Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional, salah satunya adalah liberalisasi perdagangan, yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Indonesia yang menganut perekonomian terbuka sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal, karena kebijakan unilateral dan ratifikasi kerjasama perdagangan internasional (regional dan global) yang harus dilakukan Indonesia.

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

Presiden dalam sambutannya ketika membuka Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Selasa (3/12/2013) Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) mengajak seluruh anggota World Trade Organization (WTO) untuk bersama-sama menciptakan sistem perdagangan multilateral yang lebih mudah, adil, dan terbuka.

Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan KTM Ke-9 WTO di Bali, merupakan kesempatan emas untuk membuat langkah besar menuju kesimpulan Putaran Doha. Marilah kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyatukan perbedaan di antara kita dan menyepakati aturan perdagangan baru yang akan memperkuat perekonomian global.

Ada beberapa masalah penting yang dibahas di Bali. Paket Least Develompment Countries (LDCs) yang diusulkan negara miskin dan sedang berkembang sudah tercapai kesepakatan dari para anggota WTO.

Paket lainnya adalah menyangkut pengaturan komoditas pertanian yang dirasa merugikan negara berkembang. Negara miskin dan berkembang berkepentingan melindungi sektor ini dari masuknya produk pertanian dari negara maju.

Bayangkan, saat ini saja Indonesia jauh lebih murah mengimpor kedelai dibandingkan menanam sendiri. Suatu saat bisa saja komoditas lain seperti beras akan digeser oleh produk impor. Kemajuan teknologi pertanian telah menciptakan efisiensi produksi di negara maju.

Itulah sebabnya, Indonesia dan negara berkembang lain minta menerapkan tarif impor untuk melindungi hasil pertanian dalam negeri. Sebagai contoh, untuk susu dan beras, besarnya tarif bisa mencapai 60 persen.

Peran Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO di Nusa Dua Bali sangatlah penting. Indonesia menjalankan tugas mulia untuk menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang itu. Tidak mudah menengahi berbagai kepentingan dari 159 negara anggota WTO tersebut.

Sejauh ini, kepemimpinan Indonesia sudah mampu menghasilkan berbagai kesepatan. Ini pantas disyukuri dan pernghargaan perlu diberikan kepada mereka yang telah berjerih payah mensukseskan acara ini. (mimbar-opini.com)