Wismilak Minta Pemerintah Tinjau Ulang FCTC - Dinilai Memberatkan Perseroan

NERACA

Jakarta - Perusahaan rokok kretek PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementrian Kesehatan meninjau kembali rencana menandatangani (aksesi) perjanjian internasional kerangka pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),”Kami berharap pemerintah mempertimbangkan masak-masak rencana ratifikasi FCTC,”kata Sekretaris Perusahaan PT Wismilak Inti Makmur Tbk, Surjanto Yasaputera di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar tidak memberikan dampak kerugian baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Pasalnya, tembakau dan rokok memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hal pemasukan negara dan memberikan kesempatan kerja yang sangat besar.

Disebutkan, pemasukan negara dalam hal ini penerimaan pajak dan cukai rokok yang saban tahun jumlahnya terus meningkat. Di sektor tenaga kerja, industri berbasis tembaku mampu menyerap tenaga kerja hingga 30 juta orang, mulai dari industri hulu, bisnis distribusi, dan perdagangan.

Oleh karena itu, dirinya menilai keberatan jika pemerintah menyetujui penandatangan perjanjian internasional kerangka pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Apalagi, ujar Surjanto, industri lokal punya rokok berjenis kretek yang merupakan hasil budaya asli Indonesia yang harus dipertahankan. Bahkan, saat ini pangsa pasar kretek dalam industri rokok nasional adalah 94%. “Yang sudah menjadi budaya dan semestinya dipertahankan dan dilindungi,” ungkap Surjanto.

Sekadar informasi, Menko Kesra Agung Laksono mendorong Indonesia segera meratifikasi FCTC yang merupakan agenda negara maju yang didukung WTO itu. Menurutnya, Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang belum mengaksesi FCTC.

Padahal, berdasarkan data WHO sampai Juli 2013, sejumlah 177 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC. Agung meminta tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk satu suara dengan Kementerian Kesehatan.

Namun hingga penghujung tahun ini, tiga kementerian tersebut belum memberikan kepastian. Bila tiga menteri itu mendukung, akhir tahun ini, atau selambat-lambatnya sebelum berakhirnya pemerintahan SBY, Indonesia sudah bisa meratifikasi FCTC. Selain Wismilak, pelaku industri berbasis tembakau dan sejumlah Gubernur telah menolak rencana aksesi FCTC. (bani)

BERITA TERKAIT

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia…

Pemerintah Bersinergi Cari Solusi Alih Fungsi Lahan Sawah

      NERACA   Jakarta – Silang pendapat mengenai jumlah produksi beras nasional, pasca terbitnya data pangan Badan Pusat…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BEI Suspensi Saham Shield On Service

Setelah masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajara, kini BEI menghentikan…

Gugatan First Media Tidak Terkait Layanan

Kasus hukum yang dijalani PT First Media Tbk (KBLV) memastikan tidak terkait dengan layanan First Media dan layanan operasional perseroan…

Strategi Hilirisasi - Pabrik Feronikel Antam Rampung Akhir Tahun

NERACA Jakarta – Komitmen PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjalankan strategi hilirisasi terus dilakukan dengan pembangunan pabrik Feronikel Haltim dengan…