keterkaitan antar-wilayah ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang diarahkan untuk membangun keterkaitan spasial antar subsistem rantai bisnis serta industri perikanan. Keterkaitan tersebut, dapat meningkatkan nilai tambah di kawasan PKN maupun wilayah sekitarnya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, utamanya nelayan.

Program Integratif

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal KKP Syarief Widjaja menjelaskan, PKN merupakan salah satu dari Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat. Dalam Keppres itu, terdapat 6 Kelompok Kerja (POKJA), dimana salah satunya adalah POKJA Program PKN yang diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. “Program PKN meliputi program integratif kementerian/lembaga,” tegas Syarif Widjaja.

Pada tahun depan, PKN manargetkan akan membenahi sebanyak 2.834 desa pesisir mencakup 33 propinsi, 251 kabupaten serta 809 kecamatan. PKN menyasar rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan. Untuk tahun 2011 lalu, sebanyak 100 unit PP/PPI dan tahun 2012 sebanyak 400 unit  PP/PPI menjadi fokus pelaksanaan program PKN yang terdiri atas 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga sasaran nelayan tidak mampu. Untuk program PKN tahun 2013, telah dilakukan di 200 unit PP/PPI serta untuk tahun 2014, sebanyak 116 unit PP/PPI akan menjadi target terakhir program PKN.

Potensi Besar

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menilai, Program PKN sangat tepat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Apalagi, daerah yang dia pimpin punya potensi besar dalam bidang kelautan dan perikanan. Potensi itu, kata Longki, menjadi peluang sekaligus tantangan. “Besarnya potensi kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah belum dikelola secara optimal. Banyak kendala mulai dari infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, dan masih rendahnya investasi,” ungkap Longki.

Sementara itu Bupati Donggala Habir Ponulele juga menggarisbawahi besarnya potensi kelautan di kabupaten yang dia pimpin. Menurut dia, jika potensi itu dikelola maksimal, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, khususnya para nelayan. “Wisata bahari di Tanjung Karang semakin menjadi primadona, termasuk turis mancanegara. Tanjung karang dengan pasir putih, terumbu karang, ikan hias yang luar biasa,” tandas Habir.