NERACA

Jakarta – Masih banyaknya ditemukan aset terlantar atau tak bertuan (unclaimed assets) yang kurang mendapat perhatian pelaku pasar, menjadi hambatan bagi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam melakukan kegiatan administrasi efek yang dititipkan oleh emiten atau penerbit efek.

Kata Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Heri Sunaryadi, banyaknya aset tak bertuan jelas memberikan dampak perlindungan investor lainnya, termasuk urusan soal perlindungan bagi investor, “Saat ini tercatat ada sekitar 13.000 sub rekening yang terkait dengan 38 saham yang emitennya sudah delisting dan tidak beroperasi,”ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (4/12).

Dia menuturkan, dari 38 saham emiten tersebut tidak dapat dihubungi, sehingga saham tidak dapat ditransaksikan maupun dikonversikan ke dalam bentuk warkat. Oleh karena itu, banyaknya aset tak bertuan ini menuntut untuk segera dicarikan solusinya. Lanjutnya, akibatnya terjadi pengalihan kewajiban penyimpanan aset nasabah dari perusahaan efek atau bank custodian, hal ini memaksa KSEI untuk menyimpan aset tersebut dalam suatu rekening tampungan.

Menurut Heri, banyaknya efek atau dana nasabah yang tidak lagi bertuan akibat emitennya delisting ataupun perusahaan atau bank kustodiannya telah dibubarkan. Dia menambahkan, selama ini aturan soal penanganan aset tidak bertuan belum memilki aturan dan payung hukum yang kuat. Pasalnya, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum cukup lengkap dan memadai untuk menangani permasalahan ini.

Karena itu, dirinya berharap ada semacam rekomendasi untuk diusulkan dapat masuk dalam rencana pembahasan perubahan undangan-undang pasar modal. Asal tahu saja, dalam UU No.8/1995 Tentang Pasar Modal sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), KSEI didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.

Dimana fungsi KSEI menyimpan seluruh efek yang diperdagangkan di BEI melalui mekanisme penitipan kolektif. Kemudian melaksanakan penyelesaian transaksi efek dengan mekanisme pemindahan buku. Hanya saja, dalam aturan tersebut belum mengatur soal aset yang tidak bertuan atau rekening efek yang ada di KSEI. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari otoritas pasar modal.

Merespon hal tersebut, anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengakui, permasalahan efek atau dana terlantar merupakan hal krusial yang perlu didiskusikan dan dicarikan solusi hukumnya, “Hal ini mengingat permasalahan ini bukanlah hal yang muncul belakangan ini saja, melainkan sudah berlangsung cukup lama, terlebih setelah adanya konversi efek dari script menjadi scriptless,”ujarnya.

Dia menjelaskan, OJK sendiri telah melakukan upaya pencegahan melalui sejumlah peraturan dan kebijakan yang ada. Misalnya terkait dengan kewajiban pemodal untuk membuka rekening efek ketika akan melakukan transaksi atau perdagangan efek. Selain itu, dalam melakukan pembukaan rekening efek dimaksud, perusahaan efek juga wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (Know Your Clients/KYC).“Dengan penerapan KYC secara face to face, diharapkan dapat meminimalisir penggunaan KTP milik orang lain untuk keperluan transaksi pihak-pihak tertentu yang nantinya berpotensi menimbulkan efek atau dana terlantar,”tandasnya. (nurul)