Aksi Buruh Ganggu Ketertiban Umum - Oleh: Dini Kinanthi Putri

Ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat buruh di Kabupaten Serang, Selasa, 3 Desember 2013, berunjuk rasa menuntut revisi SK Gubernur Banten tentang UMK Kabupaten Serang 2014 yang sudah ditetapkan. Aksi para buruh tersebut juga menutup akses gerbang Tol Ciujung, Serang, sejak pagi.

Akibatnya terjadi antrean kendaraan yang menuju keluar gerbang Tol Ciujung. Akibat antrean buruh dari Kawasan industri di wilayah Serang Timur yang menuju pendopo Bupati Serang tersebut, menutupi akses tol Ciujung di Kecamatan Kragilan. Para sopir angkutan mengeluhkan kemacetan yang disebabkan aksi buruh tersebut karena mereka harus antre sejak pukul 07.00 WIB.

Saya menilai bahwa aksi unjuk rasa buruh akhir-akhir ini sudah berlebihan dan mengganggu kepentingan umum. Bahkan aksi unjuk rasa buruh juga dilakukan dengan anarkhis, seperti merusak fasilitas umum, bakar ban, blokir jalan tol, memacetkan jalan umum. Sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Kejadian terakhir aksi unjuk rasa buruh di Serang Banten.

Dalam tuntutannya para buruh yang mengatasnamakan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Serang meminta revisi rekomendasi Bupati Serang tentang UMK 2014 dari Rp2.340.000 menjadi Rp2.442.000.

Selain itu, para buruh juga menolak SK Gubernur Banten tentang penetapan UMK Tahun 2014 yang sudah dikeluarkan yakni Rp2.430.000. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Banten Riden Khatam Azis mengatakan aksi para buruh tersebut dilakukan ribuan buruh dari berbagai aliansi serikat pekerja dan serikat buruh di Kabupaten Serang.

Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menetapkan UMK Kabupaten Serang tahun 2014. Penetapkan UMK Kabupaten Serang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No.561/kep.583-Huk/2013 tertangal 27 November, tentang pentetapan upah Kabupaten Serang tahun 2014 sebesar Rp2.340.000.

Sebenarnya saya sangat mendukung upaya untuk mensejahterakan buruh, jika dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam menuntut hak mestinya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, bukan aksi anarkhis yang merugikan kepentingan umum. Sudah sewajarnya kalau buruh itu bisa hidup layak, namun upaya pensejahteraan buruh itu perlu proses yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya kinerja buruh itu sendiri, pengusaha dan pemerintah.

Saya melihat pemerintah pusat dan daerah sudah berusaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, sesuai kemampuan daerah masing-masing. Mari kita dukung upaya pemerintah untuk mensejahterakan para buruh, dengan kerja keras dan tidak mengganggu kepentingan umum. Aksi anarkhis buruh tidak akan mendapat simpati masyarakat. Aksi damai, santun, dan tidak anarkhis akan menimbulan simpati dan perhatian semua pihak. (mimbar-opini.cpom)

BERITA TERKAIT

Utang Terus Terbang - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Dari sini, saya coba paparkan kegagalan Jokowi dalam membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. Indikatornya, antara lain jebloknya prestasi di bidang pengentasan…

Deteksi Dini Bencana Tsunami?

Indonesia sejak dulu hingga saat ini tercatat sebagai negara yang sangat rawan terhadap bencana alam. Hal ini dikarenakan negara Indonesia…

Presiden: BMKG Segera Beli Alat Pendeteksi Dini Tsunami

NERACA Jakarta-Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi bencana mengemukakan, pola bencana tsunami di Selat Sunda terjadi di luar perkiraan BMKG…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Komitmen Pemerintah Melindungi KPK

  Oleh : Aldia Putra, Penggiat Antikorupsi   Serangan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad…

Isu Hukum dan HAM Jangan Hanya Jadi Dagangan

Oleh: Dyah Dwi Astuti Ada kekhawatiran bahwa debat pertama capres-cawapres tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme akan berlangsung normatif karena…

Infrastruktur: Harapan vs Fakta

Oleh: Dr. Ninasapti Triaswati SE., MSc., Dosen FEB Universitas Indonesia   Tingginya biaya logistik di Indonesia merupakan salah satu kendala…