Menyiapkan Angkutan Umum Perintis

Menyiapkan Angkutan Umum Perintis

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Disebut perintis, karena pada awalnya belum ada dan belum diminati, karena belum potensial menjadi komersial. Itulah awalnya pemerintah memberi penugasan kepada setidaknya empat badan usaha milik Negara (BUMN) untuk menyediakan pelayanan atau jasa angkutan perintis, yaitu di daerah yang masih terbelakang atau terisolir.

BUMN angkutan perintis itu adalah Perum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) untuk kawasan darat, Perum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), serta PT Pelni (persero) untuk armada laut, serta Merpati Nusantara Airline (MNA) untuk angkutan udara. Disebut anglutan perintis, karena memang di rute tersebut belum ada alternatif angkutan yang memadai, terjadwal, dan yang paling penting terjangkau terutama dari tarifnya.

Agar tarifnya terjangkau, pemerintah mengeluarkan subsidi untuk menutupi biaya operasionalnya yang besar. Tugas menyelenggarakan sarana angkutan perintis itu tentu sejalan dengan upaya pemerintah pula untuk membuka isolasi dan membangun daerah. Akselerasi pembangunan di kawasan tertinggal itu tentu tak tercapai jika tak didukung oleh mobilitas barang, jasa, dan manusia dari kota ke daerah tersebut.

Namun, agar sistem dan jaringan transportasi perintis itu mampu bertahan dan terus beroperasi, tentu dibutuhkan kerjasama antarinstansi. Program Kementerian Perhubungan membuka jalur transportasi di daerah terpentil dan terbelakang itu tentu tak mudah tanpa dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan pemerintah daerah setempat, maupun instansi pemerintah lainnya.

Sarana angkutan umum membutuhkan infrastruktur yang memadai. Untuk jalur darat, dibutuhkan jaringan jalan yang baik agar armada tidak cepat rusak dan waktu tempuhnya lebih cepat. Untuk jalur laut dan udara, tentu harus didukung adanya pelabuhan dan bandara yang mencukupi.

Jangankan angkutan perintis, angkutan di perkotaan pun masih membutuhkan uluran tangan pemerintah dalam hal penyediaan jaringan jalan maupun jumlah armada. Demi kepentingan menjunjang mobilitas penduduk kawasan Jakarta, misalnya, dan mengurangi kepadatan jalan raya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Unit Pelaksana (UP) Transjakarta Busway membutuhkan subsidi agar tarifnya terjangkau dan masyarakat membiasakan menggunakan sarana angkutan umum, bukan kendaraan pribadi.

Itu sebabnya, pemerintah dituntut agar berpihak pada upaya penyelenggaraan sarana angkutan umum dengan memberikan sejumlah kemudahan, misalnya dalam bentuk pemberian subsidi tarif, suku cadang, dan pembebasan pajak. Kebijakan itu tentu jauh lebih mulia, meminjam istilah Wapres Boediono, dari pada memberikan fasilitas bebas pajak bagi low cost green car (LCGC) yang justru memicu kemacetan. Yang harus mendapat prioritas kemudahan itu harusnya low cost green bus (LCGB), bukan LCGC karena terbukti mampu menggenjot akselerasi pembangunan kota-daerah. []

Related posts