Paket Bali Berpotensi Kacaukan Pengelolaan Pangan di ASEAN - Kata IGJ Soal Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO

NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice menilai hasil kesepakatan Paket Bali dalam Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 World Trade Organization (WTO) di Bali pada 3-9 Desember 2013 akan berdampak kekacauan pengelolaan pangan di ASEAN.

Pada konferensi kali ini, kelompok negara berkembang (G33) mengajukan Proposal Public Stockholding untuk kepentingan keamanan pangan yang bertujuan untuk membolehkan peningkatan subsidi pertanian bagi negara berkembang. Namun, perkembangan perundingan di Jenewa gagal menyepakati proposal tersebut.

“Paket Bali dan ASEAN Economic Community 2015 adalah ancaman serius terhadap masa depan pemenuhan hak atas pangan bagi rakyat di kawasan ASEAN," kata Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik yang disampaikan Riza dalam pembukaan "Forum Regional Kedaulatan Pangan: ASEAN Economy Community 2015 dan Hak atas Pangan" yang berlangsung pada 29 - 30 Desember 2013 di Denpasar, Bali, seperti dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan pengamatan IGJ, disebutkan bahwa akibat serbuan impor pangan, mayoritas negara ASEAN mengalami penurunan pertumbuhan produksi pangan utamanya seperti beras. Disebutkan sepanjang tahun 2007-2011 perlambatan tersebut mencapai -0,3%. Hal ini mengancam angka pengangguran di beberapa negara ASEAN, khususnya produsen besar beras, yang ditunjukan dengan penurunan angka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Tercatat di tahun 2010-2011, di Indonesia terjadi penurunan dari 38,3% menjadi 33,9%, Filipina dari 33,6% menjadi 33%, Thailand dari 41,3% menjadi 40,5%, dan Vietnam dari 49,5% menjadi 48,4%.

“Oleh karena itu, sudah seharusnya G33, khususnya negara-negara tergabung di ASEAN perlu membangun sinergi dan soliditas kuat untuk melindungi petani, nelayan dan pangan dari kesepakatan liberalisasi WTO,” tegas Riza.

Sebagai informasi, Paket Bali WTO akan membahas 3 isu utama, yaitu Perjanjian Trade Facilitation, Perjanjian Pertanian, dan Paket pembangunan untuk negara terbelakang.

Sebelumnya, WTO mengumumkan bahwa perundingan Paket Bali di Jenewa (26/11) tidak dapat menghasilkan kesepakatan menjelang pertemuan di Bali. Kegagalan perundingan Paket Bali di Jenewa disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan terhadap draft teks dalam Perjanjian Trade Facilitation dan Perjanjian Pertanian, khususnya Proposal G33.

"Dengan gagalnya perundingan di Jenewa, Organisasi WTO semakin kehilangan kredibilitasnya. Namun tidak mustahil, KTM IX WTO di Bali nanti menggunakan strategi politik "tukar-guling". Yakni, menukar Proposal Pertanian G33 dengan Trade Facilitation, untuk mencapai konsensus Paket Bali. Olehnya, kita terus perlu memastikan hal tersebut tidak terjadi," ujar Riza.

Dalam Perjanjian Pertanian, khususnya Proposal G33 tentang Public Stockholding and food security masih terhambat karena sulit dicapainya kesepakatan mengenai ‘peace clause’ (pengecualian yang bersifat sementara) yang hanya berlaku 4 tahun dan sangat bertolak belakang dengan kepentingan Negara berkembang yang lebih menginginkan perubahan aturan perjanjian pertanian tentang batas maksimal pemberian subsidi untuk negara berkembang. Selama ini Negara berkembang hanya bisa memberikan subsidi minimal 10% dari total nilai produksi pertanian.

"Olehnya, Pemerintah Indonesia tidak boleh sekedar menjadi fasilitator dan organizer yang baik di Bali nanti. Tapi harus proaktif menghadang upaya ekspansif WTO, serta mulai mengajak rakyat dunia memikirkan satu sistem kerjasama multilateral baru menggantikan sistem (baca: WTO) yang sudah terbukti gagal," tutur Riza.

Keluar WTO

Dalam wawancara sebelumnya, Wakil ketua DPR Komisi VI Erik Satrya mengatakan Indonesia harus berani menolak bahkan keluar dari WTO jika banyak proposal dari negara-negara maju yang tidak menguntungkan negara. Dia juga mengakui WTO menjadi alat negara maju unutk menjadikan Indonesia sebagai pasar produk mereka. “Negara berkembang dan tidak berkembang yang memiliki jumlah penduduk besar memang dijadikan pasar bagi produk mereka. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya Indonesia berani keluar dari WTO jika tidak menguntungkan bagi produk dalam negeri sendiri,” jelasnya.

Dia menilai WTO merupakan program cacat lahir karena perdagangan bebas itu tidak ada. Menurut dia, seharusnya yang dilakukan adalah melindungi produk dalam negeri seperti AS dan Australia. Kedua negara ini, menuurt dia, berani memberikan subsidi untuk pangan dalam negerinnya, sementara Indonesia justru sebaliknya. “Indonesia terlalu baik, tarif impor kita rata-rata 7% yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga dan di Eropa,” ujarnya.

Dia mengungkapkan pihaknya dan Kemendag telah melakukan rapat kerja yang membahas hal ini. Dia menjelaskan bahwa Mendag memiliki beberapa konsep unutk melindungi produk dalam negeri dalam WTO di Bali nanti. Salah satunya adalah menolak proposal yang tidak menguntungkan Indonesia.

“Indonesia memang jangan hanya semata-mata sebagai tuan rumah dan memfasilitasi negara-negara maju di WTO. Ukuran keberhasilannya bukan terselenggaranya acara itu, melainkan proposal yang menguntungkan Indonesia gol,” jelasnya.

Related posts