Aksi Buruh Ganggu Ketertiban Umum - Oleh: Dini Kinanthi Putri

Ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat buruh di Kabupaten Serang, Selasa, 3 Desember 2013, berunjuk rasa menuntut revisi SK Gubernur Banten tentang UMK Kabupaten Serang 2014 yang sudah ditetapkan. Aksi para buruh tersebut juga menutup akses gerbang Tol Ciujung, Serang, sejak pagi.

Akibatnya terjadi antrean kendaraan yang menuju keluar gerbang Tol Ciujung. Akibat antrean buruh dari Kawasan industri di wilayah Serang Timur yang menuju pendopo Bupati Serang tersebut, menutupi akses tol Ciujung di Kecamatan Kragilan. Para sopir angkutan mengeluhkan kemacetan yang disebabkan aksi buruh tersebut karena mereka harus antre sejak pukul 07.00 WIB.

Saya menilai bahwa aksi unjuk rasa buruh akhir-akhir ini sudah berlebihan dan mengganggu kepentingan umum. Bahkan aksi unjuk rasa buruh juga dilakukan dengan anarkhis, seperti merusak fasilitas umum, bakar ban, blokir jalan tol, memacetkan jalan umum. Sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Kejadian terakhir aksi unjuk rasa buruh di Serang Banten.

Dalam tuntutannya para buruh yang mengatasnamakan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Serang meminta revisi rekomendasi Bupati Serang tentang UMK 2014 dari Rp2.340.000 menjadi Rp2.442.000.

Selain itu, para buruh juga menolak SK Gubernur Banten tentang penetapan UMK Tahun 2014 yang sudah dikeluarkan yakni Rp2.430.000. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Banten Riden Khatam Azis mengatakan aksi para buruh tersebut dilakukan ribuan buruh dari berbagai aliansi serikat pekerja dan serikat buruh di Kabupaten Serang.

Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menetapkan UMK Kabupaten Serang tahun 2014. Penetapkan UMK Kabupaten Serang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No.561/kep.583-Huk/2013 tertangal 27 November, tentang pentetapan upah Kabupaten Serang tahun 2014 sebesar Rp2.340.000.

Sebenarnya saya sangat mendukung upaya untuk mensejahterakan buruh, jika dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam menuntut hak mestinya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, bukan aksi anarkhis yang merugikan kepentingan umum. Sudah sewajarnya kalau buruh itu bisa hidup layak, namun upaya pensejahteraan buruh itu perlu proses yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya kinerja buruh itu sendiri, pengusaha dan pemerintah.

Saya melihat pemerintah pusat dan daerah sudah berusaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, sesuai kemampuan daerah masing-masing. Mari kita dukung upaya pemerintah untuk mensejahterakan para buruh, dengan kerja keras dan tidak mengganggu kepentingan umum. Aksi anarkhis buruh tidak akan mendapat simpati masyarakat. Aksi damai, santun, dan tidak anarkhis akan menimbulan simpati dan perhatian semua pihak. (mimbar-opini.cpom)

BERITA TERKAIT

Hindari Kesalahan Paling Umum saat Berolahraga

Kesalahan yang dilakukan saat berolahraga dapat berujung pada penyakit kronis. Laporan terbaru dari Departemen Kesehatan Amerika Serikat menyatakan tujuh dari…

MURI Kukuhkan Program Aksi Nyata Perindo Sebagai Rekor Dunia

JAKARTA, Museum Rekor Indonesia (MURI) mengukuhkan komitmen dan aksi nyata Partai Perindo dengan berbagai programnya dalam membantu dan membangun rakyat…

Aksi Nyata Perindo Borong 3 Rekor Dunia, Hary Tanoe : Terima Kasih Indonesia

JAKARTA, Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) menyebutkan Partai Perindo sebagai partai pertama yang menerima piagam atas program-program nyata yang menyentuh langsung…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Meningkatkan Produktivitas Kota Melalui TOD

  Oleh : Untung Juanto ST. MM, Pemerhati Produktivitas SDM Presiden Joko Widodo di dampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies…

Bersikap Move On dan Tetap Rukun Pasca Pemilu

  Oleh: Hariqo Wibawa Satria, Pengamat Media Sosial Masyarakat terutama pendukung dan tim kampanye diharapkan dapat kembali bangkit membangun kebersamaan…

Plus Minus Super Holding BUMN

Oleh: Djony Edward Calon presiden Jokowi pada debat kelima mengungkapkan rencananya untuk membentuk super hodling Badan Usaha Milik Negara (BUMN).…