Wismilak Minta Pemerintah Tinjau Ulang FCTC - Dinilai Memberatkan Perseroan

NERACA

Jakarta - Perusahaan rokok kretek PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementrian Kesehatan meninjau kembali rencana menandatangani (aksesi) perjanjian internasional kerangka pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),”Kami berharap pemerintah mempertimbangkan masak-masak rencana ratifikasi FCTC,”kata Sekretaris Perusahaan PT Wismilak Inti Makmur Tbk, Surjanto Yasaputera di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar tidak memberikan dampak kerugian baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Pasalnya, tembakau dan rokok memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hal pemasukan negara dan memberikan kesempatan kerja yang sangat besar.

Disebutkan, pemasukan negara dalam hal ini penerimaan pajak dan cukai rokok yang saban tahun jumlahnya terus meningkat. Di sektor tenaga kerja, industri berbasis tembaku mampu menyerap tenaga kerja hingga 30 juta orang, mulai dari industri hulu, bisnis distribusi, dan perdagangan.

Oleh karena itu, dirinya menilai keberatan jika pemerintah menyetujui penandatangan perjanjian internasional kerangka pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Apalagi, ujar Surjanto, industri lokal punya rokok berjenis kretek yang merupakan hasil budaya asli Indonesia yang harus dipertahankan. Bahkan, saat ini pangsa pasar kretek dalam industri rokok nasional adalah 94%. “Yang sudah menjadi budaya dan semestinya dipertahankan dan dilindungi,” ungkap Surjanto.

Sekadar informasi, Menko Kesra Agung Laksono mendorong Indonesia segera meratifikasi FCTC yang merupakan agenda negara maju yang didukung WTO itu. Menurutnya, Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang belum mengaksesi FCTC.

Padahal, berdasarkan data WHO sampai Juli 2013, sejumlah 177 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC. Agung meminta tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk satu suara dengan Kementerian Kesehatan.

Namun hingga penghujung tahun ini, tiga kementerian tersebut belum memberikan kepastian. Bila tiga menteri itu mendukung, akhir tahun ini, atau selambat-lambatnya sebelum berakhirnya pemerintahan SBY, Indonesia sudah bisa meratifikasi FCTC. Selain Wismilak, pelaku industri berbasis tembakau dan sejumlah Gubernur telah menolak rencana aksesi FCTC. (bani)

BERITA TERKAIT

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Kinerja Memburuk, Dua Komisaris Minta RUPS Ganti Dirut Garuda

NERACA   Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, rencananya akan digelar akhir bulan ini,…

Kontribusi Manufaktur Masih Besar - Pemerintah Bantah Terjadi Deindustrialisasi di Indonesia

NERACA Jakarta – Kontribusi industri manufaktur Indonesia sebagai penopang perekonomian dinilai masih cukup besar. Hal ini terlihat melalui pertumbuhan sektor,…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Astrindo Raih Pendapatan US$ 27,16 Juta

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) membukukan pendapatan sebesar US$27,16 juta atau melesat…

Optimalkan Tiga Lini Bisnis Baru - Mitra Investindo Siapkan Capex US$ 3 Juta

NERACA Jakarta – Menjaga keberlangsungan usaha pasca bisnis utama terhenti pada akhir tahun lalu, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) bakal…

Laba Betonjaya Melesat Tajam 144,59%

Di tahun 2018, PT Betonjaya Manunggal Tbk (BTON) mencatatkan laba tahun berjalan senilai Rp27,81 miliar atau naik 144,59% dibandingkan periode…