Aksi Buruh Ganggu Ketertiban Umum - Oleh: Dini Kinanthi Putri

Ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat buruh di Kabupaten Serang, Selasa, 3 Desember 2013, berunjuk rasa menuntut revisi SK Gubernur Banten tentang UMK Kabupaten Serang 2014 yang sudah ditetapkan. Aksi para buruh tersebut juga menutup akses gerbang Tol Ciujung, Serang, sejak pagi.

Akibatnya terjadi antrean kendaraan yang menuju keluar gerbang Tol Ciujung. Akibat antrean buruh dari Kawasan industri di wilayah Serang Timur yang menuju pendopo Bupati Serang tersebut, menutupi akses tol Ciujung di Kecamatan Kragilan. Para sopir angkutan mengeluhkan kemacetan yang disebabkan aksi buruh tersebut karena mereka harus antre sejak pukul 07.00 WIB.

Saya menilai bahwa aksi unjuk rasa buruh akhir-akhir ini sudah berlebihan dan mengganggu kepentingan umum. Bahkan aksi unjuk rasa buruh juga dilakukan dengan anarkhis, seperti merusak fasilitas umum, bakar ban, blokir jalan tol, memacetkan jalan umum. Sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Kejadian terakhir aksi unjuk rasa buruh di Serang Banten.

Dalam tuntutannya para buruh yang mengatasnamakan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Serang meminta revisi rekomendasi Bupati Serang tentang UMK 2014 dari Rp2.340.000 menjadi Rp2.442.000.

Selain itu, para buruh juga menolak SK Gubernur Banten tentang penetapan UMK Tahun 2014 yang sudah dikeluarkan yakni Rp2.430.000. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Banten Riden Khatam Azis mengatakan aksi para buruh tersebut dilakukan ribuan buruh dari berbagai aliansi serikat pekerja dan serikat buruh di Kabupaten Serang.

Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menetapkan UMK Kabupaten Serang tahun 2014. Penetapkan UMK Kabupaten Serang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No.561/kep.583-Huk/2013 tertangal 27 November, tentang pentetapan upah Kabupaten Serang tahun 2014 sebesar Rp2.340.000.

Sebenarnya saya sangat mendukung upaya untuk mensejahterakan buruh, jika dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam menuntut hak mestinya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, bukan aksi anarkhis yang merugikan kepentingan umum. Sudah sewajarnya kalau buruh itu bisa hidup layak, namun upaya pensejahteraan buruh itu perlu proses yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya kinerja buruh itu sendiri, pengusaha dan pemerintah.

Saya melihat pemerintah pusat dan daerah sudah berusaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, sesuai kemampuan daerah masing-masing. Mari kita dukung upaya pemerintah untuk mensejahterakan para buruh, dengan kerja keras dan tidak mengganggu kepentingan umum. Aksi anarkhis buruh tidak akan mendapat simpati masyarakat. Aksi damai, santun, dan tidak anarkhis akan menimbulan simpati dan perhatian semua pihak. (mimbar-opini.cpom)

BERITA TERKAIT

DPR Apresiasi Kinerja Pengembangan Budidaya Laut Oleh KKP

NERACA Batam - Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasinya atas kinerja pengembangan budidaya laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)…

Cara Mengetahui Kanker yang Tak Bisa Dideteksi Dini

Semakin cepat kanker terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh. Namun, sayangnya tak semua jenis kanker bisa dideteksi dini. Tercatat, hanya…

Indonesia Pimpin Aksi Penanggulangan Zoonosis Global

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit zoonosis secara global dengan menyelenggarakan Pertemuan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis,…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Membangun Indonesia dari Perbatasan Hingga Daerah Terpencil

    Oleh: Mariam Saroon, Pemerhati Sosial Ekonomi Selama Jokowi memimpin bangsa ini, sadar atau tidak banyak sekali pencapaian yang…

BUMN Memburuk di Tahun Politik

  Oleh: Djony Edward Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak zaman Orde Lama sudah mendapat julukan sapi perahan. Bahkan BUMN…

Mengkritisi Kejahatan Korporasi

  Oleh: Pril Huseno Korporasi di Indonesia, yang telah tumbuh dan berkembang sejak era kolonial lalu bermetamorfosa menjadi entitas korporasi…